alexametrics
28.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Tak Ada yang Lolos SKD, Formasi Guru Agama Kosong

PAMEKASAN – Minimnya pelamar CPNS yang lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) membuat pemerintah kebingungan. Banyak formasi yang tidak terisi. Rencana rekrutmen CPNS melalui mekanisme skoring didengungkan.

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan menolak rencana rekrutmen abdi negara menggunakan sistem skoring itu. Jika tidak ada jalan lain, pemerintah harus menggelar tes CPNS ulang.

Pembina FHK2I Pamekasan Ismail mengatakan, minimnya peserta tes CPNS yang lolos sesuai ambang batas membuat pemerintah kebingungan. Sebab, sejumlah formasi yang dibutuhkan tidak terisi.

Di Pamekasan, dari total kuota 340 abdi negara, peserta yang lolos hanya 162 peserta. Akibatnya, banyak pos formasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan tidak terisi. Salah satunya guru agama.

Pada formasi guru agama tidak ada peserta tes CPNS yang nilainya memenuhi ambang batas atau passing grade. Padahal formasi jabatan guru agama merupakan yang paling banyak yakni 39.

Data BKPSDM Pamekasan, 1.693 peserta mendaftar CPNS pada formasi guru agama. Namun semuanya gagal karena nilai berada di bawah ambang batas. Dengan demikian, pada rekrutmen CPNS tahun ini diperkirakan formasi guru agama tidak terisi.

Baca Juga :  Iconis IV IAIN Madura Angkat Tema Tradisi Islam Madura

Ismail menyatakan, kewenangan rekrutmen CPNS berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menggelar seleksi sesuai yang diamanahkan. Minimnya peserta yang lolos SKD itu menjadi perbincangan di tingkat nasional.

Pemerintah pusat belum memutuskan langkah yang bakal ditempuh. Tetapi belakangan yang mencuat ke permukaan, pemerintah bakal menyeleksi melalui mekanisme skoring.

Peserta yang mengikuti tes akan di-rangking nilainya. Kemudian akan diangkat sesuai dengan kebutuhan formasi. ”Menurut kami langkah ini bukan solusi. Daripada skoring, lebih baik tes ulang,” katanya Sabtu (17/11).

Ismail menyampaikan, pemerintah tidak boleh melanggar aturan yang dibuat sendiri. Ambang batas nilai untuk masing-masing tahapan sudah diputuskan jauh sebelum seleksi dilakukan.

Dengan demikian, ambang batas nilai itu tetap harus berlaku. Mengenai kekurangan formasi, bisa mencari alternatif lain. FHK2I menawarkan agar kekurangan formasi itu memanfaatkan tenaga honorer.

Meski tidak diangkat menjadi CPNS, minimal ada kontrak baru yang lebih memihak pada tenaga honorer. Salah satunya mengenai tunjangan yang bakal diberikan pemerintah kepada tenaga honor tersebut.

Baca Juga :  Satgas DD Persilakan Laporkan Bentuk Kejanggalan

Mengingat, tunjangan yang diterima tenaga honorer K-2 minim. Bahkan jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK). ”Kami menawarkan solusi bijak, yakni formasi yang kekurangan bisa menggunakan tenaga honor,” katanya.

Dalam waktu dekat, koordinasi akan digelar bersama pemerintah. Meski kebijakan berada di tangan pemerintah pusat, minimal pemerintah daerah bisa menyampaikan aspirasi.

Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdia mengatakan, hasil seleksi CPNS di Pamekasan disampaikan kepada pemerintah pusat. Mengenai kebijakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan.

Semua kebijakan yang menyangkut rekrutmen abdi negara berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan amanah pemerintah pusat. ”Kami tidak punya kewenangan, semuanya berada di pemerintah pusat,” katanya.

Untuk diketahui, total peserta CPNS 2018 di Pamekasan sebanyak 8.964 orang. Yang hadir tes hanya 8.632 dan 332 peserta tidak hadir. Hasilnya, 162 peserta memenuhi nilai ambang batas. Dan sebanyak 8.802 peserta dinyatakan tidak lolos. (c1)

PAMEKASAN – Minimnya pelamar CPNS yang lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) membuat pemerintah kebingungan. Banyak formasi yang tidak terisi. Rencana rekrutmen CPNS melalui mekanisme skoring didengungkan.

