alexametrics
28.5 C
Madura
Saturday, August 13, 2022

Artidjo-Busyro Tanamkan Nilai-nilai Antikorupsi pada Santri

PAMEKASAN – Perilaku korupsi di Indonesia ibarat penyakit menular. Tindakan biadab itu tetap dilakukan oleh oknum pejabat dari waktu ke waktu. Meski sudah banyak koruptor dihukum, korupsi masih saja terus dilakukan.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) 2007–2018 Artidjo Alkostar dan mantan ketua KPK Muh. Busyro Moqoddas prihatin dengan kondisi tersebut. Mereka mengajak masyarakat melawan perilaku korupsi dan mengingatkan para pejabat negara menjauhi tindakan jahat tersebut.

”Korupsi harus kita cegah bersama-sama,” ujar Artidjo saat menjadi pemateri di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum Bata-Bata (Muba), Pamekasan, kemarin (14/1). Dalam sejarahnya, lanjut Artidjo, korupsi selalu muncul sejak zaman sebelum Masehi.

Korupsi merupakan produk sosial atau produk dari masyarakat. Penyebabnya antara lain, sistem perekonomian atau sosial yang tidak adil. ”Masyarakat yang kehidupannya di bawah dari elite dan pemilik modal, berusaha memenuhi kebutuhannya. Dengan segala cara, mereka ingin menyamai yang sudah elite pendapatannya,” terang dia.

Di Indonesia, yang paling banyak memicu korupsi karena sistem politik. Yaitu, rekrutmen atau seleksi dalam memperoleh pimpinan politik. Sistem politik di Indonesia, sebut Artidjo, memicu perilaku korupsi.

”Biaya politik secara ekonomi tinggi. Maka ketika terpilih, dia berusaha mengembalikan ongkos politiknya. Ini yang selalu muncul dalam sistem perpolitikan yang tidak kondusif atau tidak adil,” terangnya.

Parahnya, sambung Artidjo, banyak pemimpin yang memberikan contoh dalam melakukan korupsi. Misalnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mukhtar, pimpinan parpol, dan pejabat-pejabat lainnya. Itu memicu orang lain juga bertindak korupsi. ”Tidak ada role model yang memberikan contoh,” tegas dia.

Baca Juga :  Ujian Siswa 163 SMP/MTs Menumpang

Seharusnya, pemimpin yang kuat menjadi contoh antikorupsi. Itulah yang dilakukan dalam kepemimpinan Islam. Seperti Nabi Muhammad dan Umar bin Abdul Aziz. ”Harus memberikan contoh yang baik dan tidak terkontaminasi praktik-praktik yang menyimpang,” kata Artidjo.

Bangsa memiliki tantangan besar ke depan. Iklim politik yang zero toleran terhadap korupsi harus ditumbuhkan. Jangan sampai toleran terhadap korupsi dalam bentuk apa pun. Masyarakat harus dipacu dan dididik untuk tidak menoleransi perilaku korupsi sekecil apa pun. ”Penegak hukum juga harus menjauh dari praktik koruspi. Jangan sampai justru terlibat di dalamnya,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Busyro Muqoddas menjelaskan, perilaku koruspsi sulit dicegah kalau budaya dan proses politik masih koruptif seperti saat ini. Masalah yang dihadapi saat ini karena cukong-cukong yang bisa membeli jabatan dan mengkader orang untuk memilih jabatan tertentu. ”Akhirnya, birokrasi negara, terutama sektor pemerintahan, banyak dikuasai oleh cukong-cukong politk,” ungkapnya.

Cukung itu berasal dari bisnis masing-masing dan berkembang ke cukong politik. Sebab untuk mengembangkan bisnis, perlu birokrasi. Sementara birokrasi dikuasai oleh politisi. ”Makanya, politisi banyak yang dibeli oleh cukong,” beber Busyro.

