alexametrics
24 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

RTH Kurang 21,1 Persen Luas Wilayah

PAMEKASAN – Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Gerbang Salam belum ada peningkatan. Sebab, belum ada regulasi tingkat kabupaten yang khusus mengatur itu. RTH di Pamekasan masih stagnan di angka 8,9 persen dari luas wilayah.

Padahal, kebutuhan pemenuhan RTH harus 30 persen. Perinciannya, 10 persen privat dan 20 persen ruang publik. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan perlu mengejar target tersebut. ”Kami masih jauh dari target,” ucap Amin Jabir selaku Kepala DLH Pamekasan Senin (12/3).

Pihaknya sedang menyusun rencana peraturan daerah (raperda) RTH. Empat hari lalu, raperda tersebut sudah memasuki tahap konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Sampai sat ini, rencana perda RTH tersebut sudah dalam proses konsultasi. ”Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk bisa diundangkan,” katanya.

Baca Juga :  KB Bukopin Se-Wilayah Madura Doakan PT Taspen Semakin Sukses

Apabila raperda tersebut bisa diundangkan, aturan daerah itu diharapkan bisa menjadi parameter dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pemenuhan RTH, baik privat maupun publik. ”Sehingga konsentrasi pemerintah dalam hal keseriusan mendistribusikan anggaran untuk pemenuhan RTH bisa benar-benar terjadi,” terangnya.

Dengan demikian, penambahan RTH bisa meningkat signifikan. Dia menargetkan, tahun depan penambahan RTH bisa betul-betul berjalan. Tidak hanya mempertahankan, tetapi juga bisa bergerak. ”Saya yakin raperda RTH ini bisa diundangkan tahun ini,” tandasnya.

Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD tahun lalu. Namun, mengalami kebuntuan ketika rapat konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Karena itu, tidak dapat terselesaikan sampai Desember tahun lalu.

”Kami lanjutkan tahun ini. Akhir Februari, kami sudah melakukan rapat konsultasi tentang penetapan raperda RTH itu,” jelas Jabir. 

Baca Juga :  Belasan Napi di Porong Bakal Rekam E-KTP

PAMEKASAN – Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Gerbang Salam belum ada peningkatan. Sebab, belum ada regulasi tingkat kabupaten yang khusus mengatur itu. RTH di Pamekasan masih stagnan di angka 8,9 persen dari luas wilayah.

Padahal, kebutuhan pemenuhan RTH harus 30 persen. Perinciannya, 10 persen privat dan 20 persen ruang publik. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan perlu mengejar target tersebut. ”Kami masih jauh dari target,” ucap Amin Jabir selaku Kepala DLH Pamekasan Senin (12/3).

Pihaknya sedang menyusun rencana peraturan daerah (raperda) RTH. Empat hari lalu, raperda tersebut sudah memasuki tahap konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Sampai sat ini, rencana perda RTH tersebut sudah dalam proses konsultasi. ”Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk bisa diundangkan,” katanya.

Baca Juga :  RTH di Bawah 30 Persen Luas Wilayah

Apabila raperda tersebut bisa diundangkan, aturan daerah itu diharapkan bisa menjadi parameter dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pemenuhan RTH, baik privat maupun publik. ”Sehingga konsentrasi pemerintah dalam hal keseriusan mendistribusikan anggaran untuk pemenuhan RTH bisa benar-benar terjadi,” terangnya.

Dengan demikian, penambahan RTH bisa meningkat signifikan. Dia menargetkan, tahun depan penambahan RTH bisa betul-betul berjalan. Tidak hanya mempertahankan, tetapi juga bisa bergerak. ”Saya yakin raperda RTH ini bisa diundangkan tahun ini,” tandasnya.

Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD tahun lalu. Namun, mengalami kebuntuan ketika rapat konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Karena itu, tidak dapat terselesaikan sampai Desember tahun lalu.

”Kami lanjutkan tahun ini. Akhir Februari, kami sudah melakukan rapat konsultasi tentang penetapan raperda RTH itu,” jelas Jabir. 

Baca Juga :  Lima Santriwati Meninggal Tertimpa Longsor Tebing

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/