alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Data Kemiskinan Amburadul

PAMEKASAN – Realisasi program penerima bantuan iuran daerah (PBID) menjadi sorotan. Program yang menguras anggaran puluhan miliar itu diduga tidak tepat sasaran. Salah satu pemicunya, data kemiskinan amburadul.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, data kemiskinan yang menjadi rujukan pemerintah memberi bantuan perlu dicermati ulang. Sebab, banyak ditemukan warga miskin luput dari perhatian pemerintah.

Bahkan, ditemukan warga sangat miskin tidak memiliki kartu JKN-KIS gratis. Baik yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Padahal, masyarakat yang mendapat bantuan program jaminan kesehatan itu sangat banyak.

Total peserta penerima bantuan iuran di Kota Gerbang Salam mencapai 580.249 orang. Perinciannya, PBI nasional (PBIN) sebanyak 494.556 orang. Kemudian, peserta PBID sebanyak 85.693 orang.

Menurut Ismail, seharusnya semua warga miskin mendapat jaminan kesehatan gratis. Sebab, versi badan pusat statistik (BPS), penduduk miskin hanya 125.760 jiwa. ”Tapi faktanya, masih ditemukan warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS gratis,” katanya kemarin (9/11).

Baca Juga :  Jadi Berkah, 20 Hotel dan 18 Rumah Kos Di-Booking untuk MTQ

Ismail mengatakan, data kemiskinan amburadul. Sejak beberapa tahun lalu dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Harapannya, data tersebut benar-benar objektif.

Masyarakat miskin terdata dengan baik. Dengan demikian, semua bantuan pemerintah tepat sasaran. ”Dari dulu kami meminta agar pemkab memiliki database kemiskinan sendiri, sehingga betul-betul objektif,” katanya.

Pria yang juga ketua Komisi III DPRD Pamekasan itu mengatakan, pemerintah daerah mengucurkan dana sangat besar untuk PBID. Yakni, Rp 31.758.817.352. Anggaran jumbo itu harus bermanfaat sesuai peruntukan.

Selain perbaikan data kemiskinan, dewan meminta pemerintah memiliki data warga miskin yang berobat menggunakan fasilitas kartu BPJS gratis. Data tersebut akan disinkronkan dengan anggaran yang dikeluarkan.

Informasi yang diterima Ismail, sebagai masyarakat meski secara ekonomi tergolong miskin enggan menggunakan fasilitas kesehatan gratis. Alasannya, prosesnya ribet dan pelayanan di fasilitas kesehatan kurang baik.

Obat-obatan yang diberikan kepada pasien BPJS gratis diduga tidak sama dengan jalur umum. Agar mendapat pelayanan baik, masyarakat memilih jalur umum. ”Berapa sih warga miskin yang menggunakan jaminan kesehatan gratis? Nanti kami sinkronkan dengan anggaran yang dikeluarkan,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Kekurangan Ratusan Bidan Desa

Mantan ketua Komisi I DPRD Pamekasan itu mengatakan, realisasi PBID harus dievaluasi secara total. Mulai dari pencairan, penerima, hingga fasilitas yang diberikan kepada penerima. Harapannya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu benar-benar sesuai harapan dan tepat sasaran.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Pamekasan Taufikur Rachman mengatakan, penerima bantuan sosial harus masuk basis data terpadu (BDT). Jika ada perbaikan data, bisa dilakukan dari tingkat desa.

Perbaikan data yang dinilai kurang tepat bisa dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin langsung Kades. Tokoh masyarakat diundang dalam kegiatan itu. Hasilnya, diberikan kepada petugas fasilitator sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG) di desa.

Kemudian, data itu dikirim ke koordinator kecamatan dan diteruskan ke kabupaten. Lalu, dari kabupaten dilanjutkan ke pusdatin Kemensos. ”Selanjutnya kita menunggu keputusan Kemensos,” tandasnya.

