PAMEKASAN – Anggaran tanggap darurat bencana di Pamekasan cukup tinggi. Tahun ini pemkab menyediakan Rp 3,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kekeringan atau krisis air bersih, banjir, puting beliung, dan bencana lainnya. Serapan anggarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan.
Kepala Pelaksana Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, serapan anggaran itu tergantung dengan ada tidaknya bencana di Kota Gerbang Salam. ”Biasanya ada sisa,” ujar Taufikurrachman, Senin (16/10).
Saat ini dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kekeringan. Program tersebut dilaksanakan oleh BPBD bekerja sama dengan PDAM sebagai penyuplai air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Akmalul Firdaus mengatakan, kerja sama dengan PDAM itu bersifat kontraktual. Biaya yang dikeluarkan pemkab sesuai dengan distribusi air. ”Kami tidak bisa menyebutkan anggaran. Selama kekeringan terjadi dan anggarannya masih ada, terus saja berjalan,” jelasnya.
Saat ini ada 310 dusun di 80 desa mengalami kekeringan. Mayoritas desa di wilayah utara. Seperti Kecamatan Pegantenan, Batumarmar, Pasean, dan Palengaan. Sejauh ini pihaknya mengirim air ke titik-titik kekeringan.
Pendataan kekeringan itu pun menggunakan data laporan dari pemerintah kecamatan. ”Kalau ada desa yang belum tersentuh, silakan ajukan ke bupati tembusan BPBD untuk dikirimi air,” janjinya.
”Kalau tanggap darurat kekeringan, berdasarkan kajian dari BMKG, akan berakhir pada 30 Oktober,” katanya. ”Tetapi kalau memang kemarau masih terjadi, bisa saja masa darurat kekeringan itu ditambah,” tukasnya.
PAMEKASAN – Anggaran tanggap darurat bencana di Pamekasan cukup tinggi. Tahun ini pemkab menyediakan Rp 3,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kekeringan atau krisis air bersih, banjir, puting beliung, dan bencana lainnya. Serapan anggarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan.
Kepala Pelaksana Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, serapan anggaran itu tergantung dengan ada tidaknya bencana di Kota Gerbang Salam. ”Biasanya ada sisa,” ujar Taufikurrachman, Senin (16/10).
Saat ini dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kekeringan. Program tersebut dilaksanakan oleh BPBD bekerja sama dengan PDAM sebagai penyuplai air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Akmalul Firdaus mengatakan, kerja sama dengan PDAM itu bersifat kontraktual. Biaya yang dikeluarkan pemkab sesuai dengan distribusi air. ”Kami tidak bisa menyebutkan anggaran. Selama kekeringan terjadi dan anggarannya masih ada, terus saja berjalan,” jelasnya.
Saat ini ada 310 dusun di 80 desa mengalami kekeringan. Mayoritas desa di wilayah utara. Seperti Kecamatan Pegantenan, Batumarmar, Pasean, dan Palengaan. Sejauh ini pihaknya mengirim air ke titik-titik kekeringan.
Pendataan kekeringan itu pun menggunakan data laporan dari pemerintah kecamatan. ”Kalau ada desa yang belum tersentuh, silakan ajukan ke bupati tembusan BPBD untuk dikirimi air,” janjinya.
”Kalau tanggap darurat kekeringan, berdasarkan kajian dari BMKG, akan berakhir pada 30 Oktober,” katanya. ”Tetapi kalau memang kemarau masih terjadi, bisa saja masa darurat kekeringan itu ditambah,” tukasnya.
