alexametrics
21.1 C
Madura
Friday, May 20, 2022

Dewan Tunggu Hasil Konsultasi ke Kemenkeu

PAMEKASAN – Rencana Pemkab Pamekasan menghapus piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 8,2 miliar belum terealisasi. Penyebabnya, legislatif khawatir rencana itu bertentangan dengan hukum. Untuk memastikannya, wakil rakyat bakal berkonsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pembicaraan awal antara eksekutif dengan legislatif mengenai rencana pengapusan piutang PBB sempat dilakukan. Namun, sampai sekarang pembicaraan itu belum ditindaklanjuti.

Menurut Apik, pada prinsipnya dewan sepakat jika piutang PBB yang penagihannya dinilai sudah kedaluwarsa itu dihapus. Sebab, jika tetap dihitung sebagai piutang, akan membebani pemerintah. Sementara penagihan sulit dilakukan.

Dalam waktu dekat, akan diagendakan berkunjung ke Kemenkeu. Beberapa persoalan keuangan daerah akan dikonsultasikan. Salah satunya terkait rencana penghapusan piutang PBB. ”Daripada membebani APBD, mending dihapus,” katanya kemarin

Baca Juga :  Pelayanan Kesehatan Wajib Maksimal

Apik menyampaikan, jika dilihat dari nominal piutang, rasanya sayang jika dihapus. Seandainya bisa tertagih, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat, salah satu pemanfaatan pendapatan dari pajak itu adalah pembangunan infrastruktur.

Piutang tersebut merupakan tunggakan sejak belasan tahun lalu. Wajib pajak ada yang sudah meninggal. Ada pula yang berganti kepemilikan. Dengan demikian, dirasa tidak mungkin tertagih, sehingga opsi penghapusan menjadi pilihan.

Dewan mengagendakan segera berangkat ke Jakarta. Ada beberapa agenda yang direncanakan. Selain koordinasi mengenai rencana penghapusan pajak, juga akan menyampaikan surat dukungan penolakan larangan cantrang kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, rencana penghapusan piutang terus berlanjut. Pemerintah menyusun perlengkapan persyaratan.

Baca Juga :  Klaim Tiga Investor Tertarik Renovasi Pasar Kolpajung

Jika persyaratan administrasi lengkap, akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Kemudian, akan diusulkan ke pemerintah pusat agar tidak lagi menjadi tanggungan keuangan daerah. ”Masih melengkapi persyaratan,” tandasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Rencana Pemkab Pamekasan menghapus piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 8,2 miliar belum terealisasi. Penyebabnya, legislatif khawatir rencana itu bertentangan dengan hukum. Untuk memastikannya, wakil rakyat bakal berkonsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pembicaraan awal antara eksekutif dengan legislatif mengenai rencana pengapusan piutang PBB sempat dilakukan. Namun, sampai sekarang pembicaraan itu belum ditindaklanjuti.

Menurut Apik, pada prinsipnya dewan sepakat jika piutang PBB yang penagihannya dinilai sudah kedaluwarsa itu dihapus. Sebab, jika tetap dihitung sebagai piutang, akan membebani pemerintah. Sementara penagihan sulit dilakukan.


Dalam waktu dekat, akan diagendakan berkunjung ke Kemenkeu. Beberapa persoalan keuangan daerah akan dikonsultasikan. Salah satunya terkait rencana penghapusan piutang PBB. ”Daripada membebani APBD, mending dihapus,” katanya kemarin

Baca Juga :  Klaim Tiga Investor Tertarik Renovasi Pasar Kolpajung

Apik menyampaikan, jika dilihat dari nominal piutang, rasanya sayang jika dihapus. Seandainya bisa tertagih, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat, salah satu pemanfaatan pendapatan dari pajak itu adalah pembangunan infrastruktur.

Piutang tersebut merupakan tunggakan sejak belasan tahun lalu. Wajib pajak ada yang sudah meninggal. Ada pula yang berganti kepemilikan. Dengan demikian, dirasa tidak mungkin tertagih, sehingga opsi penghapusan menjadi pilihan.

Dewan mengagendakan segera berangkat ke Jakarta. Ada beberapa agenda yang direncanakan. Selain koordinasi mengenai rencana penghapusan pajak, juga akan menyampaikan surat dukungan penolakan larangan cantrang kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, rencana penghapusan piutang terus berlanjut. Pemerintah menyusun perlengkapan persyaratan.

Baca Juga :  Dewan Siap Bersinergi dengan Kapolres Baru

Jika persyaratan administrasi lengkap, akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Kemudian, akan diusulkan ke pemerintah pusat agar tidak lagi menjadi tanggungan keuangan daerah. ”Masih melengkapi persyaratan,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/