PAMEKASAN – Proyek normalisasi sejumlah sungai yang diduga fiktif menjadi atensi DPRD Pamekasan. Wakil rakyat akan untuk mengecek satu per satu titik lokasi proyek tersebut. Sebab, dugaan itu muncul diyakini karena ada masalah.
Anggota Komisi III DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, dugaan proyek fiktif itu menjadi atensi dewan. Pengaduan masyarakat akan ditindak lanjuti dengan cara mengkroscek kebenaran informasi tersebut. ”Tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” katanya Selasa (10/4).
Ali mengatakan, sebelum turun ke lapangan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kemudian, dilanjutkan dengan mengunjungi satu per satu titik proyek. Seluruh proyek pekerjaan tahun anggaran (TA) 2017 harus terealisasi secara keseluruhan.
Jika ada proyek yang tidak dikerjakan, tentu masalah. ”Makanya nanti kami cek ke lapangan bagaimana kondisi sebenarnya,” katanya.
Jika memang ada proyek fiktif, direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Sebab, proyek tersebut bersumber dari uang negara. ”Hasil turun lapangan, tentu ada rekomendasi-rekomendasi yang kami keluarkan,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan Totok Hartono enggan berkomentar. Dia masih akan mengecek informasi dugaan proyek fiktif tersebut. ”Saya cek dulu,” katanya melalui pesan singkat kepada JPRM.
Sebelumnya, sejumlah proyek normalisasi sungai diduga fiktif. Indikasinya, tidak ditemukan kegiatan sesuai program tersebut. Sungai dibiarkan kotor serta penuh rumput liar dan sedimentasi.
PAMEKASAN – Proyek normalisasi sejumlah sungai yang diduga fiktif menjadi atensi DPRD Pamekasan. Wakil rakyat akan untuk mengecek satu per satu titik lokasi proyek tersebut. Sebab, dugaan itu muncul diyakini karena ada masalah.
Anggota Komisi III DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, dugaan proyek fiktif itu menjadi atensi dewan. Pengaduan masyarakat akan ditindak lanjuti dengan cara mengkroscek kebenaran informasi tersebut. ”Tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” katanya Selasa (10/4).
Ali mengatakan, sebelum turun ke lapangan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kemudian, dilanjutkan dengan mengunjungi satu per satu titik proyek. Seluruh proyek pekerjaan tahun anggaran (TA) 2017 harus terealisasi secara keseluruhan.
Jika ada proyek yang tidak dikerjakan, tentu masalah. ”Makanya nanti kami cek ke lapangan bagaimana kondisi sebenarnya,” katanya.
Jika memang ada proyek fiktif, direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Sebab, proyek tersebut bersumber dari uang negara. ”Hasil turun lapangan, tentu ada rekomendasi-rekomendasi yang kami keluarkan,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan Totok Hartono enggan berkomentar. Dia masih akan mengecek informasi dugaan proyek fiktif tersebut. ”Saya cek dulu,” katanya melalui pesan singkat kepada JPRM.
Sebelumnya, sejumlah proyek normalisasi sungai diduga fiktif. Indikasinya, tidak ditemukan kegiatan sesuai program tersebut. Sungai dibiarkan kotor serta penuh rumput liar dan sedimentasi.
