alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

KPP Pratama Gelar Dialog dan Edukasi Perpajakan

PAMEKASAN – KPP Pratama Pamekasan menggelar dialog dan edukasi perpajakan di aula Hotel Odaita Selasa (15/5). Kegiatan tersebut diikuti seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.  

Kepala KPP Pratama Pamekasan Teddy Herianto, BEM, M.Si dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan koordinasi antara KPP Pratama dengan bendahara OPD sebagai pemungut atau pemotong pajak. Baik PPh maupun PPn atas pengeluaran APBN/APBD. ”Sekaligus dalam rangka pengamanan penerimaan pajak,” terangnya.

Menurut Teddy Herianto, penerimaan pajak dari sektor bendahara (administrasi pemerintahan) merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang prosedur dan tata cara perpajakan bagi bendahara menjadi hal yang sangat penting untuk didiskusikan.

Baca Juga :  H-27, KPP Pratama Akui SPT PPh Baru Mencapai 50,4 Persen

”Sebab, di lapangan banyak variasi-variasi kasus yang harus ditangani dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku,” terangnya.

KPP Pratama Pamekasan menyoroti masalah kewajiban pelaporan SPT sekaligus penyetoran pajak setelah dilakukan pemungutan/pemotongan oleh bendahara. Dengan adanya dialog dan edukasi ini, diharapkan para bendahara semakin tertib dalam melaksanakan kewajiban.

”Tentu saja turut serta membantu mengamankan penerimaan pajak. Pada 2018 KPP Pratama Pamekasan mempunyai tanggung jawab target penerimaan pajak sebesar Rp 515,349 miliar,” terangnya.

Dalam acara tersebut juga dihadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Materi yang disampaikan antara lain mengenai pemeriksaan dan audit dana pengeluaran APBN/APBD pada masing-masing OPD.

Juga, instruksi Presiden RI 4/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. ”Inspektorat Kabupaten Pamekasan meminta kepada seluruh jajaran bendahara OPD agar dapat membantu pengamanan penerimaan pajak khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Karena Realisasi dan Pengawasan DD Belum Maksimal

 

 

 

PAMEKASAN – KPP Pratama Pamekasan menggelar dialog dan edukasi perpajakan di aula Hotel Odaita Selasa (15/5). Kegiatan tersebut diikuti seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.  

Kepala KPP Pratama Pamekasan Teddy Herianto, BEM, M.Si dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan koordinasi antara KPP Pratama dengan bendahara OPD sebagai pemungut atau pemotong pajak. Baik PPh maupun PPn atas pengeluaran APBN/APBD. ”Sekaligus dalam rangka pengamanan penerimaan pajak,” terangnya.

Menurut Teddy Herianto, penerimaan pajak dari sektor bendahara (administrasi pemerintahan) merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang prosedur dan tata cara perpajakan bagi bendahara menjadi hal yang sangat penting untuk didiskusikan.

Baca Juga :  Plt Kepala BPPKAD Ajak Masyarakat Rutin Bayar Pajak

”Sebab, di lapangan banyak variasi-variasi kasus yang harus ditangani dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku,” terangnya.

KPP Pratama Pamekasan menyoroti masalah kewajiban pelaporan SPT sekaligus penyetoran pajak setelah dilakukan pemungutan/pemotongan oleh bendahara. Dengan adanya dialog dan edukasi ini, diharapkan para bendahara semakin tertib dalam melaksanakan kewajiban.

”Tentu saja turut serta membantu mengamankan penerimaan pajak. Pada 2018 KPP Pratama Pamekasan mempunyai tanggung jawab target penerimaan pajak sebesar Rp 515,349 miliar,” terangnya.

Dalam acara tersebut juga dihadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Materi yang disampaikan antara lain mengenai pemeriksaan dan audit dana pengeluaran APBN/APBD pada masing-masing OPD.

- Advertisement -

Juga, instruksi Presiden RI 4/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. ”Inspektorat Kabupaten Pamekasan meminta kepada seluruh jajaran bendahara OPD agar dapat membantu pengamanan penerimaan pajak khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tahun 2021, BRI Setor Rp 27,09 Triliun ke Negara

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/