alexametrics
27.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Bisa Dicairkan tanpa Perda

PAMEKASAN – Rencana penyerahan penyertaan modal pemerintah (PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan Rp 4,5 miliar mengalami perubahan pola. Selain perda yang mengatur PMD itu belum rampung, muncul kesepakatan baru pemangkasan dari semula Rp 4,5 miliar menjadi Rp 1,5 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, rencana penyerahan penyertaan modal terhadap PDAM ada perubahan nominal karena dipangkas Rp 3 miliar. Pemangkasan itu melalui sejumlah pertimbangan.

Dijelaskan, Rp 3 miliar akan diberikan kepada PDAM dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat. Sementara Rp 1,5 miliar masuk penyertaan modal dari pemerintah daerah. ”Yang diterima tetap Rp 4,5 miliar, tetapi bukan masuk penyertaan modal semua,” katanya kemarin (18/5).

Baca Juga :  Pasokan Air PDAM Mampet, Warga Mengeluh

Apik mengatakan, Rp 4,5 miliar yang diberikan kepada PDAM itu akan digunakan untuk beberapa proyek. Rp 1,5 miliar untuk pengadaan tanah pengeboran air bersih di Desa Kapong, Kecamatan Batumarmar dan Desa Sotabar, Kecamatan Pasean. Dana tersebut juga untuk menopang biaya pembangunan water treatment plant (WTP) khusus wilayah pantura.

Rp 1,5 miliar lainnya digunakan untuk pembangunan 500 unit sambungan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk dana hibah, juga digunakan untuk sambungan rumah khusus warga miskin.

Apik mengatakan, realisasi PMD dan hibah itu menunggu perda tuntas. Payung hukum tersebut dalam tahap pembahasan. Setelah dibahas, akan diajukan ke gubernur untuk difasilitasi.

Baca Juga :  Produk Syafira Batik Diminati Para Pejabat

Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan, ada regulasi baru dari pemerintah. Hibah berlanjut tidak perlu masuk pada penyertaan modal. Pemerintah pusat bisa langsung mencairkan kepada penerima.

Rp 3 miliar yang dihibahkan kepada PDAM dari pemerintah pusat itu bisa langsung dicairkan tanpa perda. Berbeda dengan penyertaan modal, realisasinya wajib menggunakan perda. ”Intinya sama, tetap menerima Rp 4,5 miliar,” tandasnya.

PAMEKASAN – Rencana penyerahan penyertaan modal pemerintah (PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan Rp 4,5 miliar mengalami perubahan pola. Selain perda yang mengatur PMD itu belum rampung, muncul kesepakatan baru pemangkasan dari semula Rp 4,5 miliar menjadi Rp 1,5 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, rencana penyerahan penyertaan modal terhadap PDAM ada perubahan nominal karena dipangkas Rp 3 miliar. Pemangkasan itu melalui sejumlah pertimbangan.

Dijelaskan, Rp 3 miliar akan diberikan kepada PDAM dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat. Sementara Rp 1,5 miliar masuk penyertaan modal dari pemerintah daerah. ”Yang diterima tetap Rp 4,5 miliar, tetapi bukan masuk penyertaan modal semua,” katanya kemarin (18/5).

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Dewan Jadi Prioritas Pemkab Pamekasan

Apik mengatakan, Rp 4,5 miliar yang diberikan kepada PDAM itu akan digunakan untuk beberapa proyek. Rp 1,5 miliar untuk pengadaan tanah pengeboran air bersih di Desa Kapong, Kecamatan Batumarmar dan Desa Sotabar, Kecamatan Pasean. Dana tersebut juga untuk menopang biaya pembangunan water treatment plant (WTP) khusus wilayah pantura.

Rp 1,5 miliar lainnya digunakan untuk pembangunan 500 unit sambungan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk dana hibah, juga digunakan untuk sambungan rumah khusus warga miskin.

Apik mengatakan, realisasi PMD dan hibah itu menunggu perda tuntas. Payung hukum tersebut dalam tahap pembahasan. Setelah dibahas, akan diajukan ke gubernur untuk difasilitasi.

Baca Juga :  Pembuatan Kartu BPJS Tak Bisa Sehari, Warga Wadul Dewan

Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan, ada regulasi baru dari pemerintah. Hibah berlanjut tidak perlu masuk pada penyertaan modal. Pemerintah pusat bisa langsung mencairkan kepada penerima.

Rp 3 miliar yang dihibahkan kepada PDAM dari pemerintah pusat itu bisa langsung dicairkan tanpa perda. Berbeda dengan penyertaan modal, realisasinya wajib menggunakan perda. ”Intinya sama, tetap menerima Rp 4,5 miliar,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/