alexametrics
20.8 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Setahun Serah Terima Pelabuhan Branta Mangkrak

PAMEKASAN – Pelabuhan Kelas III Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, berubah klasifikasi. Yakni, dari pengumpan nasional berubah menjadi pengumpan regional. Dengan demikian, pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov).

Namun sejak perubahan klasifikasi pada 2017, pelabuhan tersebut tetap dikelola pemerintah pusat. Sebab, belum ada serah terima pengelolaan dari pemerintah pusat ke Pemprov Jatim.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mengatakan, dua pelabuhan di Bumi Pamelingan berubah klasifikasi. Pelabuhan Pasean menjadi pengumpan lokal dan Pelabuhan Branta menjadi pengumpan regional.

Dul Haq mengatakan, seharusnya serah terima itu segera digelar. Dengan demikian, pengelolaan sarana transportasi laut itu bisa lebih optimal. Kemudian, kontribusi terhadap daerah juga lebih baik.

Baca Juga :  KPU Tambah Dua Personel Tiap Kecamatan

Pemerintah berkeinginan ada join pengelolaan Pelabuhan Branta. Namun, keinginan yang muncul sejak beberapa tahun lalu itu belum bisa terwujud lantaran koordinasinya harus dengan pemerintah pusat.

Jika pelabuhan yang kerap menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan nelayan itu dikelola pemprov, koordinasinya akan lebih mudah. Dengan demikian, dia berharap alih kelola segera dilaksanakan.

Kepala Dishub Jatim RB Fattah Jasin membenarkan serah terima alih kelola belum dilaksanakan. Tetapi, tahapan awal serah terima sarana transportasi laut itu dimulai. Yakni, persiapan serah terima personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) di internal Kemenhub. Setelah serah terima P3D, pelabuhan juga diserahterimakan. 

PAMEKASAN – Pelabuhan Kelas III Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, berubah klasifikasi. Yakni, dari pengumpan nasional berubah menjadi pengumpan regional. Dengan demikian, pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov).

Namun sejak perubahan klasifikasi pada 2017, pelabuhan tersebut tetap dikelola pemerintah pusat. Sebab, belum ada serah terima pengelolaan dari pemerintah pusat ke Pemprov Jatim.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mengatakan, dua pelabuhan di Bumi Pamelingan berubah klasifikasi. Pelabuhan Pasean menjadi pengumpan lokal dan Pelabuhan Branta menjadi pengumpan regional.


Dul Haq mengatakan, seharusnya serah terima itu segera digelar. Dengan demikian, pengelolaan sarana transportasi laut itu bisa lebih optimal. Kemudian, kontribusi terhadap daerah juga lebih baik.

Baca Juga :  Vaksinasi: Keluarga Sehat, Produktivitas Meningkat

Pemerintah berkeinginan ada join pengelolaan Pelabuhan Branta. Namun, keinginan yang muncul sejak beberapa tahun lalu itu belum bisa terwujud lantaran koordinasinya harus dengan pemerintah pusat.

Jika pelabuhan yang kerap menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan nelayan itu dikelola pemprov, koordinasinya akan lebih mudah. Dengan demikian, dia berharap alih kelola segera dilaksanakan.

Kepala Dishub Jatim RB Fattah Jasin membenarkan serah terima alih kelola belum dilaksanakan. Tetapi, tahapan awal serah terima sarana transportasi laut itu dimulai. Yakni, persiapan serah terima personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) di internal Kemenhub. Setelah serah terima P3D, pelabuhan juga diserahterimakan. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/