alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Pengembangan Hotel Front One Terhambat

PAMEKASAN – Puluhan warga menggelar aksi turun jalan Rabu (12/12). Mereka menuntut Hotel Front One di Jalan Jokotole, Kota Pamekasan ditutup lantaran ada masalah dokumen perizinan.

Para pedemo kali pertama berkumpul di Taman Bermain Arek Lancor. Kemudian, bergerak menuju kantor DPRD Pamekasan dilanjutkan audiensi. Mereka lalu bergeser ke depan Hotel Front One.

Hidayatul Mustaqi, koordinator pedemo mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak kegeraman warga terhadap Pemkab Pamekasan. Pemkab dianggap tidak tegas terhadap pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran.

Beberapa waktu lalu pedemo mengelar audiensi dengan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dengan dihadiri sejumlah pimpinan OPD. Hasilnya diketahui ada dokumen perizinan Hotel Front One yang kedaluwarsa.

Selain itu, diduga ada pelanggaran yang dilakukan manajemen hotel. Di antaranya, tidak menyediakan lahan parkir. Hotel Front One juga tidak menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 persen.

Sebab, ruang terbuka hijau yang disediakan dibangun di bangunan baru sebagai pengembangan hotel. Atas berbagai temuan tersebut seharusnya pemkab menjatuhkan sanksi berupa penyegelan kepada Hotel Front One.

Tidak hanya itu, masyarakat resah dengan keputusan manajemen hotel yang tidak merekrut karyawan dari warga sekitar. Padahal sesuai aturan, minimal 30 persen karyawan warga desa setempat. ”Tidak ada karyawan dari desa ini (Buddagan, Kecamatan Pademawu, Red),” kata Dayat, sapaan Hidayatul Mustaqim.

Dia melanjutkan, dengan pertimbangan beberapa pelanggaran itu, pemkab seharusnya berani mengambil sikap tegas. Yakni, menutup Hotel Front One.

Baca Juga :  Ancam Ayah, Bunuh Anak

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekesan Agus Mulyadi menyampaikan, dokumen perizinan Hotel Front One berlaku. Pihak manajemen melakukan heregistrasi.

Perinciannya, izin pemanfaatan ruang diperpanjang pada 20 Maret 2018. Izin gangguan masih berlaku. Izin lingkungan hidup di heregistrasi pada 19 April 2018. Sejumlah izin lainnya juga diperpanjang. ”Bahkan, rekomendasi tanda daftar usaha di disparbud ada,” ungkapnya.

Mengenai pengembangan bangunan Hotel Front One, diakui belum ada izin. Beberapa waktu lalu DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi kepada Satpol PP Pamekasan untuk memberi peringatan kepada manajemen hotel.

Satpol PP mengeluarkan surat peringatan (SP) ketiga pada 6 Desember. Dengan demikian, aktivitas pengembangan pembangunan dihentikan sampai perizinan tuntas. ”Pembangunan yang baru dikembangkan itu distop,” tegas dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengatakan, ada kebohongan data yang disampaikan manajemen Hotel Front One. Yakni, luas lahan yang dilaporkan kepada pemerintah hanya 5 hektare.

Tetapi hasil investigasi yang dipimpin Jabir, ditemukan Hotel Front One memiliki lahan 7 hektare. Lahan parkir yang sebelumnya tidak ada, ternyata ada. Ruang terbuka hijau yang sebelumnya tidak ada, juga tersedia. ”Saya tidak tahu motivasinya apa,” kata dia.

DLH merekomendasikan agar aktivitas pembangunan Hotel Front One dihentikan karena belum ada izin lingkungan. Pembangunan bisa dilanjutkan jika dokumen perizinan diselesaikan.

Baca Juga :  Mahasiswa Lurug Pemkab, Kejari, dan Polres

GM Hotel Front One Elvindra mengatakan, ketidaksamaan data itu dinilai karena kurang komunikasi. Sebab, pegawai hotel banyak yang baru. Sementara Elvindra sering ke luar kota.

Mengenai bangunan hasil pengembangan, diakui sudah mengurus izin. Tetapi belum selesai lantaran ada kendala di sistem online. Manajemen hotel patuh terhadap rekomendasi pemerintah. Yakni, menghentikan aktivitas pembangunan. ”Sudah kami hentikan sejak tiga minggu lalu,” katanya.

Dia berjanji akan segera mengurus dokumen perizinan yang kurang. Menurut Elvin, manajemen hotel sebenarnya sangat patuh terhadap aturan. Sebab jika ada pelanggaran, pasti ada persoalan di kemudian hari.

Pantauan RadarMadura.id, setelah dari kantor DPRD Pamekasan, pedemo melanjutkan orasi di depan Hotel Front One. Mereka memilih bertahan jika pemkab tidak menutup hotel di selatan jalan itu.

Sekitar pukul 13.30, personel Satpol PP Pamekasan tiba di Hotel Front One. Mereka bersama perwakilan pedemo masuk menemui manajemen hotel. Pertemuan itu tertutup untuk media. Sekitar 30 menit kemudian, mereka keluar.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan Moh. Yusuf Wibiseno mengatakan, pembangunan Hotel Front One dihentikan sejak beberapa waktu lalu. Sementara operasional hotel dihentikan sementara.

