alexametrics
29.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Penataan PKL Semrawut, Dewan Datangi Satpol PP

PAMEKASAN – Kinerja Satpol PP Pamekasan mendapat sorotan komisi I. Penataan pedagang kaki lima (PKL) dinilai tidak maksimal. Di sejumlah titik trotoar masih digunakan PKL menggelar dagangan.

Komisi I menggelar rapat evaluasi kinerja lembaga penegak perda itu. Rapat tersebut tidak digelar di ruang rapat komisi seperti biasa. Wakil rakyat mendatangi langsung kantor satpol PP dengan berjalan kaki Senin (15/1).

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, rapat itu digelar agar kinerja satpol PP lebih maksimal dalam menata PKL di area perkotaan. Sebab, masih ditemukan pedagang yang menggelar dagangan di wilayah terlarang seperti trotoar.

Salah satu titik paling parah di ujung timur Jalan Kabupaten. Tepatnya di depan pusat pertokoan Citra Logam Mulia (CLM). Area yang seharusnya bersih dari PKL justru sangat ramai. Pedagang tumpah hingga ruas jalan. Kendaraan roda empat juga berjejer di badan jalan. Kemacetan kerap terjadi.

Baca Juga :  Ratusan Siswa SMAN 1 Waru Terancam Tak Kebagian Kelas

Ironisnya, satpol PP seperti diam. Aktivitas perdagangan di lokasi terlarang itu terus terjadi setiap hari. ”Kami mengevaluasi agar penataan PKL lebih maksimal,” katanya.

Ismail mengatakan, penataan PKL tidak semata tugas satpol PP. Organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga bertanggung jawab. Seperti dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) dan dinas perhubungan (dishub). Seluruh OPD yang bersangkutan saling berkoordinasi agar penataan pedagang lebih maksimal.

Politikus Demokrat itu menyampaikan, koordinasi antarlembaga tidak maksimal. Bahkan, masih terlihat adanya ego sektoral. Padahal, jika penataan PKL dilakukan secara bersama-sama, diyakini hasilnya lebih baik.

Dengan rapat evaluasi kinerja itu, diharapkan penataan PKL lebih baik. Fungsi trotoar dikembalikan untuk pejalan kaki. ”Kami mengawali 2018 dengan evaluasi kinerja agar ke depan (kinerja) lebih maksimal,” katanya.

Baca Juga :  Pembangunan Jembatan Butuh Rp 500 Juta

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan Moh. Hasanurrahman mengatakan, salah satu poin yang dibahas terkait penataan PKL. Dia enggan menjelaskan secara detail karena dipimpin Kasatpol PP Didik Hariadi. ”Mohon maaf, saya khawatir melangkahi kewenangan,” katanya.

PAMEKASAN – Kinerja Satpol PP Pamekasan mendapat sorotan komisi I. Penataan pedagang kaki lima (PKL) dinilai tidak maksimal. Di sejumlah titik trotoar masih digunakan PKL menggelar dagangan.

Komisi I menggelar rapat evaluasi kinerja lembaga penegak perda itu. Rapat tersebut tidak digelar di ruang rapat komisi seperti biasa. Wakil rakyat mendatangi langsung kantor satpol PP dengan berjalan kaki Senin (15/1).

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, rapat itu digelar agar kinerja satpol PP lebih maksimal dalam menata PKL di area perkotaan. Sebab, masih ditemukan pedagang yang menggelar dagangan di wilayah terlarang seperti trotoar.

Salah satu titik paling parah di ujung timur Jalan Kabupaten. Tepatnya di depan pusat pertokoan Citra Logam Mulia (CLM). Area yang seharusnya bersih dari PKL justru sangat ramai. Pedagang tumpah hingga ruas jalan. Kendaraan roda empat juga berjejer di badan jalan. Kemacetan kerap terjadi.

Baca Juga :  Klaim Jaminan Kesehatan Diduga Fiktif, Laporkan RSUD

Ironisnya, satpol PP seperti diam. Aktivitas perdagangan di lokasi terlarang itu terus terjadi setiap hari. ”Kami mengevaluasi agar penataan PKL lebih maksimal,” katanya.

Ismail mengatakan, penataan PKL tidak semata tugas satpol PP. Organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga bertanggung jawab. Seperti dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) dan dinas perhubungan (dishub). Seluruh OPD yang bersangkutan saling berkoordinasi agar penataan pedagang lebih maksimal.

Politikus Demokrat itu menyampaikan, koordinasi antarlembaga tidak maksimal. Bahkan, masih terlihat adanya ego sektoral. Padahal, jika penataan PKL dilakukan secara bersama-sama, diyakini hasilnya lebih baik.

Dengan rapat evaluasi kinerja itu, diharapkan penataan PKL lebih baik. Fungsi trotoar dikembalikan untuk pejalan kaki. ”Kami mengawali 2018 dengan evaluasi kinerja agar ke depan (kinerja) lebih maksimal,” katanya.

Baca Juga :  BPN Pamekasan Bagikan Sertifikat, ZA Himbau Jauhi Perilaku Konsumtif

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan Moh. Hasanurrahman mengatakan, salah satu poin yang dibahas terkait penataan PKL. Dia enggan menjelaskan secara detail karena dipimpin Kasatpol PP Didik Hariadi. ”Mohon maaf, saya khawatir melangkahi kewenangan,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/