alexametrics
19 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Dewan Kritik Bunga Pinjaman Modal

PAMEKASAN – Dana pinjaman modal Rp 9 miliar untuk pelaku usaha kecil menengah dijadikan ajang bisnis oleh pemerintah. Masyarakat tidak hanya menyerahkan agunan, tapi ada bunga yang harus dibayar.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, program bantuan modal itu melenceng dari cita-cita awal. Yakni, membantu para pelaku usaha yang kesulitan dari segi permodalan.

Tapi, pada realisasinya, pemerintah justru memberi persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain prosesnya rumit, ada bunga yang harus dibayar. Besarannya 0,2 persen dari total pinjaman.

Pola peminjaman modal itu tidak ubahnya bank konvensional. Bahkan, jika dibandingkan dengan bank nasional milik pemerintah, persyaratan dan proses peminjaman modal itu jauh lebih sulit.

Harun mengatakan, dari bunga yang dibayar masyarakat, pemerintah meraup untung puluhan juta. Menurut dia, pada prinsipnya, pendapatan itu baik untuk mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga :  Bupati Pamekasan:┬áRiset Bisa Ketahui Kebutuhan Rakyat

Tapi, program pemerintah itu tidak seterusnya berorientasi pada pendapatan. Tapi, titik tekan yang paling prinsip adalah manfaat kepada masyarakat. ”Pendapatan itu nomor seribu, pertama harus bermanfaat kepada masyarakat,” katanya Sabtu (14/10).

Menurutnya, bantuan permodalan itu dinilai kurang bermanfaat. Tidak banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan bantuan berupa pinjaman itu. Justru, pelaku usaha lebih memilih meminjam ke bank konvensional.

Akibatnya, serapan dana tersebut masih rendah, yakni di bawah 50 persen. Padahal, seharusnya di atas 75 persen. ”Serapan minim itu bukan tidak ada pemicunya. Ya, karena persyaratannya rumit,” katanya.

Politikus PKS itu menyampaikan, seharusnya eksekutif memaksimalkan serapan pinjaman modal itu. Salah satunya, mempermudah persyaratan dan tidak membebani masyarakat dengan bunga. Dengan demikian, usaha kecil menengah akan menggeliat.

Baca Juga :  DPRD Pamekasan Pelototi Dugaan Proyek Sungai Fiktif

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop dan UM) Pamekasan A. M. Yulianto mengatakan, aturan proses peminjaman mengikuti standar perbankan. Tujuannya, agar dana itu terkelola dengan baik.

Menurut Jon –sapaan A. M. Yulianto– jika pengelolaannya tidak mengikuti standar perbankan, dikhawatirkan akan terjadi persoalan di kemudian hari. Salah satunya, terjadi kredit macet.

Terkait pendapatan dari pinjaman modal itu, Jon mengaku mendapat sekitar Rp 26 juta semenjak progam itu dijalankan awal tahun lalu. ”Iya, ada pendapatan yang diperoleh,” katanya.

Mantan Kadispora itu menyampaikan, justru dengan adanya pendapatan itu, tren positif program pinjaman modal itu diindikasikan baik. Dengan demikian, program itu akan terus direalisasikan. ”Terkait teknis pinjaman, kami sudah jelaskan ke dewan,” tandasnya.

PAMEKASAN – Dana pinjaman modal Rp 9 miliar untuk pelaku usaha kecil menengah dijadikan ajang bisnis oleh pemerintah. Masyarakat tidak hanya menyerahkan agunan, tapi ada bunga yang harus dibayar.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, program bantuan modal itu melenceng dari cita-cita awal. Yakni, membantu para pelaku usaha yang kesulitan dari segi permodalan.

Tapi, pada realisasinya, pemerintah justru memberi persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain prosesnya rumit, ada bunga yang harus dibayar. Besarannya 0,2 persen dari total pinjaman.


Pola peminjaman modal itu tidak ubahnya bank konvensional. Bahkan, jika dibandingkan dengan bank nasional milik pemerintah, persyaratan dan proses peminjaman modal itu jauh lebih sulit.

Harun mengatakan, dari bunga yang dibayar masyarakat, pemerintah meraup untung puluhan juta. Menurut dia, pada prinsipnya, pendapatan itu baik untuk mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga :  4 Hektare Lahan Tebu Terbakar, Apinya Menyerupai Lafad Allah

Tapi, program pemerintah itu tidak seterusnya berorientasi pada pendapatan. Tapi, titik tekan yang paling prinsip adalah manfaat kepada masyarakat. ”Pendapatan itu nomor seribu, pertama harus bermanfaat kepada masyarakat,” katanya Sabtu (14/10).

Menurutnya, bantuan permodalan itu dinilai kurang bermanfaat. Tidak banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan bantuan berupa pinjaman itu. Justru, pelaku usaha lebih memilih meminjam ke bank konvensional.

Akibatnya, serapan dana tersebut masih rendah, yakni di bawah 50 persen. Padahal, seharusnya di atas 75 persen. ”Serapan minim itu bukan tidak ada pemicunya. Ya, karena persyaratannya rumit,” katanya.

Politikus PKS itu menyampaikan, seharusnya eksekutif memaksimalkan serapan pinjaman modal itu. Salah satunya, mempermudah persyaratan dan tidak membebani masyarakat dengan bunga. Dengan demikian, usaha kecil menengah akan menggeliat.

Baca Juga :  Reklamasi Pantai Kian Ramai, DLH Tak Berkutik

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop dan UM) Pamekasan A. M. Yulianto mengatakan, aturan proses peminjaman mengikuti standar perbankan. Tujuannya, agar dana itu terkelola dengan baik.

Menurut Jon –sapaan A. M. Yulianto– jika pengelolaannya tidak mengikuti standar perbankan, dikhawatirkan akan terjadi persoalan di kemudian hari. Salah satunya, terjadi kredit macet.

Terkait pendapatan dari pinjaman modal itu, Jon mengaku mendapat sekitar Rp 26 juta semenjak progam itu dijalankan awal tahun lalu. ”Iya, ada pendapatan yang diperoleh,” katanya.

Mantan Kadispora itu menyampaikan, justru dengan adanya pendapatan itu, tren positif program pinjaman modal itu diindikasikan baik. Dengan demikian, program itu akan terus direalisasikan. ”Terkait teknis pinjaman, kami sudah jelaskan ke dewan,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/