alexametrics
27.2 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Tingkatkan Pengawasan Impor Garam

PAMEKASAN – Pengawasan terhadap impor garam diperketat. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri garam menggelar rapat dengar pendapat di DPRD Pamekasan Rabu (9/5).

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, disepakati seluruh pihak terlibat dalam pengawasan. Perusahaan yang memiliki izin impor dipersilakan mendatangkan garam dari luar negeri. Tetapi, harus prosedural.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, seluruh OPD yang berkaitan dengan garam hadir dalam agenda dengar pendapat itu. Selain OPD, perwakilan petani garam serta mahasiswa juga hadir.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, seluruh audiens yang hadir sepakat mengawasi impor garam secara ketat. Seluruh pihak pasang mata dan pasang telinga terhadap penyebaran garam luar negeri itu.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah menghalangi impor garam. Sebab, kebijakan impor murni berada di tangan pemerintah pusat. ”Selama tidak melanggar aturan, impor garam dipersilakan,” katanya.

Baca Juga :  SMPN 2 Pademawu Siap Ukir Prestasi

Perusahaan pengimpor garam juga harus memperhatikan serapan garam rakyat. Minimal, jumlah garam yang didatangkan dari luar negeri sama dengan serapan garam rakyat.

Perusahaan yang mendapat izin impor itu harus transparan. Garam yang dibeli dari luar negeri itu tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Sebab, sesuai ketentuan yang ada, garam tersebut hanya untuk kepentingan industri.

Jika perusahaan memenuhi dua hal tersebut, yakni mengimbangi impor dengan penyerapan garam rakyat dan tidak menyalahgunakan garam industri, dipersilakan impor. Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk melarang impor tersebut.

Harun menyatakan, di Pamekasan ada perusahaan yang mengantongi izin impor. Yakni PT Mitra Tunggal Swakarsa (MTS). Perusahaan tersebut beralamat di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.

Baca Juga :  Disperindag Lamban Tentukan Penghuni Kios

Garam yang diimpor perusahaan tersebut menjadi bahan pengawasan. Pemerintah akan memastikan bahwa garam itu tidak didistribusikan untuk keperluan konsumsi. Tetapi, khusus industri.

Jika ada pelanggaran pada impor tersebut, dewan akan mengeluarkan rekomendasi tegas. Yakni, peninjauan ulang terhadap izin yang dikeluarkan pemerintah. ”Silakan impor, asal sesuai ketentuan dan tidak melupakan garam rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Public Relation (PR) PT MTS Ardi Setya Budiantara mengatakan, garam impor tersebut jatah tahun 2017. Garam itu murni untuk kepentingan industri. Dia memastikan, garam tersebut bukan untuk konsumsi.

Kemudian, perusahaan tersebut tidak melupakan garam rakyat. PT MTS menyerap garam rakyat dalam jumlah banyak dan dengan harga tinggi. Bahkan, lebih tinggi dibanding harga yang dipatok perusahaan lain.

 

PAMEKASAN – Pengawasan terhadap impor garam diperketat. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri garam menggelar rapat dengar pendapat di DPRD Pamekasan Rabu (9/5).

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, disepakati seluruh pihak terlibat dalam pengawasan. Perusahaan yang memiliki izin impor dipersilakan mendatangkan garam dari luar negeri. Tetapi, harus prosedural.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, seluruh OPD yang berkaitan dengan garam hadir dalam agenda dengar pendapat itu. Selain OPD, perwakilan petani garam serta mahasiswa juga hadir.


Dalam rapat dengar pendapat tersebut, seluruh audiens yang hadir sepakat mengawasi impor garam secara ketat. Seluruh pihak pasang mata dan pasang telinga terhadap penyebaran garam luar negeri itu.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah menghalangi impor garam. Sebab, kebijakan impor murni berada di tangan pemerintah pusat. ”Selama tidak melanggar aturan, impor garam dipersilakan,” katanya.

Baca Juga :  Keluh Kesah Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

Perusahaan pengimpor garam juga harus memperhatikan serapan garam rakyat. Minimal, jumlah garam yang didatangkan dari luar negeri sama dengan serapan garam rakyat.

Perusahaan yang mendapat izin impor itu harus transparan. Garam yang dibeli dari luar negeri itu tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Sebab, sesuai ketentuan yang ada, garam tersebut hanya untuk kepentingan industri.

Jika perusahaan memenuhi dua hal tersebut, yakni mengimbangi impor dengan penyerapan garam rakyat dan tidak menyalahgunakan garam industri, dipersilakan impor. Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk melarang impor tersebut.

Harun menyatakan, di Pamekasan ada perusahaan yang mengantongi izin impor. Yakni PT Mitra Tunggal Swakarsa (MTS). Perusahaan tersebut beralamat di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.

Baca Juga :  Plh Bupati Terlalu Lama, Dewan Bakal Temui Gubernur

Garam yang diimpor perusahaan tersebut menjadi bahan pengawasan. Pemerintah akan memastikan bahwa garam itu tidak didistribusikan untuk keperluan konsumsi. Tetapi, khusus industri.

Jika ada pelanggaran pada impor tersebut, dewan akan mengeluarkan rekomendasi tegas. Yakni, peninjauan ulang terhadap izin yang dikeluarkan pemerintah. ”Silakan impor, asal sesuai ketentuan dan tidak melupakan garam rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Public Relation (PR) PT MTS Ardi Setya Budiantara mengatakan, garam impor tersebut jatah tahun 2017. Garam itu murni untuk kepentingan industri. Dia memastikan, garam tersebut bukan untuk konsumsi.

Kemudian, perusahaan tersebut tidak melupakan garam rakyat. PT MTS menyerap garam rakyat dalam jumlah banyak dan dengan harga tinggi. Bahkan, lebih tinggi dibanding harga yang dipatok perusahaan lain.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/