alexametrics
20.8 C
Madura
Tuesday, August 16, 2022

Rehabilitasi Sungai Butuh Rp 50 Miliar

PAMEKASAN – Wilayah perkotaan di Pamekasan kerap dilanda banjir. Bahkan, bencana longsor juga kerap terjadi. Pemerintah berupaya menanggulangi bencana itu melalui rehabilitasi sungai yang dinilai rawan. Namun, program tersebut membutuhkan dana fantastis, yakni Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan Totok Hartono mengatakan, pemerintah berencana merehabilitasi sungai sejak 2014. Berdasarkan hasil kajian, tiga sungai dinilai paling rawan. Yakni, Kali Kaloang yang mengitari perkotaan; sungai di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan; dan sungai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo.

Kebutuhan dana rehabilitasi itu mencapai Rp 50 miliar. Dana besar itu sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan APBD. Dengan demikian, pada 2014 lalu, pemkab mengusulkan bantuan dana kepada pemerintah pusat. Namun, usulan itu tidak berbuah hasil. Sampai sekarang, belum ada jawaban.

Baca Juga :  Peringati Wafatnya Yesus Kristus, Umat Kristiani Gelar Jumat Agung

Totok mengatakan, setiap tahun pemerintah terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Namun, dana yang dibutuhkan itu tidak juga turun dari pemerintah pusat. Akibatnya, Pemkab Pamekasan hanya melakukan perbaikan secara parsial. Titik yang dinilai paling rawan diperbaiki.

Tahun ini, pemerintah memperbaiki sungai yang mengitari perkotaan. Yakni, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan. Perbaikan itu menghabiskan Rp 2 miliar. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan pemukiman penduduk aman dari ancaman banjir.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, pembangunan yang membutuhkan dana besar memang tidak bisa bergantung terhadap APBD. Tetapi, butuh suntikan dana dari pemerintah pusat. Pemkab harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan dana.

Baca Juga :  Imigrasi Dorong Kinerja dan Kenyamanan Pelayanan

Hosnan menyampaikan, pembangunan yang berkaitan dengan bencana harus dipercepat. Tujuannya, jika terjadi bencana seperti banjir dan longsor, tidak sampai mengancam keselamatan warga. ”Dana pemerintah daerah terbatas, butuh suntikan dari pusat,” tandasnya.

PAMEKASAN – Wilayah perkotaan di Pamekasan kerap dilanda banjir. Bahkan, bencana longsor juga kerap terjadi. Pemerintah berupaya menanggulangi bencana itu melalui rehabilitasi sungai yang dinilai rawan. Namun, program tersebut membutuhkan dana fantastis, yakni Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan Totok Hartono mengatakan, pemerintah berencana merehabilitasi sungai sejak 2014. Berdasarkan hasil kajian, tiga sungai dinilai paling rawan. Yakni, Kali Kaloang yang mengitari perkotaan; sungai di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan; dan sungai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo.

Kebutuhan dana rehabilitasi itu mencapai Rp 50 miliar. Dana besar itu sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan APBD. Dengan demikian, pada 2014 lalu, pemkab mengusulkan bantuan dana kepada pemerintah pusat. Namun, usulan itu tidak berbuah hasil. Sampai sekarang, belum ada jawaban.

Baca Juga :  Bupati Suruh Anggota Dewan Belajar Lagi

Totok mengatakan, setiap tahun pemerintah terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Namun, dana yang dibutuhkan itu tidak juga turun dari pemerintah pusat. Akibatnya, Pemkab Pamekasan hanya melakukan perbaikan secara parsial. Titik yang dinilai paling rawan diperbaiki.

Tahun ini, pemerintah memperbaiki sungai yang mengitari perkotaan. Yakni, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan. Perbaikan itu menghabiskan Rp 2 miliar. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan pemukiman penduduk aman dari ancaman banjir.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, pembangunan yang membutuhkan dana besar memang tidak bisa bergantung terhadap APBD. Tetapi, butuh suntikan dana dari pemerintah pusat. Pemkab harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan dana.

Baca Juga :  Kekosongan DPRD Pamekasan Sudah Terisi

Hosnan menyampaikan, pembangunan yang berkaitan dengan bencana harus dipercepat. Tujuannya, jika terjadi bencana seperti banjir dan longsor, tidak sampai mengancam keselamatan warga. ”Dana pemerintah daerah terbatas, butuh suntikan dari pusat,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/