alexametrics
28.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Banyak Perangkat Desa Tak Paham Program Unggulan

PAMEKASAN – Realisasi dana desa (DD) harus benar-benar profesional jika tidak mau berurusan dengan hukum. Penggunaan dana itu di empat kabupaten di Madura menjadi atensi pemerintah pusat. Satgas DD Kemendes PDTT memantau langsung realisasi dana desa di Pulau Garam.

Selain di Pamekasan, tim ini juga menyebar di Sampang dan Sumenep. Di kabupaten ujung timur Pulau Madura, satgas turun ke Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kamis pagi (10/8). Kedatangan tim yang terdiri dari enam orang itu mengecek realisasi dana desa selama 2015–2017.

Kades Montorna Nurhadi mengungkapkan, kedatangan satgas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihaknya ditelepon oleh salah satu tim dari kabupaten setelah melakukan pengecekan kegiatan fisik. ”Kebetulan saya ada di wilayah Guluk-Guluk dan ditelepon kalau ada tim satgas. Saya langsung pulang,” katanya.

Sekitar empat titik kegiatan fisik yang dicek. Satgas berpesan supaya peruntukan DD disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. ”Saya sangat bersyukur satgas datang ke sini. Jadi anggapan bahwa DD di Montorna tidak berwujud sudah gugur,” ujarnya.

DD 2015–2017 lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan antardusun. Karena itu, kini tinggal jalan kabupaten yang masih banyak rusak.

Camat Pasongsongan Zulkarnain mengungkapkan, satgas DD hanya mendatangi dan fokus ke satu desa di daerahnya. Sementara desa lain belum ada koordinasi untuk didatangi. ”Hanya melakukan pemantauan sekaligus sosialisasi terhadap realisasi dan penggunaan anggaran DD,” ungkapnya.

Pihaknya tidak mendampingi tim karena ada pertemuan di pemkab. Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa sudah ada pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD).

Pihaknya berharap supaya desa lainnya betul-betul memerhatikan penggunaan DD. Dengan begitu, realisasi DD di seluruh desa tidak ada kejanggalan dan temuan. ”Jangan sampai main-main dalam DD. Peruntukan anggarannya harus jelas. Fisiknya juga harus dikerjakan sesuai dengan RAB,” pesannya.

Baca Juga :  Bupati Minta Benahi SDM Perangkat Desa

Sementara itu, Satgas DD Kemendes turun ke Sampang sejak Rabu (9/8). Mereka menyurvei langsung ke desa-desa untuk melihat hasil program DD. Dari hasil survei itu kemudian dipaparkan kepada pemkab, forpimcam, dan kepala desa (Kades). Pertemuan di aula besar Pemkab Sampang itu dimulai pukul 13.45 hingga pukul 16.35 kemarin (10/8).

Upaya menggerakkan perekonomian desa akan dicapai melalui empat program unggulan. Yakni, pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes), penetapan produk unggulan desa (prudes), pembuatan embung (waduk mini), dan pembuatan sarana olahraga (saga).

Divisi Monitoring dan Evaluasi Satgas DD Kemendes PDTT di Sampang M. Ma’roef Irfhany menyampaikan, sosialisasi dan komunikasi antara pendamping desa perlu ditingkatkan. Temuan dari lokasi yang dikunjungi sama. Pemahaman penggunaan dana desa, terutama program unggulan belum begitu dipahami.

Karena itu, jika masih ditemukan atau ada penggunaan DD tidak sampai pada empat program unggulan, tidak bisa menyalahkan. Sebab, kinerja pendamping desa belum maksimal. ”Itu terbukti dari hasil survei secara acak kepada aparat desa. Jawabannya variasi. Padahal yang kita inginkan empat program unggulan itu,” ucapnya usai pertemuan.

Dia berharap supaya pembangunan hingga pelosok desa bisa fokus. Pada Permen 22/2017 dijelaskan, anggaran DD punya program khusus atau unggulan kawasan pedesaan. Hasil produknya diharapkan memiliki nilai jual. ”Pemerintah nantinya akan memberikan insentif,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, pendidikan perangkat desa bervariasi. Ada yang tinggi, sedang, dan kurang. Nah, peran pendamping desa yang diharapkan berkualitas sehingga bisa menyerap misi pemerintah pusat untuk ditularkan pada aparat desa. ”Jadi pesan kita justru bukan pada aparat. Tapi justru pada pendamping desa,” ujarnya.

Masalah transparansi juga menjadi sorotan. Baliho pengumuman realisasi penggunaan DD banyak belum dipasang. Padahal, media ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi. Penggunaan dana itu juga bisa dikontrol masyarakat.

