alexametrics
24.4 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Hanya Kualitas 1 Bisa Masuk Gudang Garam

PAMEKASAN – Presiden Jokowi gagal meresmikan gudang garam nasional di Desa Montok, Kecamatan Larangan. Meski demikian, gudang yang dibangun pada 2016 itu dioperasikan sejak awal September lalu.

Namun, tidak semua garam bisa disimpan di gudang yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. Hanya garam kualitas 1 (K-1) yang bisa dititipkan dan mendapat sertifikat sistem resi gudang (SRG).

Hal itu diungkapkan Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budi Daya Dinas Perikanan Pamekasan Muzanni. Pria yang diberi tanggung jawab mengurus kelengkapan gudang tersebut menyampaikan, ada aturan main dalam pengelolaan gudang garam itu.

Yakni, pengelola gudang adalah koperasi. Kemudian, hanya garam K-1 yang bisa dititip dan mendapat sertifikat SRG. Lalu, jumlah minimal agar bisa menitipkan garam di tempat yang aman itu sekitar 10 ton.

Baca Juga :  Harga Murah, Bantuan Produksi Buram

Muzanni menyampaikan, gudang dengan sistem SRG itu adalah upaya pemerintah melindungi petani. Pada saat harga garam anjlok, petani bisa menitipkan komoditas yang dilindungi itu ke gudang tersebut.

Selama proses penitipan, petani mendapat sertifikat yang bisa dijadikan agunan ke perbankan. Dengan sertifikat SRG itu petani bisa mengajukan permohonan pinjaman modal senilai 70 persen dari total aset yang dititipkan di gudang.

Jika harga tinggi, petani bisa menarik kembali hasil panennnya yang dititipkan di gudang dengan kapasitas 2 ribu ton itu. ”Karena garam masuk komoditas yang dilindungi, makanya bisa di SRG-kan,” katanya Senin (9/10).

Dijelaskan, gudang tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Yakni, jembatan timbang yang dapat menampung 40 ton garam. Kemudian, dilengkapi dengan tera. Halaman gudang juga sudah dipaving.

Baca Juga :  Besi Berkarat, Pengunjung Taman Arek Lancor Pamekasan Mengeluh

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, gudang garam nasional itu harus bermanfaat bagi seluruh petani. Aturan mainnya harus jelas dan disosialisasikan secara maksimal.

Jangan sampai gudang tersebut hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sementara, petani secara umum tidak dapat memanfaatkan lantaran aturan yang begitu rumit. ”Harus benar-benar bermanfaat,” katanya.

Menurut Harun, gudang yang menghabiskan uang negara sekitar Rp 2 miliar lebih itu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan petani. Fasilitas pinjaman ke perbankan melalui agunan sertifikat itu harus dipastikan berjalan baik.

”Petani jangan diberatkan dengan persyaratan rumit. Pinjaman melalui perbankan itu juga harus membantu. Jangan sampai petani dicekik dengan bunga tinggi,” tandas politikus PKS itu.

PAMEKASAN – Presiden Jokowi gagal meresmikan gudang garam nasional di Desa Montok, Kecamatan Larangan. Meski demikian, gudang yang dibangun pada 2016 itu dioperasikan sejak awal September lalu.

Namun, tidak semua garam bisa disimpan di gudang yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. Hanya garam kualitas 1 (K-1) yang bisa dititipkan dan mendapat sertifikat sistem resi gudang (SRG).

Hal itu diungkapkan Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budi Daya Dinas Perikanan Pamekasan Muzanni. Pria yang diberi tanggung jawab mengurus kelengkapan gudang tersebut menyampaikan, ada aturan main dalam pengelolaan gudang garam itu.


Yakni, pengelola gudang adalah koperasi. Kemudian, hanya garam K-1 yang bisa dititip dan mendapat sertifikat SRG. Lalu, jumlah minimal agar bisa menitipkan garam di tempat yang aman itu sekitar 10 ton.

Baca Juga :  Produksi Garam Diharapkan Lebih Baik

Muzanni menyampaikan, gudang dengan sistem SRG itu adalah upaya pemerintah melindungi petani. Pada saat harga garam anjlok, petani bisa menitipkan komoditas yang dilindungi itu ke gudang tersebut.

Selama proses penitipan, petani mendapat sertifikat yang bisa dijadikan agunan ke perbankan. Dengan sertifikat SRG itu petani bisa mengajukan permohonan pinjaman modal senilai 70 persen dari total aset yang dititipkan di gudang.

Jika harga tinggi, petani bisa menarik kembali hasil panennnya yang dititipkan di gudang dengan kapasitas 2 ribu ton itu. ”Karena garam masuk komoditas yang dilindungi, makanya bisa di SRG-kan,” katanya Senin (9/10).

Dijelaskan, gudang tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Yakni, jembatan timbang yang dapat menampung 40 ton garam. Kemudian, dilengkapi dengan tera. Halaman gudang juga sudah dipaving.

Baca Juga :  Meski Impor, Stabilitas┬áHarga Garam Lokal Harus Jaga

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, gudang garam nasional itu harus bermanfaat bagi seluruh petani. Aturan mainnya harus jelas dan disosialisasikan secara maksimal.

Jangan sampai gudang tersebut hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sementara, petani secara umum tidak dapat memanfaatkan lantaran aturan yang begitu rumit. ”Harus benar-benar bermanfaat,” katanya.

Menurut Harun, gudang yang menghabiskan uang negara sekitar Rp 2 miliar lebih itu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan petani. Fasilitas pinjaman ke perbankan melalui agunan sertifikat itu harus dipastikan berjalan baik.

”Petani jangan diberatkan dengan persyaratan rumit. Pinjaman melalui perbankan itu juga harus membantu. Jangan sampai petani dicekik dengan bunga tinggi,” tandas politikus PKS itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Informasi Peta Covid-19 Satu Pintu

51 Jabatan Strategis Kosong

BPBD Tingkatkan Kapasitas Tim SAR

Artikel Terbaru

/