alexametrics
23.9 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Anggaran Pugar Capai Rp 2,3 Miliar

PAMEKASAN – Program pemberdayaan usaha garam rakyat (pugar) masih berjalan. Peruntukannya tidak lagi bantuan berupa barang. Pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 2,3 miliar.

Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Nurul Widiastuti mengatakan, pemerintah pusat tidak lagi membantu petani garam dengan barang penunjang produksi. Bantuan berupa barang distop sejak 2015. Mulai 2016, pugar dialokasikan untuk lahan terintegrasi. Yakni, gabungan lahan milik petani garam dengan sistem satu manajemen air.

Minimal, gabungan kelompok usaha garam rakyat (kugar) yang bisa mengajukan bantuan tersebut memiliki 15 hektare lahan. ”Minimal 15 hektare lahan dan minimal 2 kugar,” katanya Senin (14/8).

Program lahan terintegrasi itu bertujuan mendapatkan kualitas garam seragam dari 15 hektare lahan tersebut. Dengan demikian, meja kristalisasi lahan itu disuplai dari satu sumber air.  Sejauh ini, sudah ada satu lahan terintegrasi yang disokong dana pugar milik petani di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu. ”Teknologi ini dianjurkan oleh KKP,” kata perempuan berhijab itu.

Baca Juga :  Jamaah PT Mideast Tour Tidak Kesulitan Laksanakan Ibadah Umrah

Pengelolaan lahan terintegrasi itu mendapat pendampingan pemerintah. Melalui PT Garam, petani diberi pembinaan dalam mengelola tambak tersebut. Model tambak juga menggunakan jasa konsultan.

Dana pugar Rp 2,3 miliar itu tidak digunakan penuh untuk lahan terintegrasi. Di Kota Gerbang Salam, hanya sekitar Rp 500 juta yang dialokasikan untuk teknologi itu.  Sisanya digunakan untuk penunjang pembangunan lanjutan gudang garam nasional di Desa Montok, Kecamatan Larangan.

”Pembangunan lanjutan, sosialisasi, honor pengelola, anggaran rapat, dan pelatihan koperasi menggunakan dana pugar,” jelasnya. Tahun depan, Pamekasan ditarget memiliki lahan terintegrasi 80 hektare. Pemkab akan berusaha memenuhi target itu.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pugar merupakan program pemerintah pusat. Mekanisme pencairan dan realisasinya diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa mengutak-atik kebijakan itu.

Baca Juga :  Petani Garam Tunggu Perhatian Pemerintah

Apik berharap, pemerintah pusat tidak memberi syarat terlalu berat. Petani harus dipermudah memeroleh bantuan itu untuk kesejahteraan mereka. ”Saya harap pugar ini terus berkelanjutan. Petani dipermudah mengakses bantuan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandas politikus Partai Nasdem itu.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Program pemberdayaan usaha garam rakyat (pugar) masih berjalan. Peruntukannya tidak lagi bantuan berupa barang. Pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 2,3 miliar.

Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Nurul Widiastuti mengatakan, pemerintah pusat tidak lagi membantu petani garam dengan barang penunjang produksi. Bantuan berupa barang distop sejak 2015. Mulai 2016, pugar dialokasikan untuk lahan terintegrasi. Yakni, gabungan lahan milik petani garam dengan sistem satu manajemen air.

Minimal, gabungan kelompok usaha garam rakyat (kugar) yang bisa mengajukan bantuan tersebut memiliki 15 hektare lahan. ”Minimal 15 hektare lahan dan minimal 2 kugar,” katanya Senin (14/8).


Program lahan terintegrasi itu bertujuan mendapatkan kualitas garam seragam dari 15 hektare lahan tersebut. Dengan demikian, meja kristalisasi lahan itu disuplai dari satu sumber air.  Sejauh ini, sudah ada satu lahan terintegrasi yang disokong dana pugar milik petani di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu. ”Teknologi ini dianjurkan oleh KKP,” kata perempuan berhijab itu.

Baca Juga :  Dukung Usulan Garam sebagai Bahan Pokok

Pengelolaan lahan terintegrasi itu mendapat pendampingan pemerintah. Melalui PT Garam, petani diberi pembinaan dalam mengelola tambak tersebut. Model tambak juga menggunakan jasa konsultan.

Dana pugar Rp 2,3 miliar itu tidak digunakan penuh untuk lahan terintegrasi. Di Kota Gerbang Salam, hanya sekitar Rp 500 juta yang dialokasikan untuk teknologi itu.  Sisanya digunakan untuk penunjang pembangunan lanjutan gudang garam nasional di Desa Montok, Kecamatan Larangan.

”Pembangunan lanjutan, sosialisasi, honor pengelola, anggaran rapat, dan pelatihan koperasi menggunakan dana pugar,” jelasnya. Tahun depan, Pamekasan ditarget memiliki lahan terintegrasi 80 hektare. Pemkab akan berusaha memenuhi target itu.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pugar merupakan program pemerintah pusat. Mekanisme pencairan dan realisasinya diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa mengutak-atik kebijakan itu.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Ton Garam Tak Terserap

Apik berharap, pemerintah pusat tidak memberi syarat terlalu berat. Petani harus dipermudah memeroleh bantuan itu untuk kesejahteraan mereka. ”Saya harap pugar ini terus berkelanjutan. Petani dipermudah mengakses bantuan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandas politikus Partai Nasdem itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/