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan menolak rencana rekrutmen abdi negara menggunakan sistem skoring itu. Jika tidak ada jalan lain, pemerintah harus menggelar tes CPNS ulang.

Pembina FHK2I Pamekasan Ismail mengatakan, minimnya peserta tes CPNS yang lolos sesuai ambang batas membuat pemerintah kebingungan. Sebab, sejumlah formasi yang dibutuhkan tidak terisi.


Di Pamekasan, dari total kuota 340 abdi negara, peserta yang lolos hanya 162 peserta. Akibatnya, banyak pos formasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan tidak terisi. Salah satunya guru agama.

Pada formasi guru agama tidak ada peserta tes CPNS yang nilainya memenuhi ambang batas atau passing grade. Padahal formasi jabatan guru agama merupakan yang paling banyak yakni 39.

Data BKPSDM Pamekasan, 1.693 peserta mendaftar CPNS pada formasi guru agama. Namun semuanya gagal karena nilai berada di bawah ambang batas. Dengan demikian, pada rekrutmen CPNS tahun ini diperkirakan formasi guru agama tidak terisi.

Baca Juga :  Muncul Ribuan Data Penduduk Siluman Jelang Pikada 2018

Ismail menyatakan, kewenangan rekrutmen CPNS berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menggelar seleksi sesuai yang diamanahkan. Minimnya peserta yang lolos SKD itu menjadi perbincangan di tingkat nasional.

Pemerintah pusat belum memutuskan langkah yang bakal ditempuh. Tetapi belakangan yang mencuat ke permukaan, pemerintah bakal menyeleksi melalui mekanisme skoring.

Peserta yang mengikuti tes akan di-rangking nilainya. Kemudian akan diangkat sesuai dengan kebutuhan formasi. ”Menurut kami langkah ini bukan solusi. Daripada skoring, lebih baik tes ulang,” katanya Sabtu (17/11).

Ismail menyampaikan, pemerintah tidak boleh melanggar aturan yang dibuat sendiri. Ambang batas nilai untuk masing-masing tahapan sudah diputuskan jauh sebelum seleksi dilakukan.

Dengan demikian, ambang batas nilai itu tetap harus berlaku. Mengenai kekurangan formasi, bisa mencari alternatif lain. FHK2I menawarkan agar kekurangan formasi itu memanfaatkan tenaga honorer.

Meski tidak diangkat menjadi CPNS, minimal ada kontrak baru yang lebih memihak pada tenaga honorer. Salah satunya mengenai tunjangan yang bakal diberikan pemerintah kepada tenaga honor tersebut.

Baca Juga :  Panitia Coret 116 Peserta SKD

Mengingat, tunjangan yang diterima tenaga honorer K-2 minim. Bahkan jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK). ”Kami menawarkan solusi bijak, yakni formasi yang kekurangan bisa menggunakan tenaga honor,” katanya.

Dalam waktu dekat, koordinasi akan digelar bersama pemerintah. Meski kebijakan berada di tangan pemerintah pusat, minimal pemerintah daerah bisa menyampaikan aspirasi.

Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdia mengatakan, hasil seleksi CPNS di Pamekasan disampaikan kepada pemerintah pusat. Mengenai kebijakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan.

Semua kebijakan yang menyangkut rekrutmen abdi negara berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan amanah pemerintah pusat. ”Kami tidak punya kewenangan, semuanya berada di pemerintah pusat,” katanya.

Untuk diketahui, total peserta CPNS 2018 di Pamekasan sebanyak 8.964 orang. Yang hadir tes hanya 8.632 dan 332 peserta tidak hadir. Hasilnya, 162 peserta memenuhi nilai ambang batas. Dan sebanyak 8.802 peserta dinyatakan tidak lolos. (c1)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Usul Ada Perda Penggunaan Bahasa Madura

Bangun Congkop dari Infak Peziarah

Harga Normal hingga Akhir Tahun

Artikel Terbaru

/