alexametrics
21.6 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

BPNT Diduga Tak Tepat Sasaran Data Penerima dari Kemensos Disoal

PAMEKASAN – Puluhan warga dari berbagai desa mendatangi kantor dewan kemarin (10/10). Mereka menyampaikan sejumlah persoalan pada penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan tersebut diduga tidak tepat sasaran.

Haji Nasir selaku perwakilan warga mengatakan, BPNT diduga tidak tepat sasaran. Banyak warga yang secara ekonomi cukup mampu malah masuk sebagai penerima. Tetapi, ada warga yang tidak mampu justru tidak masuk daftar penerima.

Kemudian, beras dari distributor kualitasnya buruk. Sangat tidak layak dikonsumsi manusia. Bahkan, lebih layak dibuat pakan ternak. Padahal, pemerintah menetapkan kualitas medium untuk dibagikan kepada penerima bantuan sosial (bansos) itu.

Tetapi, ketentuan dari pemerintah pusat tersebut tidak berjalan. Ironisnya, kondisi tersebut seakan dibiarkan. Tidak ada pengawasan dan kontrol yang dilakukan pemerintah daerah. ”Kasihan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  46 Ponpes Sudah Gabung Paguyuban Eco-Pesantren

Haji Nasir menyampaikan, setiap penerima BPNT diberi kartu berisi uang nontunai. Setiap masa pencairan, nilainya Rp 110 ribu. Seharusnya, beras yang disalurkan sesuai dengan nominal uang.

Kepala Dinsos Pamekasan Syaiful Anam mengklaim, realisasi BPNT dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Data penerima dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos). Pencairan bantuan itu harus sesuai data tersebut.

Mengenai kualitas beras, sebelumnya penyediaan beras itu bebas sesuai e-warung yang ditunjuk sebagai penyalur. Tetapi, ke depan, beras itu akan disuplai secara resmi oleh Bulog. ”Sudah ada SE terkait penyediaan beras, harus dari Bulog,” katanya.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan Hanafi menjelaskan secara detail mengenai data penerima BPNT. Menurut dia, Kemensos terlebih dahulu mengeluarkan data calon keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga :  Banyak Tambak Udang Tidak Berizin

Data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimutakhirkan dalam basis data terpadu (BDT) pada 2015. Semua penerima bansos mengacu pada BDT. Sekalipun ada warga miskin, tetapi tidak tercantum dalam BDT, tidak akan menerima bantuan.

Mekanisme pengusulan warga miskin agar masuk BDT yakni melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Kemudian, diusulkan ke pemerintah untuk dilanjutkan ke Kemensos.

Pendamping PKH tidak diperbolehkan menambah KPM. Mereka hanya diberi kewenangan mencoret yang tidak layak menerima bansos itu. ”Sejak 2018 sudah ada 2.500 KPM yang keluar sebagai penerima PKH,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, pendamping PKH mengusulkan tujuh ribu penerima baru. Tetapi, usulan itu mentah lantaran data yang diusulkan tidak tercantum dalam BDT. ”Acuannya adalah BDT,” tandasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Puluhan warga dari berbagai desa mendatangi kantor dewan kemarin (10/10). Mereka menyampaikan sejumlah persoalan pada penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan tersebut diduga tidak tepat sasaran.

Haji Nasir selaku perwakilan warga mengatakan, BPNT diduga tidak tepat sasaran. Banyak warga yang secara ekonomi cukup mampu malah masuk sebagai penerima. Tetapi, ada warga yang tidak mampu justru tidak masuk daftar penerima.

Kemudian, beras dari distributor kualitasnya buruk. Sangat tidak layak dikonsumsi manusia. Bahkan, lebih layak dibuat pakan ternak. Padahal, pemerintah menetapkan kualitas medium untuk dibagikan kepada penerima bantuan sosial (bansos) itu.


Tetapi, ketentuan dari pemerintah pusat tersebut tidak berjalan. Ironisnya, kondisi tersebut seakan dibiarkan. Tidak ada pengawasan dan kontrol yang dilakukan pemerintah daerah. ”Kasihan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Tularkan Semangat Gotong Royong

Haji Nasir menyampaikan, setiap penerima BPNT diberi kartu berisi uang nontunai. Setiap masa pencairan, nilainya Rp 110 ribu. Seharusnya, beras yang disalurkan sesuai dengan nominal uang.

Kepala Dinsos Pamekasan Syaiful Anam mengklaim, realisasi BPNT dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Data penerima dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos). Pencairan bantuan itu harus sesuai data tersebut.

Mengenai kualitas beras, sebelumnya penyediaan beras itu bebas sesuai e-warung yang ditunjuk sebagai penyalur. Tetapi, ke depan, beras itu akan disuplai secara resmi oleh Bulog. ”Sudah ada SE terkait penyediaan beras, harus dari Bulog,” katanya.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan Hanafi menjelaskan secara detail mengenai data penerima BPNT. Menurut dia, Kemensos terlebih dahulu mengeluarkan data calon keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga :  BKSM Dua Sekolah Tertahan, Terganjal Administrasi

Data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimutakhirkan dalam basis data terpadu (BDT) pada 2015. Semua penerima bansos mengacu pada BDT. Sekalipun ada warga miskin, tetapi tidak tercantum dalam BDT, tidak akan menerima bantuan.

Mekanisme pengusulan warga miskin agar masuk BDT yakni melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Kemudian, diusulkan ke pemerintah untuk dilanjutkan ke Kemensos.

Pendamping PKH tidak diperbolehkan menambah KPM. Mereka hanya diberi kewenangan mencoret yang tidak layak menerima bansos itu. ”Sejak 2018 sudah ada 2.500 KPM yang keluar sebagai penerima PKH,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, pendamping PKH mengusulkan tujuh ribu penerima baru. Tetapi, usulan itu mentah lantaran data yang diusulkan tidak tercantum dalam BDT. ”Acuannya adalah BDT,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/