alexametrics
28.2 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Pendataan Warga Miskin secara Mandiri Mendesak

PAMEKASAN – Desakan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan secara mandiri terhadap warga miskin terus mengalir. Desakan muncul lantaran masih banyak warga miskin yang tidak terdata, sehingga luput dari pemberian bantuan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mengatakan, pendataan warga miksin harus segera dilakukan. Pemerintah harus segera turun lapangan untuk mengkroscek kondisi warga.

Sebab, banyak ditemukan warga miskin tidak terpantau pemerintah. Mereka tidak terdata sebagai warga miskin sehingga meski hidupnya serba kekurangan, tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

Pendataan warga miskin memang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diolah dan dimasukkan kedalam basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial.

Seluruh bantuan merujuk pada BDT tersebut. Jika ada warga miskin tidak masuk dalam BDT, tidak akan mendapat bantuan. Aturan itu mengikat. ”Fakta di lapangan, masih ditemukan warga miskin yang tidak terdata di BDT,” sebut Dul Haq kemarin (15/2).

Baca Juga :  Seluruh Pendamping TKI Dipecat

Pemerintah daerah harus melakukan pendataan secara mandiri. Data tersebut kemudian dijadikan acuan untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dirilis BPS. Harapannya, data tersebut benar-benar valid sesuai kondisi masyarakat di lapangan.

Tanpa pendataan secara mandiri, sulit bantuan pemerintah bisa sampai pada orang yang tepat. Sebab, sensus BPS mengenai kemiskinan dilakukan lima tahun sekali. Dalam periode itu, sangat memungkinkan ada perubahan kondisi ekonomi warga.

Koordinator SDM PKH Pamekasan Hanafi mengatakan, berdasarkan BDT Kemensos, warga miskin yang terdata sebanyak 480 ribu jiwa. Mereka terbagi dalam beberapa klasifikasi. Di antaranya, miskin, sangat miskin, dan beberapa klasifikasi lain. ”Data ini acuan pemberian bantuan, termasuk rastra,” katanya.

Baca Juga :  Dinilai Tidak Ideal, Kemensos Tambah Ratusan Pendamping PKH

Sebelumnya, Plt Kepala Bappeda Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap warga miskin, pemerintah menyusun raperda penanggulangan kemiskinan. Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Pamekasan. 

PAMEKASAN – Desakan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan secara mandiri terhadap warga miskin terus mengalir. Desakan muncul lantaran masih banyak warga miskin yang tidak terdata, sehingga luput dari pemberian bantuan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mengatakan, pendataan warga miksin harus segera dilakukan. Pemerintah harus segera turun lapangan untuk mengkroscek kondisi warga.

Sebab, banyak ditemukan warga miskin tidak terpantau pemerintah. Mereka tidak terdata sebagai warga miskin sehingga meski hidupnya serba kekurangan, tidak mendapat bantuan dari pemerintah.


Pendataan warga miskin memang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diolah dan dimasukkan kedalam basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial.

Seluruh bantuan merujuk pada BDT tersebut. Jika ada warga miskin tidak masuk dalam BDT, tidak akan mendapat bantuan. Aturan itu mengikat. ”Fakta di lapangan, masih ditemukan warga miskin yang tidak terdata di BDT,” sebut Dul Haq kemarin (15/2).

Baca Juga :  Lagi, Mobdin Digunakan Latihan Mengemudi

Pemerintah daerah harus melakukan pendataan secara mandiri. Data tersebut kemudian dijadikan acuan untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dirilis BPS. Harapannya, data tersebut benar-benar valid sesuai kondisi masyarakat di lapangan.

Tanpa pendataan secara mandiri, sulit bantuan pemerintah bisa sampai pada orang yang tepat. Sebab, sensus BPS mengenai kemiskinan dilakukan lima tahun sekali. Dalam periode itu, sangat memungkinkan ada perubahan kondisi ekonomi warga.

Koordinator SDM PKH Pamekasan Hanafi mengatakan, berdasarkan BDT Kemensos, warga miskin yang terdata sebanyak 480 ribu jiwa. Mereka terbagi dalam beberapa klasifikasi. Di antaranya, miskin, sangat miskin, dan beberapa klasifikasi lain. ”Data ini acuan pemberian bantuan, termasuk rastra,” katanya.

Baca Juga :  Realisasi BPNT Butuh 186 E-Warung

Sebelumnya, Plt Kepala Bappeda Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap warga miskin, pemerintah menyusun raperda penanggulangan kemiskinan. Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Pamekasan. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/