PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Rencana refocusing menjadi salah satu penyebab serapan APBD 2021 masih rendah. Organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa merealisasikan berbagai program yang telah dicanangkan. Mereka khawatir kegiatan tersebut masuk refocusing.
”Karena ada keraguan apa masuk refoicusing apa tidak. Sehingga, kegiatan-kegiatan tidak ada kepastian,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Dearah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir.
Dia mengakui realiasasi APBD belum maksimal. Masih banyak program pemerintah yang belum direalisasikan.
Namun, saat ini sudah ada kejelasan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di-refocusing. Dengan demikian, OPD ke depan bisa lebih maksimal untuk merealisasikan kegiatan masing-masing.
”Kalau dulu mau dilaksanakan takut kena refocusing sehingga ini menghambat juga. Tapi, kalau sekarang kan tidak lagi, karena perbup perubahan refocusing sudah ada,” ungkapnya.
Kegiatan belanja masih dalam proses lelang, khususnya berkenaan dengan dana alokasi khusus (DAK). Sehingga, penyerapannya masih rendah. ”Memang ada kendala di awal itu. Tapi, sekarang sudah mulai proses lelang. DAK masih dalam masa sanggah,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, ada peralihan kontrak dengan pemenang lelang. Untuk itu, pada akhir Juli atau Agustus diharapkan beberapa kegiatan mulai terlaksana. Baik kegiatan yang melalui penunjukan langsung (PL) atau lelang. ”Kalau tidak ada masalah, proses penyerapan anggaran ke depan lebih lancar,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail menjelaskan, pada triwulan pertama pihaknya sudah mendesak agar anggaran-anggaran besar bisa dieksekusi. Namun, desakan tersebut tidak kunjung direalisasikan oleh pemkab. PPKM semakin memperpanjang keterlambatan realisasi belanja atau kegiatan daerah.
”Saya yakin sejak PPKM darurat diberlakukan ada kendala yang sangat urgen karena mereka harus bekerja dari rumah,” ungkapnya,
Ismail tetap menekan dinas tekait agar kegiatan yang sudah dipastikan tidak di-refocusing untuk bisa segera dieksekusi. Dia khawatir akan ada hal-hal lain yang dapat kembali menghambat realisasi kegiatan.
”Selama ini sering ada surat edaran dari Permendagri, SKB yang menjadi kendala teman-teman OPD,” tukasnya. (sin)
