PAMEKASAN – Keinginan tenaga operator sekolah memperbaiki kesejahteraan melalui tambahan honor dari pemerintah tidak terkabul. Pemerintah memasrahkan honor mereka kepada masing-masing sekolah.
Pembinaan Forum Operator Sekolah Pamekasan Ismail mengatakan, pemerintah kurang memberi perhatian kepada operator sekolah. Kerja keras mereka dalam menyelesaikan administrasi sekolah tidak diberi imbalan.
Honor yang mereka terima setiap bulan dipasrahkan pada sekolah. Akibatnya, sekolah memberi honor sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki. ”Ada yang dibayar Rp 200 ribu,” ungkap dia kemarin (11/3).
Menurut Ismail, tugas operator sangat berat. Seluruh persoalan administrasi diurus operator. Di antaranya, keperluan administrasi sertifikasi hingga data pokok pendidikan (dapodik).
Kerja operator mulai siang hingga malam untuk entri data. Sebab, terkadang jaringan baru lancar ketika malam hari. Namun, kerja keras itu tidak diimbangi dengan kesejahteraan dari pemerintah.
Sebagai kunci utama terkait urusan administrasi sekolah, seharusnya operator diberi upah layak. Tidak hanya diberi honor ala kadarnya. ”Kami ingin ada rumusan agar honor operator dibiayai APBD,” ujarnya.
Menanggapi itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Tayyib menyampaikan, honor operator tergantung kebijakan sekolah. Dengan demikian, nominalnya tidak sama. Sumber dana yang digunakan untuk honor itu biasanya dari bantuan operasional sekolah (BOS).
Sampai sekarang, belum ada kebijakan honor operator dibiayai APBD. Meski demikian, pemerintah bukan tinggal diam. Tetapi, meminta kepala sekolah agar memberi pembinaan dan honor yang cukup sesuai kemampuan keuangan. ”Saya bilang ke kepala sekolah, harus dianggarkan, karena operator bekerja maksimal,” kata dia.
Tayyib menambahkan, setiap sekolah ada satu tenaga operator. Jumlah SMP di Pamekasan sebanyak 182 lembaga. Sementara untuk SD, dia mengaku belum mengetahui secara detail karena kewenangannya berada di bidang lain.
