alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Kerjakan Proyek sebelum Penetapan APBDes

PAMEKASAN – Pekerjaan pembangunan saluran air di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, disoal. Proyek tersebut terindikasi menyalahi aturan. Sebab, proyek yang pendanaannya bersumber dari dana desa (DD) itu dikerjakan sebelum APBDes ditetapkan.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis oleh Koordinator Front Aksi Massa (Famas) Abdus Marhaen Salam Selasa (15/5). Dalam laporan itu, dia meminta Korps Adhyaksa mengusut tuntas dugaan pelanggaran penggunaan uang negara itu.

Abdus Marhaen Salam mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, ada tiga titik proyek yang dikerjakan sebelum APBDes ditetapkan. Ketiganya merupakan pekerjaan saluran air pedesaan.

Dijelaskan, pengesahan APBDes di desa tersebut dilaksanakan pada 10 Maret 2018. Sementara, proyek tersebut dikerjakan pada Februari. ”Lalu apa yang dijadikan pedoman pada pekerjaan proyek itu, APBDesnya saja belum selesai,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Pantau Langsung Penyaluran BLT DD

Mantan aktivis GMNI itu mengatakan, realisasi DD berpedoman pada APBDes. Dalam dokumen tersebut juga ditentukan titik pekerjaan lengkap dengan spesifikasi. Seharusnya tanpa dokumen itu, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan.

Abdus Marhaen menyampaikan, pekerjaan yang direalisasikan tanpa adanya pedoman tertentu jelas patut diragukan kualitasnya. Bahkan, menyalahi aturan. ”Kejaksaan harus mengusut tuntas kasus ini,” katanya.

Kemudian, di lapangan juga ditemukan proyek yang tidak sesuai kebutuhan. Asas prioritas pembangunan tidak digunakan. Terbukti, ada lokasi yang jauh lebih membutuhkan saluran air dibiarkan. Tetapi, daerah yang dinilai tidak terlalu butuh, justru dipilih menjadi titik pembangunan.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Soegeng Prakoso mengatakan, laporan tersebut dilanjutkan ke pimpinan. Kemudian, menunggu disposisi dari orang nomor satu di Korps Adhyaksa. ”Tunggu disposisi Kajari dulu,” tandasnya.

Baca Juga :  Warga Tolak Homestay Asri Jadi Rumah Isolasi

 

PAMEKASAN – Pekerjaan pembangunan saluran air di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, disoal. Proyek tersebut terindikasi menyalahi aturan. Sebab, proyek yang pendanaannya bersumber dari dana desa (DD) itu dikerjakan sebelum APBDes ditetapkan.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis oleh Koordinator Front Aksi Massa (Famas) Abdus Marhaen Salam Selasa (15/5). Dalam laporan itu, dia meminta Korps Adhyaksa mengusut tuntas dugaan pelanggaran penggunaan uang negara itu.

Abdus Marhaen Salam mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, ada tiga titik proyek yang dikerjakan sebelum APBDes ditetapkan. Ketiganya merupakan pekerjaan saluran air pedesaan.


Dijelaskan, pengesahan APBDes di desa tersebut dilaksanakan pada 10 Maret 2018. Sementara, proyek tersebut dikerjakan pada Februari. ”Lalu apa yang dijadikan pedoman pada pekerjaan proyek itu, APBDesnya saja belum selesai,” katanya.

Baca Juga :  Warga Kangenan TolakĀ TPS 3R, Diduga Tidak Dilengkapi Amdal

Mantan aktivis GMNI itu mengatakan, realisasi DD berpedoman pada APBDes. Dalam dokumen tersebut juga ditentukan titik pekerjaan lengkap dengan spesifikasi. Seharusnya tanpa dokumen itu, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan.

Abdus Marhaen menyampaikan, pekerjaan yang direalisasikan tanpa adanya pedoman tertentu jelas patut diragukan kualitasnya. Bahkan, menyalahi aturan. ”Kejaksaan harus mengusut tuntas kasus ini,” katanya.

Kemudian, di lapangan juga ditemukan proyek yang tidak sesuai kebutuhan. Asas prioritas pembangunan tidak digunakan. Terbukti, ada lokasi yang jauh lebih membutuhkan saluran air dibiarkan. Tetapi, daerah yang dinilai tidak terlalu butuh, justru dipilih menjadi titik pembangunan.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Soegeng Prakoso mengatakan, laporan tersebut dilanjutkan ke pimpinan. Kemudian, menunggu disposisi dari orang nomor satu di Korps Adhyaksa. ”Tunggu disposisi Kajari dulu,” tandasnya.

Baca Juga :  Identitas Anak Wajib Dirahasiakan

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/