PAMEKASAN – Kondisi ekonomi masyarakat di Madura masih terpuruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), empat kabupaten di Pulau Garam masuk di enam besar daftar kabupaten/kota termiskin.
Posisi pertama disandang Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 227.800 orang. Kemudian, disusul Bangkalan sebanyak 205.710 orang. Sumenep berada di posisi empat dengan jumlah penduduk miskin 216.140 orang.
Sementara Pamekasan, di posisi paling buncit. Yakni, posisi enam dengan jumlah warga miskin sebanyak 142.320 orang. Data tersebut hasil rekapitulasi pendataan warga miskin pada 2016 lalu.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan IG NG Indra S Ranuh mengatakan, tingkat kemiskinan di Madura masih tinggi. Dengan demikian, Pemprov Jatim bakal menggodok perekonomian di Madura. Salah satunya, mengembangkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki.
Dijelaskan, mulai tahun ini, program peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madura berbasis SDA. Mulai dari pendidikan hingga program-program bantuan pemerintah berorientasi pada peningkatan pengelolaan SDA.
Indra menyampaikan, Pemprov Jatim bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Madura. Kerja sama itu untuk mendorong percepatan ekonomi. Salah satu langkah yang bakal dilakukan adalah memberi bantuan bibit jagung hibrida.
Pemprov Jatim bersama tim dari perguruan tinggi itu melakukan pemetaan lokasi yang bakal diberi bantuan. ”Program-progam Pemprov Jatim, mendorong potensi daerah,” katanya Senin (17/7).
Indra menyampaikan, sesuatu yang paling mudah dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga adalah meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, SDA yang dimiliki dapat dikelola dengan baik.
”Masyarakat bisa mengelola rumput laut sendiri, mengelola ikan, garam, tembakau dan sumber daya alam lainnya secara mandiri, sehingga perekonomian dan kesejahteraan meningkat,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, persoalan kemiskinan menjadi perbincangan hangat di internal legislatif. Bahkan, pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) Fraksi, Nasdem secara tegas meminta eksekutif membentuk satu unit yang menangani persoalan kemiskinan.
Nasdem meminta agar di Pamekasan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Unit tersebut bertugas mendata secara riil dan mencari solusi penanggulangan kemiskinan.
Menurut Apik, pendataan kemiskinan butuh dilakukan oleh daerah. Sebab, data yang disajikan BPS terkadang kurang valid. ”Ada orang miskin tidak terdata, tapi ada orang yang secara ekonomi cukup mampu, terdata sebagai warga miskin,” katanya.
Meski demikian, campur tangan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan perekonomian tetap penting. Sebab, kekuatan APBD terbatas. ”Kami menyambut baik kepedulian pemerintah provinsi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” tandasnya.
