alexametrics
25.3 C
Madura
Friday, September 30, 2022

DKPP Belum Tentukan BEP Tembakau

Biaya Pupuk Bertambah, Petani Tak Rela Diturunkan

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Masa tanam tembakau di Pamekasan diprediksi segera berakhir. Pasalnya, bulan depan diprediksi sudah memasuki musim hujan. Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan belum menentukan break-even point (BEP) tembakau tahun ini.

Kabid Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Achmad Suaidi menyampaikan, pihaknya sudah menjadwal pembahasan BEP tembakau, yakni Jumat (12/8). Namun, terbentur dengan agenda lain sehingga ditunda Senin (15/8). ”Kami belum tentukan (BEP) karena belum rapat dengan stakeholder,” ujarnya kemarin (9/8).

DKPP Pamekasan tidak bisa menentukan sendiri BEP yang menjadi acuan dalam pembelian tembakau petani. Dinas perlu melibatkan perwakilan pabrikan, Komisi II DPRD, serta organisasi pertanian. ”Prediksi BEP kami sudah ada, cuma perlu dikoordinasikan dengan stakeholder,” tutur Suaidi.

Suaidi mengungkapkan, tahun lalu BEP yang disepakati sebesar Rp 38 ribu per kilogram. Angka tersebut berdasarkan hasil kajian biaya yang dikeluarkan selama produksi tembakau. Artinya, semakin tinggi biaya produksi tembakau, maka BEP berpotensi naik.

DKPP Pamekasan mengkhawatirkan angka BEP tahun ini menurun jika dibandingkan 2021. Kekhawatiran itu muncul karena penyiraman tembakau terbantu dengan turunnya hujan.

Baca Juga :  Klaim Tahun Ini Panen 100 Persen

Dia memaparkan, luas lahan yang ditanami tembakau tahun ini merosot tajam. Data di DKPP menunjukkan, lahan yang ditanami tembakau berkisar di bawah 13 ribu hektare. Padahal, tahun lalu, lahan yang memproduksi tembakau mencapai 23.468 hektare.

Sementara, jumlah luas lahan pertanian di Bumi Pamelingan sekitar 62 ribu hektare. Dari data tersebut menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian yang nganggur. ”Tapi, BEP ini tidak ada kaitannya dengan luas area tanam,” papar Suaidi.

Suaidi menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan produksi tembakau tahun ini menurun. Di antaranya, terjadinya hujan pada awal musim tanam. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran petani untuk memulai tanam tembakau.

Akibatnya, tidak sedikit petani yang mengulur proses tanam tembakau. Biasanya, pekan ketiga Juni masa tanam tembakau sudah berakhir. Kenyataannya, hingga pekan keempat Juni masih ada petani yang baru menanam tembakau.

Kondisi tersebut berpotensi akan berdampak pada kualitas tembakau. Sebab, diprediksi September sudah memasuki musim hujan. ”Logikanya, kalau minggu keempat Juni baru mulai tanam, dikhawatirkan akan panen lebih awal,” paparnya.

Baca Juga :  Hasil Rembuk Bersama Buram

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah mengaku belum menerima undangan untuk membahas penentuan BEP tembakau. Kendati begitu, pihaknya sudah menyiapkan kajian untuk persiapan pembahasan BEP tembakau.

Pihaknya tidak terima jika BEP diturunkan. Meski biaya penyiraman dinilai berkurang karena terbantu dengan adanya hujan. ”Kami juga sependapat jika adanya hujan membantu mengurangi biaya penyiraman,” tuturnya.

Samukrah menilai prediksi penurunan BEP tersebut tidak logis. Kajian penentuan BEP harus melihat seluruh biaya yang dikeluarkan selama produksi tembakau. Termasuk, biaya pupuk saat masa tanam tembakau.

Dia mengungkapkan, tahun ini terjadi pencabutan subsidi pupuk jenis ZA yang biasa dipakai petani tembakau. Karena itu, petani harus menggunakan pupuk nonsubsidi untuk menjaga pertumbuhan tembakau. Biaya yang dikeluarkan tentu lebih banyak, bahkan bisa tiga kali lipat.