Penghentian itu bukan oleh satpol PP. Tetapi, pihak manajemen hotel yang mengaku bakal menghentikan operasional. ”Katanya mau dihentikan operasionalnya,” tandas Yusuf.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Puluhan warga menggelar aksi turun jalan Rabu (12/12). Mereka menuntut Hotel Front One di Jalan Jokotole, Kota Pamekasan ditutup lantaran ada masalah dokumen perizinan.

Para pedemo kali pertama berkumpul di Taman Bermain Arek Lancor. Kemudian, bergerak menuju kantor DPRD Pamekasan dilanjutkan audiensi. Mereka lalu bergeser ke depan Hotel Front One.

Hidayatul Mustaqi, koordinator pedemo mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak kegeraman warga terhadap Pemkab Pamekasan. Pemkab dianggap tidak tegas terhadap pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran.


Beberapa waktu lalu pedemo mengelar audiensi dengan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dengan dihadiri sejumlah pimpinan OPD. Hasilnya diketahui ada dokumen perizinan Hotel Front One yang kedaluwarsa.

Selain itu, diduga ada pelanggaran yang dilakukan manajemen hotel. Di antaranya, tidak menyediakan lahan parkir. Hotel Front One juga tidak menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 persen.

Sebab, ruang terbuka hijau yang disediakan dibangun di bangunan baru sebagai pengembangan hotel. Atas berbagai temuan tersebut seharusnya pemkab menjatuhkan sanksi berupa penyegelan kepada Hotel Front One.

Tidak hanya itu, masyarakat resah dengan keputusan manajemen hotel yang tidak merekrut karyawan dari warga sekitar. Padahal sesuai aturan, minimal 30 persen karyawan warga desa setempat. ”Tidak ada karyawan dari desa ini (Buddagan, Kecamatan Pademawu, Red),” kata Dayat, sapaan Hidayatul Mustaqim.

Dia melanjutkan, dengan pertimbangan beberapa pelanggaran itu, pemkab seharusnya berani mengambil sikap tegas. Yakni, menutup Hotel Front One.

Baca Juga :  Ancam Ayah, Bunuh Anak

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekesan Agus Mulyadi menyampaikan, dokumen perizinan Hotel Front One berlaku. Pihak manajemen melakukan heregistrasi.

Perinciannya, izin pemanfaatan ruang diperpanjang pada 20 Maret 2018. Izin gangguan masih berlaku. Izin lingkungan hidup di heregistrasi pada 19 April 2018. Sejumlah izin lainnya juga diperpanjang. ”Bahkan, rekomendasi tanda daftar usaha di disparbud ada,” ungkapnya.

Mengenai pengembangan bangunan Hotel Front One, diakui belum ada izin. Beberapa waktu lalu DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi kepada Satpol PP Pamekasan untuk memberi peringatan kepada manajemen hotel.

Satpol PP mengeluarkan surat peringatan (SP) ketiga pada 6 Desember. Dengan demikian, aktivitas pengembangan pembangunan dihentikan sampai perizinan tuntas. ”Pembangunan yang baru dikembangkan itu distop,” tegas dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengatakan, ada kebohongan data yang disampaikan manajemen Hotel Front One. Yakni, luas lahan yang dilaporkan kepada pemerintah hanya 5 hektare.

Tetapi hasil investigasi yang dipimpin Jabir, ditemukan Hotel Front One memiliki lahan 7 hektare. Lahan parkir yang sebelumnya tidak ada, ternyata ada. Ruang terbuka hijau yang sebelumnya tidak ada, juga tersedia. ”Saya tidak tahu motivasinya apa,” kata dia.

DLH merekomendasikan agar aktivitas pembangunan Hotel Front One dihentikan karena belum ada izin lingkungan. Pembangunan bisa dilanjutkan jika dokumen perizinan diselesaikan.

Baca Juga :  Layanan Ini Diklaim Lebih Cepat, Efisien, dan Bebas Calo

GM Hotel Front One Elvindra mengatakan, ketidaksamaan data itu dinilai karena kurang komunikasi. Sebab, pegawai hotel banyak yang baru. Sementara Elvindra sering ke luar kota.

Mengenai bangunan hasil pengembangan, diakui sudah mengurus izin. Tetapi belum selesai lantaran ada kendala di sistem online. Manajemen hotel patuh terhadap rekomendasi pemerintah. Yakni, menghentikan aktivitas pembangunan. ”Sudah kami hentikan sejak tiga minggu lalu,” katanya.

Dia berjanji akan segera mengurus dokumen perizinan yang kurang. Menurut Elvin, manajemen hotel sebenarnya sangat patuh terhadap aturan. Sebab jika ada pelanggaran, pasti ada persoalan di kemudian hari.

Pantauan RadarMadura.id, setelah dari kantor DPRD Pamekasan, pedemo melanjutkan orasi di depan Hotel Front One. Mereka memilih bertahan jika pemkab tidak menutup hotel di selatan jalan itu.

Sekitar pukul 13.30, personel Satpol PP Pamekasan tiba di Hotel Front One. Mereka bersama perwakilan pedemo masuk menemui manajemen hotel. Pertemuan itu tertutup untuk media. Sekitar 30 menit kemudian, mereka keluar.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan Moh. Yusuf Wibiseno mengatakan, pembangunan Hotel Front One dihentikan sejak beberapa waktu lalu. Sementara operasional hotel dihentikan sementara.

Penghentian itu bukan oleh satpol PP. Tetapi, pihak manajemen hotel yang mengaku bakal menghentikan operasional. ”Katanya mau dihentikan operasionalnya,” tandas Yusuf.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/