alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Kemendagri ”Gantung” Desa Candi Burung

PAMEKASAN – Nasib dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Desa Candi Burung di ujung tanduk. Upaya pemerintah menyelamatkan dana tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menemui keputusan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pamekasan Achmad Faisol mengatakan, jatah DD dan ADD untuk Desa Candi Burung terbilang tinggi. Tahun ini, gabungan dua dana tersebut di atas Rp 1,2 miliar.

Sayangnya, uang miliaran tersebut belum bisa terserap. Konflik internal antara Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat belum kelar. Dokumen APBDes yang menjadi syarat pencairan dana tersebut belum disepakati bersama.

Faisol mengaku kerap mempertemukan kedua belah pihak. Sayangnya, upaya mediasi untuk mencari jalan keluar permasalahan tidak berbuah positif. Kedua belah pihak belum bisa dipersatukan. ”Ini konflik internal,” katanya kemarin (18/7).

Baca Juga :  Pemdes Jangkong Utamakan Layanan Masyarakat

Menurut Faisol, pemerintah terus berupaya menyelamatkan dana tersebut. Selain dengan cara memediasi kedua belah pihak, Pemkab Pamekasan melapor persoalan tersebut ke Kemendagri.

Dalam laporannya, pemerintah juga meminta solusi. Dinas PMD Pamekasan juga meminta penjelasan mengenai keabsahan APBDes. ”Apakah sah APBDes itu hanya tanda tangan Kades, itu yang kami tanyakan ke kementerian,” katanya.

Sayangnya, pertanyaan diajukan pemerintah belum mendapat jawaban. Pemerintah pusat belum memberi solusi secara formal mengenai permasalahan yang terjadi di desa yang pembangunannya mandek sejak tahun lalu itu.

Faisol mengatakan, selama belum ada solusi dari pemerintah pusat, DD dan ADD untuk Desa Candi Burung belum bisa diserap. Sebab, syarat administrasi yang harus dipenuhi itu belum disepakati oleh Kades dan BPD.

Baca Juga :  Diam-Diam Kejari Bidik Program Kambing Etawa

”Kalau DD dan ADD Candi Burung hangus, masyarakat yang dikorbankan,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto meminta agar permasalahan yang terjadi segera teratasi. Sebab, jika sampai akhir tahun belum ada solusi, DD dan ADD terancam hangus. Akibatnya, pembangunan di desa tersebut mandek.

Menurutnya, pembangunan harus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Permasalahan ini harus segera diatasi. Jangan sampai DD dan ADD kembali hangus seperti tahun lalu,” tandas politikus PPP itu.

PAMEKASAN – Nasib dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Desa Candi Burung di ujung tanduk. Upaya pemerintah menyelamatkan dana tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menemui keputusan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pamekasan Achmad Faisol mengatakan, jatah DD dan ADD untuk Desa Candi Burung terbilang tinggi. Tahun ini, gabungan dua dana tersebut di atas Rp 1,2 miliar.

Sayangnya, uang miliaran tersebut belum bisa terserap. Konflik internal antara Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat belum kelar. Dokumen APBDes yang menjadi syarat pencairan dana tersebut belum disepakati bersama.

Faisol mengaku kerap mempertemukan kedua belah pihak. Sayangnya, upaya mediasi untuk mencari jalan keluar permasalahan tidak berbuah positif. Kedua belah pihak belum bisa dipersatukan. ”Ini konflik internal,” katanya kemarin (18/7).

Baca Juga :  AKD Minta Terapkan Sistem FIFO

Menurut Faisol, pemerintah terus berupaya menyelamatkan dana tersebut. Selain dengan cara memediasi kedua belah pihak, Pemkab Pamekasan melapor persoalan tersebut ke Kemendagri.

Dalam laporannya, pemerintah juga meminta solusi. Dinas PMD Pamekasan juga meminta penjelasan mengenai keabsahan APBDes. ”Apakah sah APBDes itu hanya tanda tangan Kades, itu yang kami tanyakan ke kementerian,” katanya.

Sayangnya, pertanyaan diajukan pemerintah belum mendapat jawaban. Pemerintah pusat belum memberi solusi secara formal mengenai permasalahan yang terjadi di desa yang pembangunannya mandek sejak tahun lalu itu.

Faisol mengatakan, selama belum ada solusi dari pemerintah pusat, DD dan ADD untuk Desa Candi Burung belum bisa diserap. Sebab, syarat administrasi yang harus dipenuhi itu belum disepakati oleh Kades dan BPD.

Baca Juga :  Pemuda 20 Tahun Tewas Terlindas Dump Truck

”Kalau DD dan ADD Candi Burung hangus, masyarakat yang dikorbankan,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto meminta agar permasalahan yang terjadi segera teratasi. Sebab, jika sampai akhir tahun belum ada solusi, DD dan ADD terancam hangus. Akibatnya, pembangunan di desa tersebut mandek.

Menurutnya, pembangunan harus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Permasalahan ini harus segera diatasi. Jangan sampai DD dan ADD kembali hangus seperti tahun lalu,” tandas politikus PPP itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/