21.6 C
Madura
Friday, December 9, 2022

Pimpin Demonstrasi di Objek Vital Nasional

Koordinator BEM Jadi Tersangka

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyeret mahasiswa sebagai tersangka. Dia adalah Syaiful Bahri, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan.

Penetapan tersangka itu buntut aksi demonstrasi di kantor PT Pertamina di Kecamatan Camplong, Sampang, Kamis (8/9). Saat itu aktivis yang juga menjabat sebagai presiden mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tersebut menjadi koordinator lapangan (Korlap).

Sebelumnya, massa mencegat dan menaiki truk tangki Pertamina yang melintas di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan. Truk bernomor polisi L 9892 UB itu hanya berisi satu orang. Tak ada kernet yang mendampingi sang sopir.

Blokade yang dilakukan itu sebagai buntut dari aksi-aksi sebelumnya. Aparat kepolisian membubarkan kegiatan tersebut setelah hampir dua jam truk tangki Pertamina tertahan. Setelah itu, massa bergeser ke Terminal BBM Camplong. Terjadilah chaos (kekacauan) di tempat itu.

Syaiful Bahri mengatakan, Kapolres Sampang AKBP Arman sempat menyampaikan imbauan. Dia menawarkan agar mahasiswa cukup melakukan audiensi dengan kuota lima orang. Sebab, jika aksi terus dilanjutkan, dianggap sangat tidak memungkinkan. Karena, lokasi yang ditempati merupakan objek vital nasional (OVN).

Menurut Syaiful, mahasiswa belum sempat memberikan tanggapan. Tiba-tiba dilakukan pembubaran secara paksa oleh polisi. Sehingga, kerusuhan tidak dapat dihindari. ”Padahal, saya masih mau minta solusi jika memang tidak diperbolehkan melakukan aksi,” ungkap Syaiful kemarin (10/9).

Baca Juga :  Eks Mantri BRI Jadi Tersangka

Jika jalan satu-satunya adalah audiensi, dia juga mengaku tidak keberatan. Asalkan ditempatkan di luar ruangan. Tujuannya, supaya semua massa aksi bisa ikut nimbrung dalam forum. ”Tapi, tiba-tiba kami diangkut memakai mobil dan truk,” ujarnya.

Bersamaan dengan situasi yang sudah rusuh, Syaiful Bahri ditarik ke belakang oleh aparat polisi. Menurut dia, proses pengamanan yang dilakukan polisi saat aksi dinilai represif. ”Bahkan dalam posisi terpisah, kami juga mendapat ancaman,” katanya.

Tidak terkecuali bagi dirinya. Dia mengaku dijungkirbalikkan oleh aparat polisi hingga menyebabkan lebam pada pelipis kiri. ”Setelah itu, kami dibawa ke Polres Sampang untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Dari pemeriksaan tersebut, Syaiful Bahri ditetapkan sebagai tersangka karena mengondisikan massa untuk melakukan aksi di lokasi OVN. ”Jadi untuk bisa melakukan aksi, maka harus berjarak 500 meter dari pintu gerbang,” ucapnya menirukan keterangan polisi.

Akibat hal demikian, Syaiful Bahri terancam dikenakan pasal 218 KUHP tentang Pengamanan Masyarakat. Dia meminta agar Kapolres Sampang menindak tegas anggota polisi yang telah bersikap represif terhadap massa aksi. Jika tidak, kata dia, hal itu dianggap bukti bahwa Kapolres ikut mendukung tindakan keras serupa. ”Sikap represif tersebut sudah menjadi sorotan BEM se-Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga :  Wamira Mart Waru Diluncurkan sebagai Bentuk Dukungan kepada Bupati

Syaiful menyayangkan keputusan Kapolres Sampang. Sebab, pihak kepolisian terlalu kaku dalam memahami undang-undang. Sebab, menurut Syaiful Bahri, aksi di titik OVN wajib diamankan jika bersifat ancaman.

Hal demikian sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) 63/2004, pasal 1, ayat 5. Ancaman yang dimaksud adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian. Yaitu, berupa korban jiwa, harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai atau karyawan OVN. ”Maka kami mempertanyakan, nyawa siapa yang terancam akibat aksi ini?” ujarnya sembari bertanya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Irwan Nugraha membenarkan Syaiful Bahri telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata dia, lokasi OVN memang tidak bisa dijadikan tempat aksi demonstrasi. ”Kami sudah berikan peringatan. Tapi, tetap saja,” ucapnya.

Imbauan yang disampaikan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari persuasif hingga yang lain. ”Tapi tetap nekat. Sehingga, terpaksa kami angkut,” jelasnya.

Langkah berikutnya setelah penetapan tersangka menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dia menegaskan, perkara itu akan terus diproses. ”Masih kami kaji. Ancamannya ringan. Mungkin 4 bulan kurungan,” katanya.

Irwan mengakui polisi melakukan pembubaran paksa. Akan tetapi, tudingan melakukan tindakan represif sebagaimana disebutkan Syaiful Bahri, menurut dia, tidak benar. ”Tidak ada tindakan kekerasan. Ada videonya,” pungkasnya. (bus/luq)

 

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyeret mahasiswa sebagai tersangka. Dia adalah Syaiful Bahri, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan.

