alexametrics
28.5 C
Madura
Saturday, August 13, 2022

Pemkab Sepakat Ubah SK Honorer K-2

PAMEKASAN – Polemik surat keputusan (SK) tentang kontrak honorer kategori dua (K-2) menemui titik temu. Pemkab Pamekasan akhirnya sepakat mengubah SK yang didistribusikan beberapa waktu lalu itu sesuai dengan keinginan tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut muncul setelah rapat koordinasi (rakor) yang digelar Komisi I DPRD Pamekasan kemarin (14/1). Sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan BKPSDM hadir.

Sekretaris Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Hambali mengatakan, akhir 2018 tenaga honorer menggelar aksi turun jalan. Dua poin menjadi tuntutan kepada pemkab.

Yakni, peningkatan kesejahteraan dan SK pengakuan status honorer yang dikeluarkan bupati. Pemkab menyetujui tuntutan honorer. Bahkan, khusus SK dijadikan awal Januari ini sudah bisa didistribusikan.

Baca Juga :  Kompak! Ulama, Umaro dan Warga Palengaan Gelar Istighosah Akbar

Beberapa waktu lalu pemkab mengeluarkan SK. Tetapi setelah dicermati, ternyata bukan SK bupati. Tetapi surat perjanjian kontrak yang dikeluarkan OPD dan diketahui Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. ”SK itu tidak sesuai yang kami inginkan,” katanya.

Munculnya SK tersebut membuat tenaga honorer protes. Sebab, SK yang diterima itu sama persis dengan yang sebelumnya. Hanya bedanya, ada tambahan tandatangan bupati.

Hambali mengatakan, honorer meminta SK bupati. Surat kontrak yang kadung terdistribusikan bisa ditarik kembali atau dibiarkan. ”Kalau SK bupati, jelas kop suratnya tertulis bupati, bukan dinas,” ujarnya.

Permintaan tenaga honorer didiskusikan melalui rapat koordinasi yang diinisiasi DPRD. Hasilnya, pemkab sepakat mengikuti keinginan tenaga honorer. FHK2I Pamekasan diminta menyodorkan format SK yang diinginkan.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Dinkes Intens Turun ke Masyarakat

Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya mengatakan, pemkab sepakat mengikuti keinginan tenaga honorer. Format SK yang diinginkan diminta disetor untuk dicetak dan didistribusikan. ”Sudah disepakati seusai keinginan honorer,” katanya singkat.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut protes yang disampaikan honorer K-2 mengenai SK. Dewan memanggil seluruh OPD terkait untuk membahas protes tersebut.

Hasilnya disepakati pemkab, mengeluarkan SK bupati. Teknis pelaksanaannya dipasrahkan kepada honorer K-2 dan BKPSDM untuk berkoordinasi. ”Sudah disepakati pemkab akan mengeluarkan SK bupati,” tandasnya.

PAMEKASAN – Polemik surat keputusan (SK) tentang kontrak honorer kategori dua (K-2) menemui titik temu. Pemkab Pamekasan akhirnya sepakat mengubah SK yang didistribusikan beberapa waktu lalu itu sesuai dengan keinginan tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut muncul setelah rapat koordinasi (rakor) yang digelar Komisi I DPRD Pamekasan kemarin (14/1). Sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan BKPSDM hadir.

Sekretaris Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Hambali mengatakan, akhir 2018 tenaga honorer menggelar aksi turun jalan. Dua poin menjadi tuntutan kepada pemkab.


Yakni, peningkatan kesejahteraan dan SK pengakuan status honorer yang dikeluarkan bupati. Pemkab menyetujui tuntutan honorer. Bahkan, khusus SK dijadikan awal Januari ini sudah bisa didistribusikan.

Baca Juga :  PKL Bakal Tempati Bekas Rumah Sakit

Beberapa waktu lalu pemkab mengeluarkan SK. Tetapi setelah dicermati, ternyata bukan SK bupati. Tetapi surat perjanjian kontrak yang dikeluarkan OPD dan diketahui Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. ”SK itu tidak sesuai yang kami inginkan,” katanya.

Munculnya SK tersebut membuat tenaga honorer protes. Sebab, SK yang diterima itu sama persis dengan yang sebelumnya. Hanya bedanya, ada tambahan tandatangan bupati.

Hambali mengatakan, honorer meminta SK bupati. Surat kontrak yang kadung terdistribusikan bisa ditarik kembali atau dibiarkan. ”Kalau SK bupati, jelas kop suratnya tertulis bupati, bukan dinas,” ujarnya.

- Advertisement -

Permintaan tenaga honorer didiskusikan melalui rapat koordinasi yang diinisiasi DPRD. Hasilnya, pemkab sepakat mengikuti keinginan tenaga honorer. FHK2I Pamekasan diminta menyodorkan format SK yang diinginkan.

Baca Juga :  Ratusan Pendaftar Berebut┬áKontrak Rumah Sakit

Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya mengatakan, pemkab sepakat mengikuti keinginan tenaga honorer. Format SK yang diinginkan diminta disetor untuk dicetak dan didistribusikan. ”Sudah disepakati seusai keinginan honorer,” katanya singkat.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut protes yang disampaikan honorer K-2 mengenai SK. Dewan memanggil seluruh OPD terkait untuk membahas protes tersebut.

Hasilnya disepakati pemkab, mengeluarkan SK bupati. Teknis pelaksanaannya dipasrahkan kepada honorer K-2 dan BKPSDM untuk berkoordinasi. ”Sudah disepakati pemkab akan mengeluarkan SK bupati,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/