alexametrics
22.8 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Puluhan Paket Proyek Gagal Terlaksana

PAMEKASAN – Kinerja eksekutif dalam merealisasikan program pembangunan mendapat sorotan. Pemicunya, sebanyak 27 paket proyek gagal dilaksanakan. Alasannya beragam. Mulai dari rekanan tidak memenuhi syarat hingga waktu terlalu mepet.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengutarakan, realisasi proyek pada tahun anggaran 2018 tidak maksimal. Sebanyak 28 paket proyek di enam organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terlaksana.

Proyek yang banyak tidak terlaksana terdapat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan. Instansi yang dipimpin Ismail Bey itu tidak mampu menyelesaikan 18 paket proyek fisik. Dinas perpustakaan dan Kearsipan (DPK) dan RSUD Slamet Martodirdjo (Smart) hanya tinggal 1paket proyek yang gagal realisasi.

Hosnan menyampaikan, ada beberapa alasan yang disampaikan OPD mengenai proyek yang tidak terlaksana tersebut. Mulai dari rekanan yang tidak memenuhi standardisasi hingga waktu pekerjaan mepet.

Baca Juga :  Tak Berani Ambil Risiko, Bakorwil Tunda Karapan Sapi Piala Presiden

Diskominfo Pamekasan tidak bisa melaksanakan megaproyek smart city lantaran SDM tidak mendukung. Akibatnya, proyek yang dicanangkan sejak 2017 itu belum bisa terlaksana.

Dispora Pamekasan tidak mampu merealisasikan proyek pembangunan lintasan sirkuit lantaran waktu dinilai terlalu mepet. Alasan serupa disampaikan instansi lain yang memiliki tanggungan pekerjaan.

Anggota dewan tiga periode itu sangat menyesalkan alasan tersebut. Menurut dia, waktu 12 bulan seharusnya bisa mengakomodasi seluruh program kegiatan. ”Apa perlu satu tahun menjadi 13 bulan,” kata Hosnan kesal kemarin (10/1).

Jika program itu direncanakan secara matang, Hosna yakin bisa terealisasi dengan baik. Kesimpulan sementara, proyek itu tidak bisa terlaksana lantaran eksekutif lalai dalam menjalankan program.

Padahal, program tersebut diusulkan sendiri kepada dewan untuk disetujui. Seharusnya, jika tidak mampu melaksanakan program, tidak perlu mengusulkan proyek terlalu banyak. ”Penilaian kami, ada kelalaian dari eksekutif,” tuding dia.

Baca Juga :  Agar Produk UKM Warga Layak Jual, Ini Yang Dilakukan Kelurahan Bugih

Hosnan berharap, realisasi proyek 2019 tidak seperti tahun lalu. Seluruh program pembangunan harus terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran harus optimal agar bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan, 28 paket proyek yang gagal digelar tahun lalu itu harus segera digelar. Maksimal, awal bulan tahun ini harus ada progres. ”Jangan biarkan molor lagi agar tidak berbenturan dengan proyek anggaran tahun ini,” sarannya.

Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey mengatakan, persoalan lelang proyek ditangani Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ). Untuk hal yang lebih detail, bagian pengadaan yang lebih mengetahui. ”Silakan ke bagian pengadaan,” ucap dia singkat.

PAMEKASAN – Kinerja eksekutif dalam merealisasikan program pembangunan mendapat sorotan. Pemicunya, sebanyak 27 paket proyek gagal dilaksanakan. Alasannya beragam. Mulai dari rekanan tidak memenuhi syarat hingga waktu terlalu mepet.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengutarakan, realisasi proyek pada tahun anggaran 2018 tidak maksimal. Sebanyak 28 paket proyek di enam organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terlaksana.

Proyek yang banyak tidak terlaksana terdapat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan. Instansi yang dipimpin Ismail Bey itu tidak mampu menyelesaikan 18 paket proyek fisik. Dinas perpustakaan dan Kearsipan (DPK) dan RSUD Slamet Martodirdjo (Smart) hanya tinggal 1paket proyek yang gagal realisasi.


Hosnan menyampaikan, ada beberapa alasan yang disampaikan OPD mengenai proyek yang tidak terlaksana tersebut. Mulai dari rekanan yang tidak memenuhi standardisasi hingga waktu pekerjaan mepet.

Baca Juga :  Dewan Pendidikan Rekomendasikan Tunda Zonasi PPDB

Diskominfo Pamekasan tidak bisa melaksanakan megaproyek smart city lantaran SDM tidak mendukung. Akibatnya, proyek yang dicanangkan sejak 2017 itu belum bisa terlaksana.

Dispora Pamekasan tidak mampu merealisasikan proyek pembangunan lintasan sirkuit lantaran waktu dinilai terlalu mepet. Alasan serupa disampaikan instansi lain yang memiliki tanggungan pekerjaan.

Anggota dewan tiga periode itu sangat menyesalkan alasan tersebut. Menurut dia, waktu 12 bulan seharusnya bisa mengakomodasi seluruh program kegiatan. ”Apa perlu satu tahun menjadi 13 bulan,” kata Hosnan kesal kemarin (10/1).

Jika program itu direncanakan secara matang, Hosna yakin bisa terealisasi dengan baik. Kesimpulan sementara, proyek itu tidak bisa terlaksana lantaran eksekutif lalai dalam menjalankan program.

Padahal, program tersebut diusulkan sendiri kepada dewan untuk disetujui. Seharusnya, jika tidak mampu melaksanakan program, tidak perlu mengusulkan proyek terlalu banyak. ”Penilaian kami, ada kelalaian dari eksekutif,” tuding dia.

Baca Juga :  Tak Berani Ambil Risiko, Bakorwil Tunda Karapan Sapi Piala Presiden

Hosnan berharap, realisasi proyek 2019 tidak seperti tahun lalu. Seluruh program pembangunan harus terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran harus optimal agar bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan, 28 paket proyek yang gagal digelar tahun lalu itu harus segera digelar. Maksimal, awal bulan tahun ini harus ada progres. ”Jangan biarkan molor lagi agar tidak berbenturan dengan proyek anggaran tahun ini,” sarannya.

Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey mengatakan, persoalan lelang proyek ditangani Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ). Untuk hal yang lebih detail, bagian pengadaan yang lebih mengetahui. ”Silakan ke bagian pengadaan,” ucap dia singkat.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/