Harga pupuk ZA nonsubsidi berkisar Rp 340 ribu hingga Rp 350 ribu. Sementara, harga pupuk subsidi ZA hanya Rp 90 ribuan. ”Jadi kami tidak terima kalau BEP turun. Biaya pupuk yang dikeluarkan petani juga harus dihitung,” pungkasnya. (bil/han)

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Masa tanam tembakau di Pamekasan diprediksi segera berakhir. Pasalnya, bulan depan diprediksi sudah memasuki musim hujan. Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan belum menentukan break-even point (BEP) tembakau tahun ini.

Kabid Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Achmad Suaidi menyampaikan, pihaknya sudah menjadwal pembahasan BEP tembakau, yakni Jumat (12/8). Namun, terbentur dengan agenda lain sehingga ditunda Senin (15/8). ”Kami belum tentukan (BEP) karena belum rapat dengan stakeholder,” ujarnya kemarin (9/8).

DKPP Pamekasan tidak bisa menentukan sendiri BEP yang menjadi acuan dalam pembelian tembakau petani. Dinas perlu melibatkan perwakilan pabrikan, Komisi II DPRD, serta organisasi pertanian. ”Prediksi BEP kami sudah ada, cuma perlu dikoordinasikan dengan stakeholder,” tutur Suaidi.


Suaidi mengungkapkan, tahun lalu BEP yang disepakati sebesar Rp 38 ribu per kilogram. Angka tersebut berdasarkan hasil kajian biaya yang dikeluarkan selama produksi tembakau. Artinya, semakin tinggi biaya produksi tembakau, maka BEP berpotensi naik.

DKPP Pamekasan mengkhawatirkan angka BEP tahun ini menurun jika dibandingkan 2021. Kekhawatiran itu muncul karena penyiraman tembakau terbantu dengan turunnya hujan.

Baca Juga :  Derita Petani Pamekasan saat Anomali Cuaca

Dia memaparkan, luas lahan yang ditanami tembakau tahun ini merosot tajam. Data di DKPP menunjukkan, lahan yang ditanami tembakau berkisar di bawah 13 ribu hektare. Padahal, tahun lalu, lahan yang memproduksi tembakau mencapai 23.468 hektare.

Sementara, jumlah luas lahan pertanian di Bumi Pamelingan sekitar 62 ribu hektare. Dari data tersebut menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian yang nganggur. ”Tapi, BEP ini tidak ada kaitannya dengan luas area tanam,” papar Suaidi.

- Advertisement -

Suaidi menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan produksi tembakau tahun ini menurun. Di antaranya, terjadinya hujan pada awal musim tanam. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran petani untuk memulai tanam tembakau.

Akibatnya, tidak sedikit petani yang mengulur proses tanam tembakau. Biasanya, pekan ketiga Juni masa tanam tembakau sudah berakhir. Kenyataannya, hingga pekan keempat Juni masih ada petani yang baru menanam tembakau.

Kondisi tersebut berpotensi akan berdampak pada kualitas tembakau. Sebab, diprediksi September sudah memasuki musim hujan. ”Logikanya, kalau minggu keempat Juni baru mulai tanam, dikhawatirkan akan panen lebih awal,” paparnya.

Baca Juga :  Memasuki Triwulan Kedua Baru 10 Paket Proyek Dilelang

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah mengaku belum menerima undangan untuk membahas penentuan BEP tembakau. Kendati begitu, pihaknya sudah menyiapkan kajian untuk persiapan pembahasan BEP tembakau.

Pihaknya tidak terima jika BEP diturunkan. Meski biaya penyiraman dinilai berkurang karena terbantu dengan adanya hujan. ”Kami juga sependapat jika adanya hujan membantu mengurangi biaya penyiraman,” tuturnya.

Samukrah menilai prediksi penurunan BEP tersebut tidak logis. Kajian penentuan BEP harus melihat seluruh biaya yang dikeluarkan selama produksi tembakau. Termasuk, biaya pupuk saat masa tanam tembakau.

Dia mengungkapkan, tahun ini terjadi pencabutan subsidi pupuk jenis ZA yang biasa dipakai petani tembakau. Karena itu, petani harus menggunakan pupuk nonsubsidi untuk menjaga pertumbuhan tembakau. Biaya yang dikeluarkan tentu lebih banyak, bahkan bisa tiga kali lipat.

Harga pupuk ZA nonsubsidi berkisar Rp 340 ribu hingga Rp 350 ribu. Sementara, harga pupuk subsidi ZA hanya Rp 90 ribuan. ”Jadi kami tidak terima kalau BEP turun. Biaya pupuk yang dikeluarkan petani juga harus dihitung,” pungkasnya. (bil/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/