Korupsi terjadi karena praktik demokrasi liberal dan transaksional. Hal itu ditandai dengan korupsi massal di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah. Kemudian, 75 persen kasus suap bantuan sosial (bansos), APBDP, serta izin dan pengelolaan barang-jasa. ”Bahkan pada tahun 2018 sebanyak 102 kepala daerah tingkat I dan II tersangka di KPK,” terangnya.

Baca Juga :  Kesadaran Masyarakat Jadi Modal Utama

Busyro juga menyinggung masifnya jaringan ritel-ritel besar di berbagai daerah skla nasional. Sejumlah proyek daerah ditentukan oleh anggota DPR dan pemodal. Selanjutnya, dominannya praktik suap dalam pilkada dan pemilu sebagai akar korupsi negara atau state capture corruption.

Kemudian tantangannya, DPR dan DPRD semakin berperan sebagai alat politik parpol dan pemodal. Sejak rezim Orba sampai sekarang, terjadi intervensi penguasa terhadap DPR dan parpol untuk harmoni kekuasaan.

”Juga ada upaya DPR beberapa kali melemahkan sistem pemberantasan korupsi atau independensi kekuasaan kehakiman. Mereka korupsi karena mengalami krisis akhlak dan ilmu pengetahuan,” urainya.

Karena itu, melelui pendidikan, kampus-kampus, dan pesantren-pesantren, perlawanan terhadap korupsi harus digelorakan. Media juga harus memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang kejahatan korupsi. ”Perubahan politik sangat diperlukan di Indonesia. Indonesia perlu diselamatkan dengan membuat regenerasi. Salah satu pusat regenerasi terbesar yaitu pesantren,” tegas Busyro.

Dewan A’wan Ponpes Muba RKH. M. Tohir Abd. Hamid berharap, santri dan masyarakat bisa tercerahkan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi penting diberikan kepada santri. Sebab, mereka merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. ”Kalau sudah kita perkenalkan mulai saat ini, insyaallah mereka akan menjadi pemimpin yang amanah dan bisa melawan korupsi,” ucapnya.

PAMEKASAN – Perilaku korupsi di Indonesia ibarat penyakit menular. Tindakan biadab itu tetap dilakukan oleh oknum pejabat dari waktu ke waktu. Meski sudah banyak koruptor dihukum, korupsi masih saja terus dilakukan.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) 2007–2018 Artidjo Alkostar dan mantan ketua KPK Muh. Busyro Moqoddas prihatin dengan kondisi tersebut. Mereka mengajak masyarakat melawan perilaku korupsi dan mengingatkan para pejabat negara menjauhi tindakan jahat tersebut.

”Korupsi harus kita cegah bersama-sama,” ujar Artidjo saat menjadi pemateri di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum Bata-Bata (Muba), Pamekasan, kemarin (14/1). Dalam sejarahnya, lanjut Artidjo, korupsi selalu muncul sejak zaman sebelum Masehi.


Korupsi merupakan produk sosial atau produk dari masyarakat. Penyebabnya antara lain, sistem perekonomian atau sosial yang tidak adil. ”Masyarakat yang kehidupannya di bawah dari elite dan pemilik modal, berusaha memenuhi kebutuhannya. Dengan segala cara, mereka ingin menyamai yang sudah elite pendapatannya,” terang dia.

Di Indonesia, yang paling banyak memicu korupsi karena sistem politik. Yaitu, rekrutmen atau seleksi dalam memperoleh pimpinan politik. Sistem politik di Indonesia, sebut Artidjo, memicu perilaku korupsi.

”Biaya politik secara ekonomi tinggi. Maka ketika terpilih, dia berusaha mengembalikan ongkos politiknya. Ini yang selalu muncul dalam sistem perpolitikan yang tidak kondusif atau tidak adil,” terangnya.

Parahnya, sambung Artidjo, banyak pemimpin yang memberikan contoh dalam melakukan korupsi. Misalnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mukhtar, pimpinan parpol, dan pejabat-pejabat lainnya. Itu memicu orang lain juga bertindak korupsi. ”Tidak ada role model yang memberikan contoh,” tegas dia.

