alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Tersandung Hukum, Klebun Dicopot

PAMEKASAN – Di semua wilayah Pamekasan terdapat lima jabatan kepala desa (Kades) yang masih kosong. Kekosongan itu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan harus mengangkat penjabat untuk mengganti posisi Kades definitif tersebut. Tujuannya, agar program di desa terus berjalan.

Kabid Pemdes Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin mengatakan, kekosongan Kades di lima desa tersebut karena mereka tersangkut pidana. Dengan demikian, lima Kades tersebut dicopot dari jabatannya. Karena itu, pemkab harus mengangkat penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan.

”Ada lima desa yang sampai saat ini tidak mempunyai Kades. Itu terjadi karena mereka harus berurusan dengan hukum. Namun, pemerintah sudah menunjuk penjabat untuk meneruskan program di desa,” katanya Selasa (8/1).

Baca Juga :  FG Entertainment Eksplorasi Keindahan Batik Pamekasan

Muttaqin mengungkapkan lima desa yang harus berurusan dengan hukum tersebar di empat kecamatan. Di antaranya, Kades Candi Burung, Kecamatan Proppo Fauzan; Kades Blumbungan, Kecamatan Larangan Junaidi; dan Kades Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Musaffak.

Sementara dua lainnya berada di Kecamatan Pademawu. Yakni Kepala Desa Pademawu Timur Margelap dan Kades Dasok Agus Mulyadi. ”Kasus disangkakan kepada mereka bermacam-macam. Ada yang karena penggelapan raskin, kekerasan, korupsi dan lain-lain,” ungkapnya.

Pengangkatan penjabat di masing-masing desa sudah sesuai dengan aturan. Yakni, penjabat harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, pengangkatan penjabat desa merupakan wewenang penuh bupati Pamekasan.

Kendati demikian, masyarakat desa berhak untuk mengajukan nama-nama yang akan diangkat untuk menggantikan Kades. Jika nama-nama yang diajukan tidak disetujui, bupati berhak memilih di luar nama yang diajukan. ”Itu wewenang bupati dan tidak ada aturan yang melarang,” terangnya.

Baca Juga :  Upah Perangkat Desa Tak Layak

Sedangkan penjabat pengganti bisa diangkat jika sisa jabatan Kades sebelumnya tidak lebih dari satu tahun. Namun, jika sisa jabatan lebih dari satu tahun, perlu diadakan pemilihan ulang melalui rembuk desa. Yakni memilih pengganti antarwaktu (PAW).

”PAW bisa dilakukan dengan musyarawah desa. PAW yang terpilih bisa meneruskan jabatan Kades yang sebelumnya hingga masa jabatan berakhir. Jika jabatan berakhir belum dilakukan pemilihan, harus mengangkat penjabat,” pungkasnya. (bil)

PAMEKASAN – Di semua wilayah Pamekasan terdapat lima jabatan kepala desa (Kades) yang masih kosong. Kekosongan itu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan harus mengangkat penjabat untuk mengganti posisi Kades definitif tersebut. Tujuannya, agar program di desa terus berjalan.

Kabid Pemdes Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin mengatakan, kekosongan Kades di lima desa tersebut karena mereka tersangkut pidana. Dengan demikian, lima Kades tersebut dicopot dari jabatannya. Karena itu, pemkab harus mengangkat penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan.

”Ada lima desa yang sampai saat ini tidak mempunyai Kades. Itu terjadi karena mereka harus berurusan dengan hukum. Namun, pemerintah sudah menunjuk penjabat untuk meneruskan program di desa,” katanya Selasa (8/1).

Baca Juga :  Cara Kades Gili Anyar Masdali Membangun Desa

Muttaqin mengungkapkan lima desa yang harus berurusan dengan hukum tersebar di empat kecamatan. Di antaranya, Kades Candi Burung, Kecamatan Proppo Fauzan; Kades Blumbungan, Kecamatan Larangan Junaidi; dan Kades Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Musaffak.

Sementara dua lainnya berada di Kecamatan Pademawu. Yakni Kepala Desa Pademawu Timur Margelap dan Kades Dasok Agus Mulyadi. ”Kasus disangkakan kepada mereka bermacam-macam. Ada yang karena penggelapan raskin, kekerasan, korupsi dan lain-lain,” ungkapnya.

Pengangkatan penjabat di masing-masing desa sudah sesuai dengan aturan. Yakni, penjabat harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, pengangkatan penjabat desa merupakan wewenang penuh bupati Pamekasan.

Kendati demikian, masyarakat desa berhak untuk mengajukan nama-nama yang akan diangkat untuk menggantikan Kades. Jika nama-nama yang diajukan tidak disetujui, bupati berhak memilih di luar nama yang diajukan. ”Itu wewenang bupati dan tidak ada aturan yang melarang,” terangnya.

Baca Juga :  Pelihara Sapi Perah Lebih Menggiurkan Dibanding Sapi Madura
- Advertisement -

Sedangkan penjabat pengganti bisa diangkat jika sisa jabatan Kades sebelumnya tidak lebih dari satu tahun. Namun, jika sisa jabatan lebih dari satu tahun, perlu diadakan pemilihan ulang melalui rembuk desa. Yakni memilih pengganti antarwaktu (PAW).

”PAW bisa dilakukan dengan musyarawah desa. PAW yang terpilih bisa meneruskan jabatan Kades yang sebelumnya hingga masa jabatan berakhir. Jika jabatan berakhir belum dilakukan pemilihan, harus mengangkat penjabat,” pungkasnya. (bil)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/