Penetapan tersangka itu buntut aksi demonstrasi di kantor PT Pertamina di Kecamatan Camplong, Sampang, Kamis (8/9). Saat itu aktivis yang juga menjabat sebagai presiden mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tersebut menjadi koordinator lapangan (Korlap).

Sebelumnya, massa mencegat dan menaiki truk tangki Pertamina yang melintas di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan. Truk bernomor polisi L 9892 UB itu hanya berisi satu orang. Tak ada kernet yang mendampingi sang sopir.


Blokade yang dilakukan itu sebagai buntut dari aksi-aksi sebelumnya. Aparat kepolisian membubarkan kegiatan tersebut setelah hampir dua jam truk tangki Pertamina tertahan. Setelah itu, massa bergeser ke Terminal BBM Camplong. Terjadilah chaos (kekacauan) di tempat itu.

Syaiful Bahri mengatakan, Kapolres Sampang AKBP Arman sempat menyampaikan imbauan. Dia menawarkan agar mahasiswa cukup melakukan audiensi dengan kuota lima orang. Sebab, jika aksi terus dilanjutkan, dianggap sangat tidak memungkinkan. Karena, lokasi yang ditempati merupakan objek vital nasional (OVN).

Menurut Syaiful, mahasiswa belum sempat memberikan tanggapan. Tiba-tiba dilakukan pembubaran secara paksa oleh polisi. Sehingga, kerusuhan tidak dapat dihindari. ”Padahal, saya masih mau minta solusi jika memang tidak diperbolehkan melakukan aksi,” ungkap Syaiful kemarin (10/9).

Baca Juga :  Personel TNI dan Polri Dikerahkan Sampai Situasi Aman

Jika jalan satu-satunya adalah audiensi, dia juga mengaku tidak keberatan. Asalkan ditempatkan di luar ruangan. Tujuannya, supaya semua massa aksi bisa ikut nimbrung dalam forum. ”Tapi, tiba-tiba kami diangkut memakai mobil dan truk,” ujarnya.

- Advertisement -

Bersamaan dengan situasi yang sudah rusuh, Syaiful Bahri ditarik ke belakang oleh aparat polisi. Menurut dia, proses pengamanan yang dilakukan polisi saat aksi dinilai represif. ”Bahkan dalam posisi terpisah, kami juga mendapat ancaman,” katanya.

Tidak terkecuali bagi dirinya. Dia mengaku dijungkirbalikkan oleh aparat polisi hingga menyebabkan lebam pada pelipis kiri. ”Setelah itu, kami dibawa ke Polres Sampang untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Dari pemeriksaan tersebut, Syaiful Bahri ditetapkan sebagai tersangka karena mengondisikan massa untuk melakukan aksi di lokasi OVN. ”Jadi untuk bisa melakukan aksi, maka harus berjarak 500 meter dari pintu gerbang,” ucapnya menirukan keterangan polisi.

Akibat hal demikian, Syaiful Bahri terancam dikenakan pasal 218 KUHP tentang Pengamanan Masyarakat. Dia meminta agar Kapolres Sampang menindak tegas anggota polisi yang telah bersikap represif terhadap massa aksi. Jika tidak, kata dia, hal itu dianggap bukti bahwa Kapolres ikut mendukung tindakan keras serupa. ”Sikap represif tersebut sudah menjadi sorotan BEM se-Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga :  Wamira Mart Waru Diluncurkan sebagai Bentuk Dukungan kepada Bupati

Syaiful menyayangkan keputusan Kapolres Sampang. Sebab, pihak kepolisian terlalu kaku dalam memahami undang-undang. Sebab, menurut Syaiful Bahri, aksi di titik OVN wajib diamankan jika bersifat ancaman.

Hal demikian sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) 63/2004, pasal 1, ayat 5. Ancaman yang dimaksud adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian. Yaitu, berupa korban jiwa, harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai atau karyawan OVN. ”Maka kami mempertanyakan, nyawa siapa yang terancam akibat aksi ini?” ujarnya sembari bertanya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Irwan Nugraha membenarkan Syaiful Bahri telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kata dia, lokasi OVN memang tidak bisa dijadikan tempat aksi demonstrasi. ”Kami sudah berikan peringatan. Tapi, tetap saja,” ucapnya.

Imbauan yang disampaikan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari persuasif hingga yang lain. ”Tapi tetap nekat. Sehingga, terpaksa kami angkut,” jelasnya.

Langkah berikutnya setelah penetapan tersangka menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dia menegaskan, perkara itu akan terus diproses. ”Masih kami kaji. Ancamannya ringan. Mungkin 4 bulan kurungan,” katanya.

Irwan mengakui polisi melakukan pembubaran paksa. Akan tetapi, tudingan melakukan tindakan represif sebagaimana disebutkan Syaiful Bahri, menurut dia, tidak benar. ”Tidak ada tindakan kekerasan. Ada videonya,” pungkasnya. (bus/luq)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/