alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Dana Channeling Tak Terserap Maksimal

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan menyediakan dana channeling untuk usaha pertanian, garam, perdagangan, serta industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp 9 miliar. Tapi sayang, dana tersebut sampai saat ini belum terserap maksimal. Bahkan serapannya belum mencapai 50 persen.

Hal ini mendapat sorotan dari wakil rakyat. Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mempertanyakan keseriusan pemkab dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Menurutnya, bantuan dana besar itu diproyeksikan untuk menyejahterakan warga.

Para pelaku usaha yang terkendala biaya diharapkan bisa memanfaatkan dana channeling tersebut. ”Kalau sampai saat ini serapannya belum maksimal, berarti ada yang perlu dievaluasi dari pengelolaan dana bergulir ini,” ujar Apik, Kamis (12/10).

Atas dasar itulah, Apik berjanji segera memanggil para stakeholder ke kantor DPRD Pamekasan. Tujuannya, memastikan di bagian apa yang menjadi kendala serapan dana tersebut. Apakah dari sistem atau memang dari ketidaksiapan pelaku usaha kecil dalam mengikuti aturan perbankan.

Baca Juga :  Kasian, Nenek Berusia 103 Berjualan Kerupuk untuk Sambung Hidup

”Apakah memang persyaratannya yang rumit atau masyarakatnya yang belum siap. Kalau sistemnya yang sulit, berarti perlu ada perubahan sistem,” katanya. ”Tetapi kalau memang masyarakat yang belum siap, berarti sosialisasi dari pemerintah kurang maksimal. Akibatnya warga tidak mempersiapkan diri menyambut bergulirnya dana channeling tersebut,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM A.M Yulianto mengatakan, dana channeling sudah ada di BPR Jatim. Segala persyaratan dan lainnya sudah ada di bank tersebut. Hanya, untuk mendapat pinjaman modal dari dana tersebut, butuh rekomendasi pemerintah.

Jika usaha warga yang hendak pinjam berbasis perdagangan, perlu mendapat rekomendasi dari disperindag. Sedangkan mereka yang bergerak di usaha garam, perlu rekomendasi dinas perikanan. Sementara yang usaha kecil menengah (UKM) mendapat rekomendasi dari dinas koperasi dan UKM.

Baca Juga :  PT Garam Belum Akhiri Masa Produksi

”Jika DPRD mau mempertemukan kami, itu sangat bagus. Sehingga, menjadi jelas apa permasalahannya dari ketidakmaksimalan serapan dana channeling ini,” tukasnya.

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan menyediakan dana channeling untuk usaha pertanian, garam, perdagangan, serta industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp 9 miliar. Tapi sayang, dana tersebut sampai saat ini belum terserap maksimal. Bahkan serapannya belum mencapai 50 persen.

Hal ini mendapat sorotan dari wakil rakyat. Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mempertanyakan keseriusan pemkab dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Menurutnya, bantuan dana besar itu diproyeksikan untuk menyejahterakan warga.

Para pelaku usaha yang terkendala biaya diharapkan bisa memanfaatkan dana channeling tersebut. ”Kalau sampai saat ini serapannya belum maksimal, berarti ada yang perlu dievaluasi dari pengelolaan dana bergulir ini,” ujar Apik, Kamis (12/10).


Atas dasar itulah, Apik berjanji segera memanggil para stakeholder ke kantor DPRD Pamekasan. Tujuannya, memastikan di bagian apa yang menjadi kendala serapan dana tersebut. Apakah dari sistem atau memang dari ketidaksiapan pelaku usaha kecil dalam mengikuti aturan perbankan.

Baca Juga :  Salip Mobil, Pemotor di Pamekasan Tewas Setelah Tabrak Pikap

”Apakah memang persyaratannya yang rumit atau masyarakatnya yang belum siap. Kalau sistemnya yang sulit, berarti perlu ada perubahan sistem,” katanya. ”Tetapi kalau memang masyarakat yang belum siap, berarti sosialisasi dari pemerintah kurang maksimal. Akibatnya warga tidak mempersiapkan diri menyambut bergulirnya dana channeling tersebut,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM A.M Yulianto mengatakan, dana channeling sudah ada di BPR Jatim. Segala persyaratan dan lainnya sudah ada di bank tersebut. Hanya, untuk mendapat pinjaman modal dari dana tersebut, butuh rekomendasi pemerintah.

Jika usaha warga yang hendak pinjam berbasis perdagangan, perlu mendapat rekomendasi dari disperindag. Sedangkan mereka yang bergerak di usaha garam, perlu rekomendasi dinas perikanan. Sementara yang usaha kecil menengah (UKM) mendapat rekomendasi dari dinas koperasi dan UKM.

Baca Juga :  PT Garam Belum Akhiri Masa Produksi

”Jika DPRD mau mempertemukan kami, itu sangat bagus. Sehingga, menjadi jelas apa permasalahannya dari ketidakmaksimalan serapan dana channeling ini,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/