PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dewan Riset Daerah (DRD) Pamekasan tidak berumur panjang. Lembaga yang diketuai Kadarisman Sastrodiwirjo itu sudah dibubarkan pada Maret 2021. Pembubaran DRD ini dipicu bubarnya Dewan Riset Nasional (DRN).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Taufikurrachman menerangkan, meski DRD ini dibubarkan, tidak berarti kegiatan riset ini berhenti. Sebab, urusan-urusan penelitian dan pengembangan langsung ditangani oleh bidang penelitian dan pengembangan (litbang) di bappeda.
Taufik menerangkan, di pusat ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di daerah dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brinda). ”Nah, modelnya ini bisa berdiri sendiri, atau nanti melekat ke OPD yang menangani kelitbangan,” jelasnya.
Eks Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Pamekasan Kadarisman Sastrodiwirjo menyayangkan pembubaran DRD. Sebab, meski DRD baru satu setengah tahun berjalan, banyak ide dan gagasan yang sudah nyata hasilnya.
”Kami sudah sempat mengadakan kegiatan riset untuk rakyat dan mendorong perguruan tinggi untuk memaparkan hasil penelitiannya,” terangnya. Dia mengatakan, ini sudah dilakukan pada 2020.
”Riset perguruan tinggi ini kami paparkan di depan pengusaha, dan waktu itu kita kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia. Ada produk hasil riset berbentuk barang yang sudah laku,” katanya.
Dadang mengatakan, setidaknya ada empat dari sepuluh hasil riset sudah dimanfaatkan yang dipaparkan oleh perguruan tinggi yang difasilitasi oleh DRD. Namun, DRD kini tinggal nama. ”Dan karena DRD ini sudah dibubarkan, kami beri petunjuk bappeda agar tidak diberikan ke dinas kerja lain untuk kewenangan riset ini,” sambungnya.
Dadang mengatakan, roh DRD masih hidup. Namun, belum ada kepastian apakah hanya akan tinggal roh atau akan bereinkarnasi ke dalam bentuk lain serupa DRD namun tidak bernama DRD. ”Di Situbondo, meski bubar, berubah ke nama lain, tapi ada harapan ke sana. Namun di Pamekasan sepertinya belum ada jalan ke sana,” katanya.
Salah satu faktor kemungkinan DRD tetap berjalan dengan nama lain adalah anggaran pembiayaan. Sebab, pemerintah sangat ketat dalam menyeleksi poin demi poin anggaran. ”Jadi per daerah tidak sama, ada yang lanjut dan ada yang tidak,” tutupnya.
