alexametrics
21.1 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Sepuluh Tahun THL tanpa Gaji

PAMEKASAN – Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terhadap tenaga harian lepas (THL) masih rendah. Buktinya, 160 THL yang bekerja di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan tidak digaji sejak 2009. Ironisnya, mereka hanya ditawari kontrak kerja dengan gaji Rp 75 ribu per bulan.

Salah seorang THL yang bertugas sebagai juru parkir (jukir) yang namanya tidak ingin dikorankan itu mengeluhkan sikap pemerintah tersebut. Perlakuan pemerintah dinilai tidak manusiawi. Sebab, selama sepuluh tahun, THL tidak diberi gaji sepeser pun.

Pendapatan yang diperoleh hanya komisi penjualan karcis parkir. Dengan demikian, pendapatan mereka sangat kecil. Setiap hari hanya kisaran Rp 10 ribu. Padahal, THL memiliki keluarga yang harus dihidupi.

Beberapa waktu lalu dishub mengumpulkan seluruh THL yang bertugas sebagai jukir. Dinas yang dipimpin Ajib Abdullah itu menyodorkan kontrak kerja. Sayangnya, kontrak tersebut lagi-lagi tidak memihak kepada para THL.

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan Abaikan Pelanggan PDAM

Sebab, Dishub Pamekasan hanya menawarkan gaji Rp 75 ribu per bulan. Penawaran itu dinilai sangat tidak wajar. ”Masak sebulan kami hanya digaji Rp 75 ribu, mau dikasih makan apa anak dan istri kami,” katanya.

Bahkan, SK kontrak itu bersifat memaksa. THL yang tidak mau menandatangani nota kontrak tersebut dianggap berhenti kerja. Sementara jika ditandatangani, gaji yang diperoleh sangat tidak wajar.

Pria yang sehari-hari bertani dan beternak itu berharap, pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi. Kalaupun tidak digaji, minimal ada pembagian yang layak dari pendapatan parkir.

Dengan demikian, kesejahteraan tenaga kerja jukir lebih baik. Apalagi, pendapatan yang diperoleh dari sektor parkir sangat banyak. Menurut dia, pemerintah semestinya memberikan upah yang layak terhadap jukir walaupun statusnya hanya THL.

Baca Juga :  Carry Gosong Itu Angkut Puluhan Jeriken Bensin

Kepala Dishub Pamekasan Ajib Abdullah mengatakan, kontrak kerja yang ditawarkan itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sebab, anggaran yang disiapkan pemerintah sangat minim. ”Mereka itu relawan, bukan THL,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menyatakan akan berkoordinasi dengan dishub mengenai persoalan tersebut. Sebab, banyak jukir yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.

Menurut Ismail, rekrutmen pegawai yang difasilitasi pemerintah terakhir yakni honorer kategori dua (K-2). Selain mereka, jika ada rekrutmen lainnya, merupakan tanggung jawab penuh OPD masing-masing.

Meski demikian, pemerintah tetap harus bersikap bijaksana terhadap warga yang dipekerjakan. Upah yang diberikan juga harus layak. ”Dalam waktu dekat, kami berkoordinasi dengan dishub,” tandasnya.

PAMEKASAN – Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terhadap tenaga harian lepas (THL) masih rendah. Buktinya, 160 THL yang bekerja di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan tidak digaji sejak 2009. Ironisnya, mereka hanya ditawari kontrak kerja dengan gaji Rp 75 ribu per bulan.

Salah seorang THL yang bertugas sebagai juru parkir (jukir) yang namanya tidak ingin dikorankan itu mengeluhkan sikap pemerintah tersebut. Perlakuan pemerintah dinilai tidak manusiawi. Sebab, selama sepuluh tahun, THL tidak diberi gaji sepeser pun.

Pendapatan yang diperoleh hanya komisi penjualan karcis parkir. Dengan demikian, pendapatan mereka sangat kecil. Setiap hari hanya kisaran Rp 10 ribu. Padahal, THL memiliki keluarga yang harus dihidupi.


Beberapa waktu lalu dishub mengumpulkan seluruh THL yang bertugas sebagai jukir. Dinas yang dipimpin Ajib Abdullah itu menyodorkan kontrak kerja. Sayangnya, kontrak tersebut lagi-lagi tidak memihak kepada para THL.

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan Abaikan Pelanggan PDAM

Sebab, Dishub Pamekasan hanya menawarkan gaji Rp 75 ribu per bulan. Penawaran itu dinilai sangat tidak wajar. ”Masak sebulan kami hanya digaji Rp 75 ribu, mau dikasih makan apa anak dan istri kami,” katanya.

Bahkan, SK kontrak itu bersifat memaksa. THL yang tidak mau menandatangani nota kontrak tersebut dianggap berhenti kerja. Sementara jika ditandatangani, gaji yang diperoleh sangat tidak wajar.

Pria yang sehari-hari bertani dan beternak itu berharap, pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi. Kalaupun tidak digaji, minimal ada pembagian yang layak dari pendapatan parkir.

Dengan demikian, kesejahteraan tenaga kerja jukir lebih baik. Apalagi, pendapatan yang diperoleh dari sektor parkir sangat banyak. Menurut dia, pemerintah semestinya memberikan upah yang layak terhadap jukir walaupun statusnya hanya THL.

Baca Juga :  Data Kemiskinan Amburadul

Kepala Dishub Pamekasan Ajib Abdullah mengatakan, kontrak kerja yang ditawarkan itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sebab, anggaran yang disiapkan pemerintah sangat minim. ”Mereka itu relawan, bukan THL,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menyatakan akan berkoordinasi dengan dishub mengenai persoalan tersebut. Sebab, banyak jukir yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.

Menurut Ismail, rekrutmen pegawai yang difasilitasi pemerintah terakhir yakni honorer kategori dua (K-2). Selain mereka, jika ada rekrutmen lainnya, merupakan tanggung jawab penuh OPD masing-masing.

Meski demikian, pemerintah tetap harus bersikap bijaksana terhadap warga yang dipekerjakan. Upah yang diberikan juga harus layak. ”Dalam waktu dekat, kami berkoordinasi dengan dishub,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/