PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan dinilai tidak serius membenahi pelayanan publik. Terbukti, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dijabat pelaksana tugas (Plt).
Anggota DPRD Pamekasan Ismail menyatakan, sejumlah OPD penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dijabat Plt. Di antaranya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas koperasi dan usaha mikro, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).
OPD tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seharusnya, jabatan itu diisi pejabat definitif. ”Pelaksana tugas itu memiliki keterbatasan kewenangan, tidak akan maksimal jika OPD diisi Plt,” katanya kemarin (16/9).
Ismail menyebutkan, belasan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama mengalami kekosongan. Namun, hanya empat yang dilelang. Sisanya belum jelas kapan digelar lelang terbuka.
Padahal, OPD yang kosong itu berperan penting untuk masyarakat. Bupati Baddrut Tamam harusnya segera mengisi kekosongan tersebut. ”Menurut saya, pemerintah tidak serius mengisi kekosongan jabatan itu,” tudingnya.
Ismail mendesak seluruh kekosongan jabatan segera diisi. Jika memungkinkan, sebelum tahun anggaran 2020, seluruh OPD terisi pejabat definitif. Harapannya, anggaran terealisasi secara optimal.
Pada tahun anggaran 2019, program bupati tidak masuk secara maksimal. Sebab, terkendala aturan sehingga harus dimasukkan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Tahun 2020 permulaan program itu berjalan maksimal sesuai janji politik.
Hanya, janji itu akan tertunaikan dengan baik jika pelaksananya optimal. Yakni, OPD dipimpin pejabat definitif. ”Kami mendesak bupati mengisi seluruh kekosongan itu, jangan isi Plt. Pemerintah harus serius menangani kekosongan jabatan ini,” pintanya.
Politikus Demokrat itu menyampaikan, jika alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, dewan akan menggelar rapat koordinasi dengan eksekutif. Materinya terkait kekosongan jabatan tersebut.
Sekkab Totok Hartono tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai lelang jabatan itu. Hanya, mantan kepala Dinas PUPR Pamekasan itu membenarkan baru empat JPT prama yang dilelang. ”Iya, empat dulu yang dilelang,” katanya singkat.