PAMEKASAN – Realisasi program penerima bantuan iuran daerah (PBID) menjadi sorotan. Program yang menguras anggaran puluhan miliar itu diduga tidak tepat sasaran. Salah satu pemicunya, data kemiskinan amburadul.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, data kemiskinan yang menjadi rujukan pemerintah memberi bantuan perlu dicermati ulang. Sebab, banyak ditemukan warga miskin luput dari perhatian pemerintah.

Bahkan, ditemukan warga sangat miskin tidak memiliki kartu JKN-KIS gratis. Baik yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Padahal, masyarakat yang mendapat bantuan program jaminan kesehatan itu sangat banyak.


Total peserta penerima bantuan iuran di Kota Gerbang Salam mencapai 580.249 orang. Perinciannya, PBI nasional (PBIN) sebanyak 494.556 orang. Kemudian, peserta PBID sebanyak 85.693 orang.

Menurut Ismail, seharusnya semua warga miskin mendapat jaminan kesehatan gratis. Sebab, versi badan pusat statistik (BPS), penduduk miskin hanya 125.760 jiwa. ”Tapi faktanya, masih ditemukan warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS gratis,” katanya kemarin (9/11).

Baca Juga :  Mahasiswi IAIN Madura Juara 1 Debat Tingkat Nasional

Ismail mengatakan, data kemiskinan amburadul. Sejak beberapa tahun lalu dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Harapannya, data tersebut benar-benar objektif.

Masyarakat miskin terdata dengan baik. Dengan demikian, semua bantuan pemerintah tepat sasaran. ”Dari dulu kami meminta agar pemkab memiliki database kemiskinan sendiri, sehingga betul-betul objektif,” katanya.

Pria yang juga ketua Komisi III DPRD Pamekasan itu mengatakan, pemerintah daerah mengucurkan dana sangat besar untuk PBID. Yakni, Rp 31.758.817.352. Anggaran jumbo itu harus bermanfaat sesuai peruntukan.

Selain perbaikan data kemiskinan, dewan meminta pemerintah memiliki data warga miskin yang berobat menggunakan fasilitas kartu BPJS gratis. Data tersebut akan disinkronkan dengan anggaran yang dikeluarkan.

Informasi yang diterima Ismail, sebagai masyarakat meski secara ekonomi tergolong miskin enggan menggunakan fasilitas kesehatan gratis. Alasannya, prosesnya ribet dan pelayanan di fasilitas kesehatan kurang baik.

Obat-obatan yang diberikan kepada pasien BPJS gratis diduga tidak sama dengan jalur umum. Agar mendapat pelayanan baik, masyarakat memilih jalur umum. ”Berapa sih warga miskin yang menggunakan jaminan kesehatan gratis? Nanti kami sinkronkan dengan anggaran yang dikeluarkan,” katanya.

Baca Juga :  Raperda RTH Pamekasan Tunggu Evaluasi Gubernur Jatim

Mantan ketua Komisi I DPRD Pamekasan itu mengatakan, realisasi PBID harus dievaluasi secara total. Mulai dari pencairan, penerima, hingga fasilitas yang diberikan kepada penerima. Harapannya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu benar-benar sesuai harapan dan tepat sasaran.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Pamekasan Taufikur Rachman mengatakan, penerima bantuan sosial harus masuk basis data terpadu (BDT). Jika ada perbaikan data, bisa dilakukan dari tingkat desa.

Perbaikan data yang dinilai kurang tepat bisa dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin langsung Kades. Tokoh masyarakat diundang dalam kegiatan itu. Hasilnya, diberikan kepada petugas fasilitator sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG) di desa.

Kemudian, data itu dikirim ke koordinator kecamatan dan diteruskan ke kabupaten. Lalu, dari kabupaten dilanjutkan ke pusdatin Kemensos. ”Selanjutnya kita menunggu keputusan Kemensos,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/