alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Rekomendasikan Blacklist 10 Rekanan

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan tegas terhadap rekanan nakal. Kontraktor yang dinilai tidak bisa mengerjakaan proyek dengan baik diminta untuk dimasukkan daftar hitam. Ada puluhan rekanan yang direkomendasikan untuk tidak lagi diberi kesempatan mendapatkan proyek.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, dewan bersama eksekutif membahas realisasi anggaran 2018. Kualitas proyek fisik juga menjadi topik pembahasan rapat. Hasilnya, banyak pekerjaan yang dinilai kurang baik.

Indikasinya, klaim uang negara yang harus dikembalikan sangat banyak. Meski, secara jumlah pasti, klaim itu masih tahap penghitungan. Dewan sendiri memiliki data mengenai rekanan yang diduga nakal. Bahkan, catatan wakil rakyat, 10 rekanan berkali-kali tidak mengerjakan proyek fisik yang dimenangkan dengan maksimal.

Baca Juga :  Generasi Milenial Dominasi Pengunjung Talang Siring

Dengan demikian, 10 rekanan itu direkomendasikan untuk di-blacklist. Langkah tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi rekanan lain untuk bekerja lebih optimal. ”Kami tidak bisa menyebutkan satu per satu. Yang jelas sudah kami sampaikan secara langsung,” katanya tanpa menyebut sepuluh nama rekanan itu kemarin (17/1).

Sepuluh rekanan yang direkomendasikan untuk dicoret itu menjadi bahan kajian eksekutif untuk menentukan siapa saja yang bakal di-blacklist. Mereka yang tidak boleh lagi mengikuti tender akan diumumkan.

Profesionalitas rekanan sangat penting dalam pembangunan daerah. Jika pekerjaan asal-asalan, kualitasnya akan buruk, masyarakat menjadi korban. Sebab, seyogianya proyek itu untuk masyarakat.

Pemerintah harus tegas terhadap rekanan nakal. Apa pun alasannya, jika pekerjaannya tidak baik, sanksi harus dijatuhkan. Yakni, mulai dari sanksi klaim hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Baca Juga :  DPRD Desak Lelang Blangko KK

Hosnan mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berani menjatuhkan sanksi. Sebab, sebagai pengelola keuangan negara, pemerintah wajib memastikan bahwa realisasi anggaran itu baik. Pemerintah bertanggung jawab secara hukum dan moral kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran itu.

Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan belum memberikan keterangan mengenai rekomendasi komisi III DPRD. Tetapi, dia mengaku pemerintah bersikap tegas terhadap rekanan nakal. ”Kalau memang ada rekanan nakal, pasti kami bersikap tegas,” tandasnya.

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan tegas terhadap rekanan nakal. Kontraktor yang dinilai tidak bisa mengerjakaan proyek dengan baik diminta untuk dimasukkan daftar hitam. Ada puluhan rekanan yang direkomendasikan untuk tidak lagi diberi kesempatan mendapatkan proyek.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, dewan bersama eksekutif membahas realisasi anggaran 2018. Kualitas proyek fisik juga menjadi topik pembahasan rapat. Hasilnya, banyak pekerjaan yang dinilai kurang baik.

Indikasinya, klaim uang negara yang harus dikembalikan sangat banyak. Meski, secara jumlah pasti, klaim itu masih tahap penghitungan. Dewan sendiri memiliki data mengenai rekanan yang diduga nakal. Bahkan, catatan wakil rakyat, 10 rekanan berkali-kali tidak mengerjakan proyek fisik yang dimenangkan dengan maksimal.

Baca Juga :  Generasi Milenial Dominasi Pengunjung Talang Siring

Dengan demikian, 10 rekanan itu direkomendasikan untuk di-blacklist. Langkah tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi rekanan lain untuk bekerja lebih optimal. ”Kami tidak bisa menyebutkan satu per satu. Yang jelas sudah kami sampaikan secara langsung,” katanya tanpa menyebut sepuluh nama rekanan itu kemarin (17/1).

Sepuluh rekanan yang direkomendasikan untuk dicoret itu menjadi bahan kajian eksekutif untuk menentukan siapa saja yang bakal di-blacklist. Mereka yang tidak boleh lagi mengikuti tender akan diumumkan.

Profesionalitas rekanan sangat penting dalam pembangunan daerah. Jika pekerjaan asal-asalan, kualitasnya akan buruk, masyarakat menjadi korban. Sebab, seyogianya proyek itu untuk masyarakat.

Pemerintah harus tegas terhadap rekanan nakal. Apa pun alasannya, jika pekerjaannya tidak baik, sanksi harus dijatuhkan. Yakni, mulai dari sanksi klaim hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Baca Juga :  Bidan Tak Ramah, Warga Ngadu ke Dewan

Hosnan mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berani menjatuhkan sanksi. Sebab, sebagai pengelola keuangan negara, pemerintah wajib memastikan bahwa realisasi anggaran itu baik. Pemerintah bertanggung jawab secara hukum dan moral kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran itu.

Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan belum memberikan keterangan mengenai rekomendasi komisi III DPRD. Tetapi, dia mengaku pemerintah bersikap tegas terhadap rekanan nakal. ”Kalau memang ada rekanan nakal, pasti kami bersikap tegas,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/