alexametrics
22.2 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

KPPBC: 10 Juta Ponsel Ilegal Beredar di Indonesia

PAMEKASAN – Direktorat Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI mengeluarkan SE-12/BC/2020 tentang Cara Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi Impor. SE tersebut dilatarbelakangi maraknya peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

Diprediksi, jumlah telepon seluler (ponsel) ilegal yang beredar di pasar sekitar 10 juta unit dalam setahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari yang legal. Sementara di Madura, ponsel ilegal yang beredar belum bisa dideteksi oleh Bea Cukai Madura.

Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura Tesar Pratama menuturkan, hasil kalkulasi kerugian negara pasca beredarnya ponsel ilegal cukup besar. Jumlah kerugian sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.

Baca Juga :  Bukan Hanya soal Kopi, Pengelola Kafe Beri Wadah Membaca

Ponsel ilegal yang aktif pada 18 April 2020 akan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. ”Kalau di Madura datanya tidak ada, itu data nasional,” terangnya.

Tesar mengatakan, selama ponsel terdaftar legal di Kementerian Perindustrian (Kemenprin), maka tidak akan diblokir. Namun ketika ponsel itu ilegal dan diblokir, pemakai tidak akan bisa memakai kartu SIM, hanya bisa menggunakan fasilitas wifi.

”Di Madura, bisa cek IMEI di situs Kemenprin,” imbuhnya. (ky)

Selengkapnya baca Jawa Pos Radar Madura edisi Sabtu, 12 September 2020.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Direktorat Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI mengeluarkan SE-12/BC/2020 tentang Cara Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi Impor. SE tersebut dilatarbelakangi maraknya peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

Diprediksi, jumlah telepon seluler (ponsel) ilegal yang beredar di pasar sekitar 10 juta unit dalam setahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari yang legal. Sementara di Madura, ponsel ilegal yang beredar belum bisa dideteksi oleh Bea Cukai Madura.

Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura Tesar Pratama menuturkan, hasil kalkulasi kerugian negara pasca beredarnya ponsel ilegal cukup besar. Jumlah kerugian sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.

Baca Juga :  Lansia Dapat Makanan Gratis 2 Kali Sehari


Ponsel ilegal yang aktif pada 18 April 2020 akan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. ”Kalau di Madura datanya tidak ada, itu data nasional,” terangnya.

Tesar mengatakan, selama ponsel terdaftar legal di Kementerian Perindustrian (Kemenprin), maka tidak akan diblokir. Namun ketika ponsel itu ilegal dan diblokir, pemakai tidak akan bisa memakai kartu SIM, hanya bisa menggunakan fasilitas wifi.

”Di Madura, bisa cek IMEI di situs Kemenprin,” imbuhnya. (ky)

Selengkapnya baca Jawa Pos Radar Madura edisi Sabtu, 12 September 2020.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/