alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Bassra Sepakat Madura Terapkan PSBB

PAMEKASAN – Usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan disambut kalangan ulama. Sebab, persebaran Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Pemerintah diminta melakukan langkah konkret.

Koordinator Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) HM. Nuruddin A. Rahman menyatakan, jauh sebelum dua kabupaten di Madura masuk zona merah, Bassra mengeluarkan surat edaran. Isinya adalah upaya pencegahan Covid-19.

Dalam surat tersebut disampaikan agar seluruh bupati mempertimbangkan lockdown. Mengingat, hilir mudik warga sangat padat sehingga kemungkinan terjadi persebaran korona sangat tinggi.

Sekarang dua kabupaten di Madura ditetapkan sebagai zona merah dengan Sembilan positif. Yakni, Bangkalan dengan empat orang positif dan Pamekasan dengan lima orang positif. ”Tinggal Sampang dan Sumenep masih zona hijau,” katanya kemarin (14/4).

Baca Juga :  Tur Panjang yang Mengcewakan

Demi mencegah merebaknya virus itu, pemerintah harus bertindak cepat. Salah satunya, menerapkan PSBB. Dengan begitu, tidak semakin banyak korban keganasan virus tersebut.

Kiai Nuruddin sadar ada konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah jika menerapkan PSBB. Di antaranya, harus menyiapkan anggaran tinggi untuk penyediaan pangan warga.

Dengan demikian, tim satgas di tiap kabupaten bisa melakukan kajian terlebih dahulu. Khususnya terkait kebutuhan anggaran jika PSBB diterapkan. Kemudian, hasil kajian itu disandingkan dengan ketersediaan anggaran.

Jika memungkinkan, PSBB diterapkan secepatnya. Langkah tersebut diambil sebagai ikhtiar memutus mata rantai persebaran korona. ”Kami lebih sepakat diterapkan PSBB,” kata pengasuh Ponpes Al Hikam, Burneh, Bangkalan, itu.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno juga sepakat diterapkan PSBB. Apalagi, anggaran yang disiapkan empat kabupaten sangat tinggi. Anggaran itu akan lebih tepat realisasinya jika diterapkan PSBB.

Baca Juga :  Empat dari Sembilan Kasus Baru Bangkalan Meninggal Dunia

Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diyakini menyuntikkan anggaran. Apalagi, Presiden Joko Widodo menetapkan wabah korona sebagai bencana nonalam nasional. ”Demi memutus mata rantai persebaran korona, kami mendukung PSBB,” ucapnya.

Wabup Raja’e menerangkan, usulan PSBB layak dipertimbangkan. Apalagi, di Pamekasan pasien terkonfirmasi korona sudah tiga orang. Angka tersebut terbilang tinggi untuk ukuran kabupaten.

Pemerintah bersama tim bakal mengkaji kondisi persebaran virus menular itu. Hasilnya nanti dirumuskan menjadi kebijakan. ”Akan kami kaji dulu usulan itu,” tandasnya.

PAMEKASAN – Usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan disambut kalangan ulama. Sebab, persebaran Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Pemerintah diminta melakukan langkah konkret.

Koordinator Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) HM. Nuruddin A. Rahman menyatakan, jauh sebelum dua kabupaten di Madura masuk zona merah, Bassra mengeluarkan surat edaran. Isinya adalah upaya pencegahan Covid-19.

Dalam surat tersebut disampaikan agar seluruh bupati mempertimbangkan lockdown. Mengingat, hilir mudik warga sangat padat sehingga kemungkinan terjadi persebaran korona sangat tinggi.

Sekarang dua kabupaten di Madura ditetapkan sebagai zona merah dengan Sembilan positif. Yakni, Bangkalan dengan empat orang positif dan Pamekasan dengan lima orang positif. ”Tinggal Sampang dan Sumenep masih zona hijau,” katanya kemarin (14/4).

Baca Juga :  Pemkab Peringati Hari Otonomi Daerah

Demi mencegah merebaknya virus itu, pemerintah harus bertindak cepat. Salah satunya, menerapkan PSBB. Dengan begitu, tidak semakin banyak korban keganasan virus tersebut.

Kiai Nuruddin sadar ada konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah jika menerapkan PSBB. Di antaranya, harus menyiapkan anggaran tinggi untuk penyediaan pangan warga.

Dengan demikian, tim satgas di tiap kabupaten bisa melakukan kajian terlebih dahulu. Khususnya terkait kebutuhan anggaran jika PSBB diterapkan. Kemudian, hasil kajian itu disandingkan dengan ketersediaan anggaran.

Jika memungkinkan, PSBB diterapkan secepatnya. Langkah tersebut diambil sebagai ikhtiar memutus mata rantai persebaran korona. ”Kami lebih sepakat diterapkan PSBB,” kata pengasuh Ponpes Al Hikam, Burneh, Bangkalan, itu.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno juga sepakat diterapkan PSBB. Apalagi, anggaran yang disiapkan empat kabupaten sangat tinggi. Anggaran itu akan lebih tepat realisasinya jika diterapkan PSBB.

Baca Juga :  Gelar Soft Launching PT Sentral Timur Propertindo

Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diyakini menyuntikkan anggaran. Apalagi, Presiden Joko Widodo menetapkan wabah korona sebagai bencana nonalam nasional. ”Demi memutus mata rantai persebaran korona, kami mendukung PSBB,” ucapnya.

Wabup Raja’e menerangkan, usulan PSBB layak dipertimbangkan. Apalagi, di Pamekasan pasien terkonfirmasi korona sudah tiga orang. Angka tersebut terbilang tinggi untuk ukuran kabupaten.

Pemerintah bersama tim bakal mengkaji kondisi persebaran virus menular itu. Hasilnya nanti dirumuskan menjadi kebijakan. ”Akan kami kaji dulu usulan itu,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/