Mengenai kasus di Kecamatan Kedungdung pada 2016, menurut dia karena peran pendamping desa perlu ditingkatkan. Karena itu perlu evaluasi. ”Pendamping dua desa satu orang. Sekarang empat desa satu pendamping. Sekarang saja jumlah total seluruh pendamping desa 30 ribu. Sementara desanya 74 ribu,” jelasnya.

Baca Juga :  Guru Nonformal Tuntut Kesetaraan Status

Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengakui banyak Kades tidak paham pengelolaan DD. Karena itu, pihaknya perlu melakukan bimbingan teknik (bimtek) kepada 180 kalebun. ”Kalau hanya sekali (bimbingan) memang kurang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas DD Kemendes PDTT Bibit Samad Rianto menjelaskan, pihaknya turun ke Madura untuk mengecek secara langsung realisasi dana desa tahun anggaran 2016–2017. Tim yang diturunkan itu juga mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana tersebut. ”Tidak hanya Pamekasan. Seluruh kabupaten di Madura kami datangi,” katanya melalui sambungan WhatsApp kemarin.

Mantan wakil ketua KPK itu menegaskan, tim turun bukan karena ada kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan. Mereka hanya ingin memastikan penggunaan dana tersebut. Pihaknya juga memberi pembinaan kepada Kades dan perangkat desa untuk bisa mencegah masalah berkaitan dengan penggunaan DD. ”Upaya pencegahan itu penting,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengapresiasi kedatangan Satgas DD Kemendes PDTT. Dia berharap, turunnya satgas itu memberi dampak positif terhadap perbaikan realisasi DD di Madura. Transparansi dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara lebih diperhatikan. Bekerja profesional menjadi suatu keharusan. ”Kades akan lebih berhati-hati dalam mengelola DD,” katanya.

Menurut dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa perlu ditingkatkan. Sementara anggaran yang dikelola terbilang tinggi. Gabungan antara DD dan ADD bisa mencapai Rp 1 miliar tiap desa.

Karena itu, butuh keahlian khusus untuk mengelola. Butuh pencerahan dan arahan dari lembaga yang berkompeten. Salah satunya, Satgas DD Kemendes PDTT. ”Kami sangat mengapresiasi kedatangan satgas DD itu,” tandasnya. 

- Advertisement -

PAMEKASAN – Realisasi dana desa (DD) harus benar-benar profesional jika tidak mau berurusan dengan hukum. Penggunaan dana itu di empat kabupaten di Madura menjadi atensi pemerintah pusat. Satgas DD Kemendes PDTT memantau langsung realisasi dana desa di Pulau Garam.

Selain di Pamekasan, tim ini juga menyebar di Sampang dan Sumenep. Di kabupaten ujung timur Pulau Madura, satgas turun ke Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kamis pagi (10/8). Kedatangan tim yang terdiri dari enam orang itu mengecek realisasi dana desa selama 2015–2017.

Kades Montorna Nurhadi mengungkapkan, kedatangan satgas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihaknya ditelepon oleh salah satu tim dari kabupaten setelah melakukan pengecekan kegiatan fisik. ”Kebetulan saya ada di wilayah Guluk-Guluk dan ditelepon kalau ada tim satgas. Saya langsung pulang,” katanya.


Sekitar empat titik kegiatan fisik yang dicek. Satgas berpesan supaya peruntukan DD disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. ”Saya sangat bersyukur satgas datang ke sini. Jadi anggapan bahwa DD di Montorna tidak berwujud sudah gugur,” ujarnya.

DD 2015–2017 lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan antardusun. Karena itu, kini tinggal jalan kabupaten yang masih banyak rusak.

Camat Pasongsongan Zulkarnain mengungkapkan, satgas DD hanya mendatangi dan fokus ke satu desa di daerahnya. Sementara desa lain belum ada koordinasi untuk didatangi. ”Hanya melakukan pemantauan sekaligus sosialisasi terhadap realisasi dan penggunaan anggaran DD,” ungkapnya.

Pihaknya tidak mendampingi tim karena ada pertemuan di pemkab. Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa sudah ada pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD).

Pihaknya berharap supaya desa lainnya betul-betul memerhatikan penggunaan DD. Dengan begitu, realisasi DD di seluruh desa tidak ada kejanggalan dan temuan. ”Jangan sampai main-main dalam DD. Peruntukan anggarannya harus jelas. Fisiknya juga harus dikerjakan sesuai dengan RAB,” pesannya.

