alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Kemensos Tertibkan Peserta PBI 

PAMEKASAN – Selisih penerima bantuan iuran (PBI) dengan basis data terpadu (BDT) yang sangat jomplang menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya, bantuan itu harus diberikan kepada warga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Karo Humas Kemensos Sonny W. Manalu mengatakan, PBI harus diberikan kepada warga yang tercantum dalam DTKS atau biasa disebut basis data terpadu (BDT). Ketentuan itu tertuang dalam UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Semua program bantuan dan pemberdayaan sosial harus berdasarkan DTKS. Tetapi, program PBI ada sebelum DTKS dibuat. Sumber data yang digunakan untuk menyalurkan PBI dari peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).

Kemudian, sebagian data diambil dari usulan pemerintah daerah. ”Wajar ada data PBI yang berada di luar DTKS,” katanya saat dihubungi kemarin (13/11).

Baca Juga :  Kemensos Hanya Bantu Warga Cacat Ringan

Kemensos mulai menertibkan PBI yang tidak tercantum dalam DTKS. Juli dan September masing-masing ada 5,1 juta peserta PBI dihapus. Kemudian, Oktober sekitar 560 ribu yang dihapus.

Jatah bantuan untuk peserta yang dihapus itu dialihkan kepada penduduk yang tercantum dalam DTKS, tetapi belum mendapatkan PBI. Penertiban akan terus dilakukan sampai program tersebut diberikan kepada warga sesuai aturan. ”Kami sudah melakukan pembenahan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, penyaluran bantuan harus sesuai regulasi. Jika PBI harus masuk BDT, eksekutif harus melakukan penertiban data.

Di sisi lain, eksekutif harus mengedepankan asas berkeadilan dalam melayani masyarakat. Semisal ada warga sangat miskin yang butuh bantuan tetapi tidak masuk BDT, harus dikonsultasikan ke Pemprov Jatim atau pemerintah pusat.

Harapannya, warga miskin itu bisa diberi bantuan tetapi penyalurannya tidak menabrak aturan yang berlaku. ”Masih ditemukan warga miskin tidak mendapat bantuan lantaran tidak masuk BDT, hal seperti ini harus diatasi,” katanya.

Baca Juga :  Habiskan Rp 1,6 Miliar, Videotron Sepi Peminat

Umam mendorong Pemkab Pamekasan memiliki data mandiri terkait kemiskinan. Sebab, data kemiskinan badan pusat statistik (BPS) dan Kemensos melalui BDT tidak sama. Data mandiri yang dimiliki pemerintah itu bisa dijadikan perbandingan. Jika ada warga sangat miskin luput dari bantuan pemerintah, bisa dikonsultasikan ke pemerintah pusat dengan berlandas data pemkab. ”Kami di Komisi IV siap membantu jika dibutuhkan,” tandasnya.

PBI jaminan kesehatan gratis (jamkestis) di Pamekasan jauh lebih banyak dari data penduduk miskin yang masuk BDT. Jumlah PBI 580.249 orang. Sementara jumlah BDT hanya 486.000 orang. Terdapat selisih 94.249 jiwa.

PAMEKASAN – Selisih penerima bantuan iuran (PBI) dengan basis data terpadu (BDT) yang sangat jomplang menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya, bantuan itu harus diberikan kepada warga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Karo Humas Kemensos Sonny W. Manalu mengatakan, PBI harus diberikan kepada warga yang tercantum dalam DTKS atau biasa disebut basis data terpadu (BDT). Ketentuan itu tertuang dalam UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Semua program bantuan dan pemberdayaan sosial harus berdasarkan DTKS. Tetapi, program PBI ada sebelum DTKS dibuat. Sumber data yang digunakan untuk menyalurkan PBI dari peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).


Kemudian, sebagian data diambil dari usulan pemerintah daerah. ”Wajar ada data PBI yang berada di luar DTKS,” katanya saat dihubungi kemarin (13/11).

Baca Juga :  Sidak Bulog, Ketua Dewan Minta Penyedia Diawasi

Kemensos mulai menertibkan PBI yang tidak tercantum dalam DTKS. Juli dan September masing-masing ada 5,1 juta peserta PBI dihapus. Kemudian, Oktober sekitar 560 ribu yang dihapus.

Jatah bantuan untuk peserta yang dihapus itu dialihkan kepada penduduk yang tercantum dalam DTKS, tetapi belum mendapatkan PBI. Penertiban akan terus dilakukan sampai program tersebut diberikan kepada warga sesuai aturan. ”Kami sudah melakukan pembenahan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, penyaluran bantuan harus sesuai regulasi. Jika PBI harus masuk BDT, eksekutif harus melakukan penertiban data.

Di sisi lain, eksekutif harus mengedepankan asas berkeadilan dalam melayani masyarakat. Semisal ada warga sangat miskin yang butuh bantuan tetapi tidak masuk BDT, harus dikonsultasikan ke Pemprov Jatim atau pemerintah pusat.

Harapannya, warga miskin itu bisa diberi bantuan tetapi penyalurannya tidak menabrak aturan yang berlaku. ”Masih ditemukan warga miskin tidak mendapat bantuan lantaran tidak masuk BDT, hal seperti ini harus diatasi,” katanya.

Baca Juga :  Coret Ribuan KPM PKH Hasil Inventarisasi Tidak Memenuhi Kriteria

Umam mendorong Pemkab Pamekasan memiliki data mandiri terkait kemiskinan. Sebab, data kemiskinan badan pusat statistik (BPS) dan Kemensos melalui BDT tidak sama. Data mandiri yang dimiliki pemerintah itu bisa dijadikan perbandingan. Jika ada warga sangat miskin luput dari bantuan pemerintah, bisa dikonsultasikan ke pemerintah pusat dengan berlandas data pemkab. ”Kami di Komisi IV siap membantu jika dibutuhkan,” tandasnya.

PBI jaminan kesehatan gratis (jamkestis) di Pamekasan jauh lebih banyak dari data penduduk miskin yang masuk BDT. Jumlah PBI 580.249 orang. Sementara jumlah BDT hanya 486.000 orang. Terdapat selisih 94.249 jiwa.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/