alexametrics
20.5 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Sarpras Persampahan Lintas Kedinasan

PAMEKASAN – Nomenklatur infrastruktur atau sarana dan prasarana persampahan tetap ada di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Padahal, urusan sampah ada di tangan dinas lingkungan hidup (DLH).

Kepala DLH Pamekasan Amin Jabir menyatakan, landasan tersebut mengikuti arah Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia berharap segera ada pergeseran. Sebab, lintas urusan itu menjadi ganjalan. ”Sehingga kita ini mau mengajukan permohonan mesti lintas kementerian,” kata terang pria berkacamata tersebut.

Dia mencontohkan pengajuan TPA, TPS 3R, bank sampah, dan alat transportasi persampahan. ”Semua itu tidak diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup karena bukan di Kementerian Lingkungan Hidup,” terangnya.

Dia berharap urusan sarpras ada pergeseran bisa diajukan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pihaknya sudah memberikan wacana dalam review kelembagaan. Ketika kementerian tetap seperti itu, pihaknya akan mendorong persampahan untuk ditangani PUPR.

Baca Juga :  Jadi Tuan Rumah MTQ Jatim XXIX, Ini Harapan Ketua DPRD Pamekasan

”Pada 2020 ini, kita menarget minimal 23 TPS 3R baru di Pamekasan. Ini kita usulkan ke Kementerian PU” ungkapnya. Menurut dia, cukup sulit merealisasikan program jika indikator kinerja utama (IKU) ada di DLH, sedangkan fisiknya ada di Kementerian PU. ”Alangkah lebih baik kita dorong persampahan ini ditangani PUPR,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas PUPR Pamekasan Muharram tidak memberikan konfirmasi. Dia berjanji akan menjabarkan lain kesempatan. (c2)

PAMEKASAN – Nomenklatur infrastruktur atau sarana dan prasarana persampahan tetap ada di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Padahal, urusan sampah ada di tangan dinas lingkungan hidup (DLH).

Kepala DLH Pamekasan Amin Jabir menyatakan, landasan tersebut mengikuti arah Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia berharap segera ada pergeseran. Sebab, lintas urusan itu menjadi ganjalan. ”Sehingga kita ini mau mengajukan permohonan mesti lintas kementerian,” kata terang pria berkacamata tersebut.

Dia mencontohkan pengajuan TPA, TPS 3R, bank sampah, dan alat transportasi persampahan. ”Semua itu tidak diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup karena bukan di Kementerian Lingkungan Hidup,” terangnya.


Dia berharap urusan sarpras ada pergeseran bisa diajukan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pihaknya sudah memberikan wacana dalam review kelembagaan. Ketika kementerian tetap seperti itu, pihaknya akan mendorong persampahan untuk ditangani PUPR.

Baca Juga :  Sedot Dana APBD Rp 3,66 Miliar

”Pada 2020 ini, kita menarget minimal 23 TPS 3R baru di Pamekasan. Ini kita usulkan ke Kementerian PU” ungkapnya. Menurut dia, cukup sulit merealisasikan program jika indikator kinerja utama (IKU) ada di DLH, sedangkan fisiknya ada di Kementerian PU. ”Alangkah lebih baik kita dorong persampahan ini ditangani PUPR,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas PUPR Pamekasan Muharram tidak memberikan konfirmasi. Dia berjanji akan menjabarkan lain kesempatan. (c2)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/