Baca Juga :  Dana Rp 64.657.607.900 Belum Terpakai, Serapan ADD Masih 25 Persen
- Advertisement -

Seharusnya, pemimpin yang kuat menjadi contoh antikorupsi. Itulah yang dilakukan dalam kepemimpinan Islam. Seperti Nabi Muhammad dan Umar bin Abdul Aziz. ”Harus memberikan contoh yang baik dan tidak terkontaminasi praktik-praktik yang menyimpang,” kata Artidjo.

Bangsa memiliki tantangan besar ke depan. Iklim politik yang zero toleran terhadap korupsi harus ditumbuhkan. Jangan sampai toleran terhadap korupsi dalam bentuk apa pun. Masyarakat harus dipacu dan dididik untuk tidak menoleransi perilaku korupsi sekecil apa pun. ”Penegak hukum juga harus menjauh dari praktik koruspi. Jangan sampai justru terlibat di dalamnya,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Busyro Muqoddas menjelaskan, perilaku koruspsi sulit dicegah kalau budaya dan proses politik masih koruptif seperti saat ini. Masalah yang dihadapi saat ini karena cukong-cukong yang bisa membeli jabatan dan mengkader orang untuk memilih jabatan tertentu. ”Akhirnya, birokrasi negara, terutama sektor pemerintahan, banyak dikuasai oleh cukong-cukong politk,” ungkapnya.

Cukung itu berasal dari bisnis masing-masing dan berkembang ke cukong politik. Sebab untuk mengembangkan bisnis, perlu birokrasi. Sementara birokrasi dikuasai oleh politisi. ”Makanya, politisi banyak yang dibeli oleh cukong,” beber Busyro.

Korupsi terjadi karena praktik demokrasi liberal dan transaksional. Hal itu ditandai dengan korupsi massal di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah. Kemudian, 75 persen kasus suap bantuan sosial (bansos), APBDP, serta izin dan pengelolaan barang-jasa. ”Bahkan pada tahun 2018 sebanyak 102 kepala daerah tingkat I dan II tersangka di KPK,” terangnya.

Baca Juga :  Hujan Deras, Jembatan Desa Batu Bintang Ambruk

Busyro juga menyinggung masifnya jaringan ritel-ritel besar di berbagai daerah skla nasional. Sejumlah proyek daerah ditentukan oleh anggota DPR dan pemodal. Selanjutnya, dominannya praktik suap dalam pilkada dan pemilu sebagai akar korupsi negara atau state capture corruption.

Kemudian tantangannya, DPR dan DPRD semakin berperan sebagai alat politik parpol dan pemodal. Sejak rezim Orba sampai sekarang, terjadi intervensi penguasa terhadap DPR dan parpol untuk harmoni kekuasaan.

”Juga ada upaya DPR beberapa kali melemahkan sistem pemberantasan korupsi atau independensi kekuasaan kehakiman. Mereka korupsi karena mengalami krisis akhlak dan ilmu pengetahuan,” urainya.

Karena itu, melelui pendidikan, kampus-kampus, dan pesantren-pesantren, perlawanan terhadap korupsi harus digelorakan. Media juga harus memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang kejahatan korupsi. ”Perubahan politik sangat diperlukan di Indonesia. Indonesia perlu diselamatkan dengan membuat regenerasi. Salah satu pusat regenerasi terbesar yaitu pesantren,” tegas Busyro.

Dewan A’wan Ponpes Muba RKH. M. Tohir Abd. Hamid berharap, santri dan masyarakat bisa tercerahkan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi penting diberikan kepada santri. Sebab, mereka merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. ”Kalau sudah kita perkenalkan mulai saat ini, insyaallah mereka akan menjadi pemimpin yang amanah dan bisa melawan korupsi,” ucapnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/