PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pengelolaan pelabuhan barang di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan, tidak jelas. Bahkan, sejak dibangun pada 2006 silam, pelabuhan berstandar nasional ini tak pernah dioperasikan.
Melalui penelusuran dari berbagai sumber, pelabuhan berstandar nasional itu dibangun dengan anggaran yang cukup fantastis. Yakni, diperkirakan mencapai angka Rp 300 miliar. Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ahmad Fauzi, 45, warga Desa Batu Kerbuy menuturkan, setiap hari pelabuhan tersebut tidak pernah ditempati aktivitas apa pun. Kecuali hanya dijadikan tempat bersandar perahu nelayan, baik dari Pasean maupun dari Pasongsongan, Sumenep.
”Tidak ada apa-apa di sini. Ya, kadang hanya nelayan menambatkan perahunya di sekitaran pelabuhan. Kadang juga ditempati warga yang hendak mancing ikan,” jelas dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Nurul Horiyanto menjelaskan, proyek pelabuhan tersebut bukan menjadi wewenang daerah. Akan tetapi, melekat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). ”Itu di Kemenhub, bukan di kami,” katanya.
Dia juga membenarkan bahwa di pelabuhan tidak ada aktivitas apa pun. Tidak seperti yang diproyeksikan di awal, yakni untuk bongkar pasang muatan perahu pengangkut barang. ”Yang saya tahu dulu akan dipakai untuk kapal-kapal pengangkut kayu,” ucapnya.
Horiyanto mengatakan, sebenarnya Kemenhub RI sudah berkomunikasi dengan daerah untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan tersebut sepenuhnya. Hanya, tidak ada tindak lanjut. ”Itu dulu, tapi tidak ada kesepakatan. Dari sana tidak ada tindak lanjut apa-apa,” tambahnya.
Di samping itu, menurut Horiyanto, Dishub Pamekasan tidak memiliki wewenang untuk daerah kelautan. Sebab itu, instansinya enggan menerima pengelolaan Pelabuhan Pasean. ”Ya, kita menolak karena memang standar operasional kita bukan di kelautan,” tandasnya. (di/han)
