alexametrics
22.8 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Pemberhentian Hoyyibah Tunggu Hasil Banding

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Kepala Desa (Kades) Larangan Slampar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Hoyyibah (HY) berpotensi dicopot dari jabatannya. Pasalnya, dia terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana desa (DD) yang dialokasikan untuk pembangunan plengsengan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman menyampaikan, HY merupakan Kades Larangan Slampar yang masih aktif. Dia baru dilantik sebagai Kades oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada Jumat (20/5). Masa jabatannya selama enam tahun untuk periode 2022–2027.

HY berhasil memenangkan kontestasi politik di Desa Larangan Tokol yang digelar April 2021. HY mendapat dukungan sebanyak 1.887 suara. Perolehan HY paling tinggi dibandingkan calon lain, yakni Taufik, Agussuhartono Putra, dan Moh. Romliyanto. ”Yang bersangkutan (HY) sudah dua periode menjabat Kades,” ujarnya kemarin (16/6).

Baca Juga :  Lomba Baca Berita Akan Warnai HUT JPRM

Fathor mengaku mengikuti perkembangan kasus yang menjerat HY. Bahkan, dia juga sudah mendengar putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya atas perkara korupsi DD tersebut.  Pengadilan Tipikor Surabaya memutuskan hukuman pidana selama satu tahun.

Menurutnya, putusan Pengadilan Tipikor Surabaya belum inkrah. Sebab, saat ini pihak terdakwa masih mengajukan banding. ”Kan sekarang masih proses masih banding, berarti belum inkrah,” ungkapnya.

Terkait status HY pasca putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, Fathor belum bisa memutuskan. Pihaknya masih menunggu proses banding selesai. Sebab, saat ini belum ada amar putusan yang dikeluarkan dari pengadilan terkait perkara yang menimpa HY.

”Belum ada keputusan karena masih menunggu seperti apa amar putusan pengadilan,” paparnya.

Baca Juga :  Jumlah CJH Tahun Ini Sekitar 768 Orang

Dalam Peraturan Daerah (Perda) 1/2015 Kabupaten Pamekasan, lanjut Fathor, sudah diatur terkait pedoman pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kades. Dalam pasal 55 disebutkan bahwa kepala desa berhenti karena meningqal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

Kades diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Hal itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

”Nah, dalam perkara ini kan putusan satu tahun. Makanya kita tunggu amar putusan pengadilan,” tandasnya. (bil/han)

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Kepala Desa (Kades) Larangan Slampar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Hoyyibah (HY) berpotensi dicopot dari jabatannya. Pasalnya, dia terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana desa (DD) yang dialokasikan untuk pembangunan plengsengan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman menyampaikan, HY merupakan Kades Larangan Slampar yang masih aktif. Dia baru dilantik sebagai Kades oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada Jumat (20/5). Masa jabatannya selama enam tahun untuk periode 2022–2027.

HY berhasil memenangkan kontestasi politik di Desa Larangan Tokol yang digelar April 2021. HY mendapat dukungan sebanyak 1.887 suara. Perolehan HY paling tinggi dibandingkan calon lain, yakni Taufik, Agussuhartono Putra, dan Moh. Romliyanto. ”Yang bersangkutan (HY) sudah dua periode menjabat Kades,” ujarnya kemarin (16/6).

Baca Juga :  Pengembangan Embung Samiran Belum Ada Kepastian

Fathor mengaku mengikuti perkembangan kasus yang menjerat HY. Bahkan, dia juga sudah mendengar putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya atas perkara korupsi DD tersebut.  Pengadilan Tipikor Surabaya memutuskan hukuman pidana selama satu tahun.

Menurutnya, putusan Pengadilan Tipikor Surabaya belum inkrah. Sebab, saat ini pihak terdakwa masih mengajukan banding. ”Kan sekarang masih proses masih banding, berarti belum inkrah,” ungkapnya.

Terkait status HY pasca putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, Fathor belum bisa memutuskan. Pihaknya masih menunggu proses banding selesai. Sebab, saat ini belum ada amar putusan yang dikeluarkan dari pengadilan terkait perkara yang menimpa HY.

”Belum ada keputusan karena masih menunggu seperti apa amar putusan pengadilan,” paparnya.

Baca Juga :  Minta Kapolres Baru Serius Tangani Korupsi

Dalam Peraturan Daerah (Perda) 1/2015 Kabupaten Pamekasan, lanjut Fathor, sudah diatur terkait pedoman pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kades. Dalam pasal 55 disebutkan bahwa kepala desa berhenti karena meningqal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

Kades diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Hal itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

”Nah, dalam perkara ini kan putusan satu tahun. Makanya kita tunggu amar putusan pengadilan,” tandasnya. (bil/han)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/