alexametrics
22.8 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Dua Pimpinan Dapat Rekom Geser

Perubahan AKD DPRD Pamekasan Memanas

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Rapat paripurna DPRD Pamekasan memanas kemarin (13/6). Tiga anggota dewan melakukan interupsi sebelum sidang paripurna pengesahan tiga raperda dan penyampaian nota penjelasan bupati atas raperda pertanggungjawaban APBD 2021 ditutup.

Ketiganya adalah anggota DPRD dari Fraksi Madani Moh. Khomarul Wahyudi, anggota DPRD Fraksi Demokrat Ismail, dan Rida’i dari Fraksi Gerindra. Mereka mempertanyakan perubahan pimpinan DPRD. Sebab, sudah ada rekomendasi dari partai berkaitan dengan perubahan formasi pimpinan.

Akhirnya, rapat internal anggota DPRD Pamekasan dilaksanakan setelah paripurna. Rapat tersebut digelar secara tertutup setelah Wabup Pamekasan Fattah Jasin dan jajaran forkopimda keluar dari ruangan.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyampaikan, perubahan pimpinan dewan dilaksanakan atas rekomendasi partai politik (parpol). Saat ini DPRD Pamekasan sudah mendapat dua rekomendasi untuk perubahan pimpinan. Yakni, dari PPP dan PKB.

Baca Juga :  Penetapan Pimpinan DPRD dan Pembentukan AKD Lelet

Perubahan di PPP mengarah kepada dirinya. Berdasar rekomendasi partai, posisi Fathor akan digantikan Halili. Sementara PKB merekomendasikan Syafiuddin yang menjabat wakil ketua diganti Khairul Umam.

”Perubahan pimpinan yang masuk atas rekomendasi partai ada dua, PPP dan PKB,” tegasnya.

Fathor menjelaskan, masalah yang dipersoalkan anggota karena perubahan pimpinan DPRD belum dijadwal. Sementara perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) seharusnya digelar hari ini, Selasa (14/6). ”Makanya, kita rapatkan lagi bersama fraksi,” sambungnya.

Fathor menyebut, DPRD Pamekasan sudah mengatur jadwal pengumuman perubahan AKD. Seharusnya, perubahan AKD digelar akhir Mei lalu. Namun, DPRD menyepakati untuk ditunda Selasa (14/6) karena perubahan AKD dari fraksi dinilai belum siap.

Baca Juga :  Kinerja DPRD Pamekasan Paling Lamban

”Bamus nanti menjadwal lagi, apakah perubahan AKD ditunda atau mendahulukan perubahan pimpinan,” paparnya.

Menurut dia, perubahan pimpinan dewan butuh proses. Rekomendasi dari partai nantinya harus diparipurnakan untuk mengumumkan perubahan pimpinan dewan. Hal itu setelah dilakukan pemberkasan dalam waktu tujuh hari. ”Kita masih menunggu hasil rapat bersama fraksi,” tandasnya. (bil/rus)

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Rapat paripurna DPRD Pamekasan memanas kemarin (13/6). Tiga anggota dewan melakukan interupsi sebelum sidang paripurna pengesahan tiga raperda dan penyampaian nota penjelasan bupati atas raperda pertanggungjawaban APBD 2021 ditutup.

Ketiganya adalah anggota DPRD dari Fraksi Madani Moh. Khomarul Wahyudi, anggota DPRD Fraksi Demokrat Ismail, dan Rida’i dari Fraksi Gerindra. Mereka mempertanyakan perubahan pimpinan DPRD. Sebab, sudah ada rekomendasi dari partai berkaitan dengan perubahan formasi pimpinan.

Akhirnya, rapat internal anggota DPRD Pamekasan dilaksanakan setelah paripurna. Rapat tersebut digelar secara tertutup setelah Wabup Pamekasan Fattah Jasin dan jajaran forkopimda keluar dari ruangan.


Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyampaikan, perubahan pimpinan dewan dilaksanakan atas rekomendasi partai politik (parpol). Saat ini DPRD Pamekasan sudah mendapat dua rekomendasi untuk perubahan pimpinan. Yakni, dari PPP dan PKB.

Baca Juga :  Panitia Festival Sapi Sonok di Pamekassan Tak Sediakan Tempat Parkir

Perubahan di PPP mengarah kepada dirinya. Berdasar rekomendasi partai, posisi Fathor akan digantikan Halili. Sementara PKB merekomendasikan Syafiuddin yang menjabat wakil ketua diganti Khairul Umam.

”Perubahan pimpinan yang masuk atas rekomendasi partai ada dua, PPP dan PKB,” tegasnya.

Fathor menjelaskan, masalah yang dipersoalkan anggota karena perubahan pimpinan DPRD belum dijadwal. Sementara perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) seharusnya digelar hari ini, Selasa (14/6). ”Makanya, kita rapatkan lagi bersama fraksi,” sambungnya.

Fathor menyebut, DPRD Pamekasan sudah mengatur jadwal pengumuman perubahan AKD. Seharusnya, perubahan AKD digelar akhir Mei lalu. Namun, DPRD menyepakati untuk ditunda Selasa (14/6) karena perubahan AKD dari fraksi dinilai belum siap.

Baca Juga :  Pesimistis Tuntaskan Tujuh Raperda

”Bamus nanti menjadwal lagi, apakah perubahan AKD ditunda atau mendahulukan perubahan pimpinan,” paparnya.

Menurut dia, perubahan pimpinan dewan butuh proses. Rekomendasi dari partai nantinya harus diparipurnakan untuk mengumumkan perubahan pimpinan dewan. Hal itu setelah dilakukan pemberkasan dalam waktu tujuh hari. ”Kita masih menunggu hasil rapat bersama fraksi,” tandasnya. (bil/rus)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Kades Harus Melayani dan Tepati Janji

Dinkes Komitmen Kota Bahari Bebas Pasung

Tabrak Lari, Mahasiswa Tewas

Artikel Terbaru

/