PAMEKASAN – Sekretariat Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Pamekasan merilis hasil seleksi administrasi dan tes kesehatan calon Sekkab. Hasilnya, seluruh pendaftar dinyatakan lolos.
Pengumuman kelulusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 10/Pansel-JPTP/VI/2019. Dengan hasil tersebut, kesembilan calon Sekkab berhak mengikuti tes selanjutnya.
Anom Surahno selaku ketua pansel mengatakan, sembilan calon Sekkab itu akan mengikuti uji kompetensi manajerial. Kegiatan tersebut dilaksanakan Senin–Selasa pekan depan. Tempat uji kompetensi di Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim.
Pascauji kompetensi, peserta diberi waktu senggang. Sepuluh hari kemudian, tepatnya 28 Juni, tes berlanjut penilaian kompetensi bidang. Meliputi pembuatan makalah dan wawancara teknis.
Penilaian tersebut merupakan tes akhir dari rangkaian seleksi. Pansel akan mengumumkan tiga besar hasil seleksi pada Senin, 1 Juli mendatang. Tiga nama tersebut disampaikan kepada Bupati Baddrut Tamam selaku pejabat pembina kepegawaian.
Rabu, 3 Juli, penyampaian nama tiga besar calon Sekkab kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diteliti. Setelah itu, KASN akan mengeluarkan rekomendasi kepada bupati.
Rekomendasi itu seputar penilaian bahwa tiga nama tersebut layak dipilih menjadi Sekkab. Proses final yakni pemilihan satu orang sebagai Sekkab oleh bupati. ”Bupati berhak memilih satu di antara tiga nama itu,” katanya.
Wabup Raja’e menyatakan, pemerintah akan selektif memilih Sekkab. Jabatan strategis itu harus diisi orang yang memiliki kapasitan dan kualitas. ”Memiliki kualitas keilmuan, kecakapan, dam pengalaman banyak hal di birokrasi,” katanya.
Sekkab akan memimpin langsung reformasi birokrasi di Pamekasan. Dia akan konsentrasi di pemerintahan dan mengawal pemerintahan bersih. Orang yang diberi kepercayaan sebagai Sekkab nantinya memberikan perubahan besar dalam konteks reformasi birokrasi.
Raja’e mengatakan, nantinya dilihat visi misi tiap calon Sekkab. Orang yang benar-benar memiliki kemampuan dalam membawa perubahan besar di pemerintahan akan terlihat. ”Masukan dari masyarakat juga bakal menjadi pertimbangan,” katanya.
Mantan Kades Bujur Barat itu menyampaikan, tugas Sekkab tidak hanya mengakomodasi aparatur sipil negara (ASN) dan OPD. Tetapi, juga menyangkut hubungan dengan masyarakat.
Raja’e memastikan, keputusan yang diambil nantinya tidak main-main dan tidak asal-asalan. Keputusan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Sang Pencipta. ”Sesuai janji politik kita, tidak ada jual beli jabatan,” tandasnya.
