alexametrics
21.9 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Tiap Tahun Pemkab Gelontorkan Biaya Perawatan TPI

PAMEKASAN – Tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, bakal dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Namun, sampai sekarang serah terima aset itu belum terealisasi.

Akibatnya, Pemkab Pamekasan harus mengeluarkan anggaran perawatan. Padahal, sejak dibangun pada 2008 lalu, TPI itu belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Nurul Widiastuti mengatakan, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, TPI menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, serah terima aset harus segera dilakukan.

Akhir 2018 lalu, serah terima aset yang berada tepat di bibir pantai Desa Branta Pesisir itu sudah diproses. Namun, sampai sekarang serah terima belum terealisasi. ”Masih proses,” katanya kemarin (17/1).

Baca Juga :  Selangkah Lagi Menjadi IAIN

Tahun lalu, anggaran yang dikucurkan untuk biaya perawatan senilai Rp 70 juta. Dana itu digunakan untuk pembayaran listrik hingga pembuatan kanopi. Tahun 2019 biaya perawatan kembali dianggarkan Rp 50 juta.

Nurul menyampaikan, selama serah terima belum terlaksana, pemerintah daerah bertanggung jawab merawat TPI. Bahkan, pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan Pemkab Pamekasan.

Nurul Yakin dalam waktu dekat serah terima TPI dari Pemkab Pamekasan kepada Pemprov Jatim terealisasi. Sebab, prosesnya berjalan sejak akhir tahun lalu. ”Sudah diurus oleh bagian aset,” katanya.

Nurul menyampaikan, belum ada pembicaraan lanjutan secara formal dengan Pemprov Jatim mengenai pengelolaan TPI pasca serah terima. Tetapi, informasi yang diterima, pegawai yang mengelola tetap diambil dari Pemkab Pamekasan. Dimungkinkan, ada pembagian PAD.

Baca Juga :  DPRD Jatim Soroti Pengadaan Lahan RSU Moh. Noer

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, keberadaan TPI Branta kurang bermanfaat secara maksimal. Sejak dibangun pada 2008 lalu, tidak pernah ada aktivitas pelelangan ikan.

Masyarakat hanya menjual hasil tangkapan ikan seperti biasanya. Tidak pernah ada pembelian secara partai. Akibatnya, roda perekonomian nelayan setempat stagnan. Tidak ada perubahan signifikan.

Harun berharap, setelah dikelola Pemprov Jatim, TPI itu berfungsi sebagaimana mestinya. Nelayan bisa melelang hasil tangkapan di tempat itu. ”Keberadaan TPI ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat,” tandasnya.

PAMEKASAN – Tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, bakal dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Namun, sampai sekarang serah terima aset itu belum terealisasi.

Akibatnya, Pemkab Pamekasan harus mengeluarkan anggaran perawatan. Padahal, sejak dibangun pada 2008 lalu, TPI itu belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Nurul Widiastuti mengatakan, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, TPI menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, serah terima aset harus segera dilakukan.


Akhir 2018 lalu, serah terima aset yang berada tepat di bibir pantai Desa Branta Pesisir itu sudah diproses. Namun, sampai sekarang serah terima belum terealisasi. ”Masih proses,” katanya kemarin (17/1).

Baca Juga :  Beban Tetap, Tagihan Listrik Naik Tiga Kali Lipat

Tahun lalu, anggaran yang dikucurkan untuk biaya perawatan senilai Rp 70 juta. Dana itu digunakan untuk pembayaran listrik hingga pembuatan kanopi. Tahun 2019 biaya perawatan kembali dianggarkan Rp 50 juta.

Nurul menyampaikan, selama serah terima belum terlaksana, pemerintah daerah bertanggung jawab merawat TPI. Bahkan, pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan Pemkab Pamekasan.

Nurul Yakin dalam waktu dekat serah terima TPI dari Pemkab Pamekasan kepada Pemprov Jatim terealisasi. Sebab, prosesnya berjalan sejak akhir tahun lalu. ”Sudah diurus oleh bagian aset,” katanya.

Nurul menyampaikan, belum ada pembicaraan lanjutan secara formal dengan Pemprov Jatim mengenai pengelolaan TPI pasca serah terima. Tetapi, informasi yang diterima, pegawai yang mengelola tetap diambil dari Pemkab Pamekasan. Dimungkinkan, ada pembagian PAD.

Baca Juga :  14 Parpol Belum Serahkan LPPDK ke KPU Pamekasan

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, keberadaan TPI Branta kurang bermanfaat secara maksimal. Sejak dibangun pada 2008 lalu, tidak pernah ada aktivitas pelelangan ikan.

Masyarakat hanya menjual hasil tangkapan ikan seperti biasanya. Tidak pernah ada pembelian secara partai. Akibatnya, roda perekonomian nelayan setempat stagnan. Tidak ada perubahan signifikan.

Harun berharap, setelah dikelola Pemprov Jatim, TPI itu berfungsi sebagaimana mestinya. Nelayan bisa melelang hasil tangkapan di tempat itu. ”Keberadaan TPI ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/