PAMEKASAN – Pencairan bantuan operasional daerah (bosda) madrasah diniyah (madin) 2021 tidak tuntas. Di Pamekasan bantuan itu masih tersisa Rp 7,39 miliar. Uang itu mengendap di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) hingga saat ini.
Ribuan madin penerima program mestinya mendapat jatah enam bulan. Namun, dua tahun lalu bantuan yang diterima hanya untuk alokasi Januari. Selebihnya, mereka hanya bisa berharap tanpa kepastian.
Dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) berjanji akan menyalurkan bantuan tersebut bersamaan dengan tahun anggaran 2022. Namun, janji itu tidak ditepati hingga tahun anggaran 2023. Hal itu memunculkan anggapan miring bahwa dinas terkait menganaktirikan madin dan kurang perhatian pada pendidikan diniyah.
Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) Raudlatul Muta’allimin Nawawi berharap, sisa anggaran bosda disalurkan pada lembaga penerima. Sebab, operasional madin tiap bulan cukup tinggi. ”Dulu memang dijanjikan, tapi tidak tahu kenapa kemudian gagal,” kata Nawawi melalui sambungan telepon, Senin (3/13).
Kepala madin di Desa Ponjanan Barat, Kecamatan Waru, itu merasa aneh dengan mekanisme pencarian Bosda Madin 2021. Menurut dia, mestinya surat keputusan (SK) pencairan itu satu kali ketika anggaran ditransfer ke daerah. ”Masak, setiap penyaluran menunggu SK per bulan,” tanyanya.
Lembaga yang dipimpinnya itu benar-benar menerima pencairan bulan pertama saja pada 2021. Sementara untuk tahun 2022 enam bulan penuh. ”Nah, sisanya ini pemerintah harus transparan,” harapnya.
Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir menegaskan, pihaknya siap menyalurkan apabila dispendikbud mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov). Dalam hal ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ”Kalau kami siap asal SK-nya ada. Makanya, ini bergantung pada dispendikbud,” ucapnya.
Munir menyatakan, sisa anggaran bosda madin 2021 ada, tidak dimanfaatkan untuk deposito. Namun, berhubung pencarian terlambat, harus mendapat rekomendasi. ”Kami tidak punya deposito,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dispendikbud Pamekasan Achmad Zaini terkesan menghindar ketika dimintai keterangan. Dia tidak menanggapi upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Madura (JPRM) sejak Sabtu (11/3). Sekitar pukul 09.00 kemarin tidak ada di kantornya. Informasi dari bagian resepsionis, mantan Kabagkesra setkab itu sedang ke luar kota.
Dihubungi ke nomor teleponnya, tidak ada tanggapan. Padahal, nomor handphone (HP)-nya aktif. Demikian juga dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Fatimatus Zahra. Ketika didatangi ke kantornya, yang bersangkutan sedang berada di luar.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi meminta dispendikbud mencari solusi agar tidak menjadi bola liar. Dengan demikian, tidak menimbulkan kekacauan dan anggapan kurang baik terhadap citra pendidikan.
Dia menegaskan, bosda madin adalah upaya pemerintah untuk mendukung operasional madrasah. Dukungan itu diharapkan bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan berbasis pengetahuan agama. ”Kan itu sebenarnya tujuan yang ingin dicapai,” katanya.
Imam kerap memberikan rekomendasi dan masukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun, dia tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak. ”Salah satunya agar segera berkomunikasi dengan pemprov,” imbuhnya. (di/luq)