Baca Juga :  MDW dan IMS Demo Kantor Kejari Sampang, Ternyata Ini Alasannya

Sementara itu, Satgas DD Kemendes turun ke Sampang sejak Rabu (9/8). Mereka menyurvei langsung ke desa-desa untuk melihat hasil program DD. Dari hasil survei itu kemudian dipaparkan kepada pemkab, forpimcam, dan kepala desa (Kades). Pertemuan di aula besar Pemkab Sampang itu dimulai pukul 13.45 hingga pukul 16.35 kemarin (10/8).

Upaya menggerakkan perekonomian desa akan dicapai melalui empat program unggulan. Yakni, pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes), penetapan produk unggulan desa (prudes), pembuatan embung (waduk mini), dan pembuatan sarana olahraga (saga).

Divisi Monitoring dan Evaluasi Satgas DD Kemendes PDTT di Sampang M. Ma’roef Irfhany menyampaikan, sosialisasi dan komunikasi antara pendamping desa perlu ditingkatkan. Temuan dari lokasi yang dikunjungi sama. Pemahaman penggunaan dana desa, terutama program unggulan belum begitu dipahami.

Karena itu, jika masih ditemukan atau ada penggunaan DD tidak sampai pada empat program unggulan, tidak bisa menyalahkan. Sebab, kinerja pendamping desa belum maksimal. ”Itu terbukti dari hasil survei secara acak kepada aparat desa. Jawabannya variasi. Padahal yang kita inginkan empat program unggulan itu,” ucapnya usai pertemuan.

Dia berharap supaya pembangunan hingga pelosok desa bisa fokus. Pada Permen 22/2017 dijelaskan, anggaran DD punya program khusus atau unggulan kawasan pedesaan. Hasil produknya diharapkan memiliki nilai jual. ”Pemerintah nantinya akan memberikan insentif,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, pendidikan perangkat desa bervariasi. Ada yang tinggi, sedang, dan kurang. Nah, peran pendamping desa yang diharapkan berkualitas sehingga bisa menyerap misi pemerintah pusat untuk ditularkan pada aparat desa. ”Jadi pesan kita justru bukan pada aparat. Tapi justru pada pendamping desa,” ujarnya.

Masalah transparansi juga menjadi sorotan. Baliho pengumuman realisasi penggunaan DD banyak belum dipasang. Padahal, media ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi. Penggunaan dana itu juga bisa dikontrol masyarakat.

Mengenai kasus di Kecamatan Kedungdung pada 2016, menurut dia karena peran pendamping desa perlu ditingkatkan. Karena itu perlu evaluasi. ”Pendamping dua desa satu orang. Sekarang empat desa satu pendamping. Sekarang saja jumlah total seluruh pendamping desa 30 ribu. Sementara desanya 74 ribu,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Minta Benahi SDM Perangkat Desa

Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengakui banyak Kades tidak paham pengelolaan DD. Karena itu, pihaknya perlu melakukan bimbingan teknik (bimtek) kepada 180 kalebun. ”Kalau hanya sekali (bimbingan) memang kurang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas DD Kemendes PDTT Bibit Samad Rianto menjelaskan, pihaknya turun ke Madura untuk mengecek secara langsung realisasi dana desa tahun anggaran 2016–2017. Tim yang diturunkan itu juga mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana tersebut. ”Tidak hanya Pamekasan. Seluruh kabupaten di Madura kami datangi,” katanya melalui sambungan WhatsApp kemarin.

Mantan wakil ketua KPK itu menegaskan, tim turun bukan karena ada kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan. Mereka hanya ingin memastikan penggunaan dana tersebut. Pihaknya juga memberi pembinaan kepada Kades dan perangkat desa untuk bisa mencegah masalah berkaitan dengan penggunaan DD. ”Upaya pencegahan itu penting,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengapresiasi kedatangan Satgas DD Kemendes PDTT. Dia berharap, turunnya satgas itu memberi dampak positif terhadap perbaikan realisasi DD di Madura. Transparansi dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara lebih diperhatikan. Bekerja profesional menjadi suatu keharusan. ”Kades akan lebih berhati-hati dalam mengelola DD,” katanya.

Menurut dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa perlu ditingkatkan. Sementara anggaran yang dikelola terbilang tinggi. Gabungan antara DD dan ADD bisa mencapai Rp 1 miliar tiap desa.

Karena itu, butuh keahlian khusus untuk mengelola. Butuh pencerahan dan arahan dari lembaga yang berkompeten. Salah satunya, Satgas DD Kemendes PDTT. ”Kami sangat mengapresiasi kedatangan satgas DD itu,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/