PAMEKASAN – Belasan proyek pengembangan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Pamekasan belum ditender hingga kemarin (12/3). Padahal, triwulan pertama 2023 sudah memasuki tahap akhir.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Ika Yulia Rahmawati mengatakan, untuk proyek fisik di instansinya memang belum masuk tender ke bagian pengadaan barang dan jasa. Sebab, proses relaksasi hingga saat ini belum selesai.
”Kami masih menunggu, tidak bisa langsung dilaksanakan meskipun relaksasi anggaran di kami sendiri sudah selesai. Yang lain kan belum,” kata Ika kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) kemarin.
Dia mengatakan, prioritas anggaran untuk pengembangan jalan tahun ini terpangkas hingga 50 persen. Semula anggaran yang diajukan lebih kurang Rp 78,3 miliar. ”Tapi, pastinya Rp 34 miliar,” tambahnya.
Dia mengatakan, relaksasi anggaran juga mengubah perencanaan. Karenanya, instansinya perlu melakukan penyesuaian lebih dulu. ”Kalau lokasinya, seperti saya bilang tidak berubah. Tapi, panjangnya pasti tidak seperti yang kita rencanakan di awal,” ucapnya.
Ika menegaskan, instansinya akan bekerja semaksimal mungkin memanfaatkan pagu anggaran yang tersedia. Sebab, hal itu merupakan program prioritas dari Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. ”Dan, tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Rida’i memaklumi keterlambatan realisasi program pengerjaan fisik. Tetapi, dia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program pengerjaan fisik mulai menyiapkan dengan matang.
”Artinya, perencanaan sudah harus selesai, karena waktu tender itu cukup lama. Antisipasi ada pengulangan,” sarannya. (di/han)
