PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menerbitkan surat perihal pelaksanaan kegiatan vaksinasi, Kamis (14/10). Surat dengan nomor 400/338/432.022/2021 itu berisi empat poin. Di antaranya, tidak ada penyekatan di semua poros jalan dalam pelaksanaan vaksinasi.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan, secara umum pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan rencana. Kegiatan pos vaksinasi terpadu sudah berjalan dengan baik. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi.
”Minggu ini kita akan evaluasi beberapa hal yang belum maksimal sehingga pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik,” katanya kemarin (15/10).
Ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian Pemkab Pamekasan. Di antaranya melindungi tenaga kesehatan (nakes) dengan cara berkoordinasi bersama TNI-Polri ketika melaksanakan vaksinasi. Sebab, bagi bupati, nakes serta TNI dan Polri merupakan ujung tombak dalam realisasi vaksinasi.
”Kita memastikan bahwa nakes harus didampingi oleh petugas. Kita memastikan bahwa semuanya aman,” tuturnya.
Dalam pelaksanaan vaksin, bupati menegaskan tidak ada paksaan. Hal itu sesuai dengan surat yang diterbitkan pada 14 Oktober. Disebutkan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pamekasan tanpa adanya paksaan.
Dia tidak menampik jika di beberapa lokasi penyekatan terjadi masalah. Namun, hal itu dinilai tidak berpengaruh pada pelaksanaan vaksinasi. Gerai vaksinasi terpadu di 21 titik tetap beroperasi.
”Kalau ada paksaan, bisa jadi ada kejadian kecil. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pemerintah tidak mencintai rakyat,” tegasnya.
Politikus PKB itu mengutarakan, sejatinya pelaksanaan vaksinasi tidak lain untuk melindungi masyarakat. Baddrut menginginkan agar di daerah yang dipimpinnya tersebut tercipta kekebalan komunal. Dengan begitu, masyarakat bisa beraktivitas dengan normal kembali.
”Semangat kita adalah herd imunity. Ke depan kita akan tingkatkan edukasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, beredar kabar jika tokoh ulama dan masyarakat akan melaksanakan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi kepada bupati. Rencana ini sebagai protes dugaan upaya pemaksaan dan tindakan represif dalam pelaksanaan vaksinasi di Pamekasan.
Juru Bicara Masyayikh dan Masyarakat Abdul Bari menyampaikan, aspirasi rencananya akan digelar kemarin siang (15/10). Aksi tersebut bermula saat para masyayikh menerima keluhan dari masyarakat. Karena itu, masyayikh kemudian melakukan musyawarah untuk menyikapi keluhan tersebut.
Rencananya aksi tersebut akan dipimpin KH Moh. Ali Salim sebagai koordinator lapangan (Korlap) pertama dan KH Abdul Aziz Syahid sebagai Korlap kedua. Setelah ditelaah, dalam pelaksanaan vaksinasi dengan cara penyekatan di jalan mengaggu dan membuat masyarakat resah. Sebab, masyarakat yang mau beraktivitas seperti belanja ke pasar merasa waswas.
”Rencana para masyayikh dan masyarakat mengimbau agar tidak terjadi upaya pemaksaan dan bentuk represif dalam pelaksanaan vaksinasi,” tutur Bari.
Namun, Kamis (14/10) masyayikh dan masyarakat mengurungkan niatnya untuk melakukan demontrasi ke Pendapa Bupati Pamekasan. Sebab, pada hari yang sama terjadi dialog antara bupati dan Kapolres dengan masyayikh. Pertemuan di kediaman KH Abdul Aziz Syahid itu menghasilkan dua kesimpulan.
Pertama, dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan tanpa paksaan. Kedua, tidak ada penyekatan di semua poros jalan dalam pelaksanaan vaksinasi. ”Sebenarnya dalam hal ini masyarakat dan masyayikh bukan menolak vaksinnya, melainkan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya.
