alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Dinas Perikanan Pamekasan Tegaskan Tolak Reklamasi Pantai

PAMEKASAN – Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan hunian dan lahan semakin tinggi. Posisi lahan yang strategis membuat sebagian orang tidak segan melakukan reklamasi pantai.

Seperti reklamasi pantai yang dilakukan di Jalan Raya Ambat. Tepatnya, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan. Dari kejauhan, tampak pondasi bangunan yang luas terhampar menutupi bibir pantai.

Berdasar penelusuran RadarMadura.id, tidak ditemukan plang keterangan pelaksana proyek reklamasi. Warga sekitar pun tidak mengetahui pasti pemilik lahan luas tersebut.

Zainal, warga Desa Ambat mengungkapkan, proyek tersebut berlangsung sejak akhir tahun 2017. Sejak awal hingga pertengahan 2018, baru terlihat kegiatan penimbunan pantai menjadi daratan.

“Saya tidak mengatahui pasti lahan tersebut milik perusahaan atau pribadi. Tapi, kemungkinan besar milik perusahaan. Sebab, lahannya sangat luas,” ungkap pria berusia 27 tahun itu.

Baca Juga :  Kasihan, Nenek Peya Tinggal di Gubuk Tua Bersama Keponakan Disabilitas

Lutfi Asyari, Kabid Pemberdayaan dan Budi Daya Ikan Dinas Perikanan Pamekasan menyatakan tidak mengetahui pelaksana proyek reklamasi. Sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 terbit, wilayah laut kewenangan provinsi.

“Sejak tahun 2014, Dinas Perikanan Pamekasan tidak menangani reklamasi. Pengurusan izin lahan yang akan direklamasi langsung ke provinsi. Dan itu tidak mudah,” terangnya.

Lutfi Asyari menegaskan, institusinya menolak kegiatan reklamasi. Sebab, dapat menggangu keseimbangan ekosistem pantai dan membunuh biota laut. “Daerah resapan air juga akan berkurang,” imbuhnya. (Santi Stia Wardani)

PAMEKASAN – Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan hunian dan lahan semakin tinggi. Posisi lahan yang strategis membuat sebagian orang tidak segan melakukan reklamasi pantai.

Seperti reklamasi pantai yang dilakukan di Jalan Raya Ambat. Tepatnya, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan. Dari kejauhan, tampak pondasi bangunan yang luas terhampar menutupi bibir pantai.

Berdasar penelusuran RadarMadura.id, tidak ditemukan plang keterangan pelaksana proyek reklamasi. Warga sekitar pun tidak mengetahui pasti pemilik lahan luas tersebut.


Zainal, warga Desa Ambat mengungkapkan, proyek tersebut berlangsung sejak akhir tahun 2017. Sejak awal hingga pertengahan 2018, baru terlihat kegiatan penimbunan pantai menjadi daratan.

“Saya tidak mengatahui pasti lahan tersebut milik perusahaan atau pribadi. Tapi, kemungkinan besar milik perusahaan. Sebab, lahannya sangat luas,” ungkap pria berusia 27 tahun itu.

Baca Juga :  Besok, Panggung Kemanusiaan Bersama Opick Digelar

Lutfi Asyari, Kabid Pemberdayaan dan Budi Daya Ikan Dinas Perikanan Pamekasan menyatakan tidak mengetahui pelaksana proyek reklamasi. Sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 terbit, wilayah laut kewenangan provinsi.

“Sejak tahun 2014, Dinas Perikanan Pamekasan tidak menangani reklamasi. Pengurusan izin lahan yang akan direklamasi langsung ke provinsi. Dan itu tidak mudah,” terangnya.

Lutfi Asyari menegaskan, institusinya menolak kegiatan reklamasi. Sebab, dapat menggangu keseimbangan ekosistem pantai dan membunuh biota laut. “Daerah resapan air juga akan berkurang,” imbuhnya. (Santi Stia Wardani)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/