alexametrics
29.1 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Bansos Kewirausahaan Rp 1,025 Miliar Ngendon

PAMEKASAN – Keinginan pemerintah menumbuhkan wirausaha baru melalui pelatihan dan pemberian bantuan modal gagal. Program tersebut tidak berjalan lantaran calon peserta tidak memenuhi syarat. Anggaran Rp 1,025 miliar yang disiapkan mengendon.

Kasubbag Perencanaan Disnakertrans Pamekasan Muklisin menyatakan, pemerintah memiliki program kewirausahaan. Program tersebut didanai dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT).

Anggarannya Rp 1,025 miliar yang rencananya diperuntukkan bagi 190 peserta. Kegiatan berupa pelatihan wirausaha hingga pemberian bantuan modal usai mengikuti pelatihan.

Namun, program itu tidak terealisasi karena pendaftar tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat mutlak penerima bantuan harus terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) yang dikelola Kementerian Sosial.

Baca Juga :  Sebabkan Kecelakaan, Polisi Razia Truk Pengangkut Garam

Seluruh pendaftar tidak tercantum dalam BDT. Akibatnya, pelatihan tidak bisa digelar dan bansos tidak bisa dicairkan. ”Syaratnya memang harus terdaftar di BDT,” kata Muklisin Selasa (13/11).

Anggaran Rp 1,025 miliar, terang dia, akan dialihkan untuk program lain. Yakni, pelatihan kerja agar masyarakat mampu membangun usaha secara mandiri. Namun, tidak ada bansos. Sebab jika ada bantuan sosial, peserta wajib terdaftar di BDT.

Disnakertrans khawatir, jika persyaratan itu muncul, program tersebut tidak berjalan seperti tahun anggaran 2018 ini. ”Persyaratan yang harus masuk di BDT itu berlaku bagi penerima bansos. Kalau program tanpa bansos, meski penerimanya tidak tercantum dalam BDT, diperbolehkan,” jelas Muklisin.

Tahun depan bansos bakal dihapus. Progam tersebut dialihkan murni untuk pelatihan kerja. Di antaranya, pelatihan menjahit, perbengkelan, dan kewirausahaan yang lain.

Baca Juga :  Insentif Vaksinator Belasan Miliar Ngendon

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, program yang muaranya pada pembukaan lapangan pekerjaan harus digenjot. Sebab, masih banyak warga Pamekasan yang tercatat sebagai pengangguran.

Semua program yang direncanakan dan dianggarkan harus berjalan maksimal. Harapannya, masyarakat semakin mandiri secara ekonomi dan kesejahteraan mereka semakin membaik. ”Masih banyak pengangguran di Pamekasan. Pemerintah harus mencari solusi,” katanya.

PAMEKASAN – Keinginan pemerintah menumbuhkan wirausaha baru melalui pelatihan dan pemberian bantuan modal gagal. Program tersebut tidak berjalan lantaran calon peserta tidak memenuhi syarat. Anggaran Rp 1,025 miliar yang disiapkan mengendon.

Kasubbag Perencanaan Disnakertrans Pamekasan Muklisin menyatakan, pemerintah memiliki program kewirausahaan. Program tersebut didanai dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT).

Anggarannya Rp 1,025 miliar yang rencananya diperuntukkan bagi 190 peserta. Kegiatan berupa pelatihan wirausaha hingga pemberian bantuan modal usai mengikuti pelatihan.


Namun, program itu tidak terealisasi karena pendaftar tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat mutlak penerima bantuan harus terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) yang dikelola Kementerian Sosial.

Baca Juga :  Menyoroti Pengaturan Lalu Lintas di Kota Gerbang Salam

Seluruh pendaftar tidak tercantum dalam BDT. Akibatnya, pelatihan tidak bisa digelar dan bansos tidak bisa dicairkan. ”Syaratnya memang harus terdaftar di BDT,” kata Muklisin Selasa (13/11).

Anggaran Rp 1,025 miliar, terang dia, akan dialihkan untuk program lain. Yakni, pelatihan kerja agar masyarakat mampu membangun usaha secara mandiri. Namun, tidak ada bansos. Sebab jika ada bantuan sosial, peserta wajib terdaftar di BDT.

Disnakertrans khawatir, jika persyaratan itu muncul, program tersebut tidak berjalan seperti tahun anggaran 2018 ini. ”Persyaratan yang harus masuk di BDT itu berlaku bagi penerima bansos. Kalau program tanpa bansos, meski penerimanya tidak tercantum dalam BDT, diperbolehkan,” jelas Muklisin.

Tahun depan bansos bakal dihapus. Progam tersebut dialihkan murni untuk pelatihan kerja. Di antaranya, pelatihan menjahit, perbengkelan, dan kewirausahaan yang lain.

Baca Juga :  Hasil SKD Diumumkan Hari Ini

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, program yang muaranya pada pembukaan lapangan pekerjaan harus digenjot. Sebab, masih banyak warga Pamekasan yang tercatat sebagai pengangguran.

Semua program yang direncanakan dan dianggarkan harus berjalan maksimal. Harapannya, masyarakat semakin mandiri secara ekonomi dan kesejahteraan mereka semakin membaik. ”Masih banyak pengangguran di Pamekasan. Pemerintah harus mencari solusi,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/