alexametrics
20.8 C
Madura
Wednesday, August 17, 2022

Penetapan Zonasi PPDB Tunggu Uji Publik

PAMEKASAN – SD dan SMP wajib menerima peserta didik baru berdasarkan zonasi. Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan  telah merampungkan pembahsan mengenai zonasi tersebut. Saat ini tinggal menunggu surat keputsuan (SK) dari bupati.

Kepala Disdik Moch. Tarsun mengatakan, sebelum diajukan kepada bupati, ketentuan zonasi itu terlebih dahulu akan dilakukan uji publik. Diharapkan ada masukan dari masyarakat. Ketika sudah disepakati, dikirim kepada bupati.

”Kami melibatkan semua unsur, baik disdik, kepala dusun, dan pihak terkait. Kami keliling di tiga belas kecamatan. Sekarang tinggal sosialisasi tentang pemetaan zona,” terang Tokoh Populer Madura Awards 2017 tersebut.

Pendaftar nantinya harus menyertakan kartu keluarga (KK). Identitas tersebut untuk mengetahui alamat siswa. Kendati demikian, masih ada 10 persen yang diambil dari luar zonasi. Tapi, hanya bagi mereka yang berprestasi.

Baca Juga :  Warga Tolak Homestay Asri Jadi Rumah Isolasi

”Batasnya hanya 10 persen dari jumlah pagu. Misalnya pagu 320 orang, berarti hanya 32 anak di luar zona,” terangnya. Ketentuan tersebut dilakukan guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Gerbang Salam.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Syamsuri meminta agar penentuan zonasi tersebut dilakukan secara profesional. Uji publik harus segera dilakukan. Dengan demikian, ada waktu yang lama guna melakukan revisi jika diperlukan.

Hal itu karena penerimaan peserta didik baru (PPDB) semakin dekat. ”Jangan sampai ketika hampir pelaksanaan PPDB baru dilakukan uji publik. Nanti terkesan tergesa-gesa dan hasilnya akan mengecewakan,” pungkasnya.

 

PAMEKASAN – SD dan SMP wajib menerima peserta didik baru berdasarkan zonasi. Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan  telah merampungkan pembahsan mengenai zonasi tersebut. Saat ini tinggal menunggu surat keputsuan (SK) dari bupati.

Kepala Disdik Moch. Tarsun mengatakan, sebelum diajukan kepada bupati, ketentuan zonasi itu terlebih dahulu akan dilakukan uji publik. Diharapkan ada masukan dari masyarakat. Ketika sudah disepakati, dikirim kepada bupati.

”Kami melibatkan semua unsur, baik disdik, kepala dusun, dan pihak terkait. Kami keliling di tiga belas kecamatan. Sekarang tinggal sosialisasi tentang pemetaan zona,” terang Tokoh Populer Madura Awards 2017 tersebut.


Pendaftar nantinya harus menyertakan kartu keluarga (KK). Identitas tersebut untuk mengetahui alamat siswa. Kendati demikian, masih ada 10 persen yang diambil dari luar zonasi. Tapi, hanya bagi mereka yang berprestasi.

Baca Juga :  Pakai Buis Beton Lingkaran agar Lebih Awet

”Batasnya hanya 10 persen dari jumlah pagu. Misalnya pagu 320 orang, berarti hanya 32 anak di luar zona,” terangnya. Ketentuan tersebut dilakukan guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Gerbang Salam.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Syamsuri meminta agar penentuan zonasi tersebut dilakukan secara profesional. Uji publik harus segera dilakukan. Dengan demikian, ada waktu yang lama guna melakukan revisi jika diperlukan.

Hal itu karena penerimaan peserta didik baru (PPDB) semakin dekat. ”Jangan sampai ketika hampir pelaksanaan PPDB baru dilakukan uji publik. Nanti terkesan tergesa-gesa dan hasilnya akan mengecewakan,” pungkasnya.

- Advertisement -

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/